Siapa yang tidak mengenal Joko Widodo 2 tahun lalu? Hanya warga Solo yang mengenalnya. Tahukah anda latar belakangnya Jokowi? Mengapa fenomenal dan siapa cukongnya? Etnis Tionghoa dan koruptor BLBI tenyata berada di belakangnya

Anda tidak percaya fitnah? ini Datanya, Sihirnya!

Pernahkah anda mencari tahu tentang latar belakang Joko Widodo alias Jokowi yang sesungguhnya ? Tahukah Anda siapa dia 2 - 3 tahun lalu? Tiba-tiba saja, tanpa banyak diketahui oleh rakyat banyak, nama Jokowi mendadak tenar, populer dan disanjung-sanjung oleh kelompok tertentu.

Awalnya ternyata hasil grand design atau ada upaya pengembangan skenario untuk menciptakan 'tokoh boneka' yang di gadang-gadang menjadi pemimpin, baik Gubernur ataupun Presiden via rekayasa opini publik yang di cetuskan aktivis-aktivis UGM (Universitas Getnologi Mbandung, eh salah Universitas Gajah Mada)

Kemudian ide tersebut direalisasikan untuk merekayasa opini publik melalui media dan kemudian bergulir kencang dan di akomodasi oleh para pemilik modal.

Khusus untuk rekayasa Popularitas Jokowi, semula hanya melibatkan aktivis dan pengusaha lokal Tionghoa : Imelda Tan (Paragon), Lukminto (Sritex) cs.

Baru setelah Jokowi menang untuk periode ke 2 sebagai Walikota Surakarta atau Solo, konglomerat Edward Suryajaya (ex Pemilik Group Astra, konglo terkaya RI) bergabung.

Awalnya, Skenario Rekayasa Opini Publik terhadap Jokowi ini hanya ditujukan utk memenangkan Pilkada Jawa Tengah, kalahkan Bibit Waluyo, namun balik kanan bubar jalan dan putar haluan mengincar target baru, yaitu DKI Jakarta. Perubahan target menjadi Cagub DKI dan terus jadi Presiden, dimulai saat Edward Suryajaya cs sukses konsolidasi kekuatan konglonmerat tionghoa.

Peran besar lain adalah dari Jenderal Luhut Panjaitan yang sukses konsolidasikan kekuatan konglomerat-konglomerat etnis Tionghoa Ex-buronan BLBI di Singapore yang berjumlah sekitar 20-an konglomerat. Kebanyakan dari mereka adalah buronan kasus korupsi BLBI yang merugikan negara kita Rp. 187 triliun (hutang pokok) plus Rp. 600 T (bunga) sampai 2032!

Kebanyakan dari mereka adalah buronan kasus korupsi BLBI yang merugikan negara kita Rp. 187 triliun (hutang pokok) plus Rp. 600 T (bunga) sampai 2032!

Mereka semua mendukung penuh Jokowi melalui media-media yang di bayar, uang, jaringan (China Connection) dan turut berkampanye menangkan Jokowi. Hasilnya tak mengherankan, laporan dari semua lembaga intelijen negara sama : konglomerat Tionghoa (incl : Buronan BLBI) dan komunitas Tionghoa solid mendukung ke Jokowi dan Presiden SBY pun sudah menerima laporan tersebut. Konfirmasi itu kami peroleh dari Jenderal purnawirawan yang menjadi pensihat Presiden RI.

Naudzubillah, negara ingin dikuasai China Connection! Mujahidin Bangkitlah!

Lalu apa agenda China Connection tersebut??

Sebelum kita paparkan korupsi Jokowi, kita bahas dulu apa agenda dan tujuan utama China Connection mendukung Jokowi sebagai Presiden RI?. Tujuan dari konglomerat Cina dan sejumlah jenderal yang menjadi kolaboratornya adalah Luhut Pangaribuan, dan AMHP adalah mengendalikan kekuasaan di RI kontra power dengan The Godfather! Mirip dengan film-film Mafia, TRIAD dan YAKUZA!

Bahkan Intelijen mengungkapkan fakta mencengangkan! Laporan lembaga intelijen negara semua sama, bahwa konglomerat-konglomerat kaya raya musuh negara ini sangat solid. Belum pernah sesolid seperti saat ini!

Konglomerat-konglomerat Tionghoa ini selain menguasai, juga mengendalikan lebih 50% PDB (Product Domestic Bruto RI), juga menguasai 80% media massa.

Khusus untuk pemenangan Jokowi di Pilkada dan Pilpres 2014, selain media mainstream, konglo-konglo ini juga biayai tim khusus sosial media, relawan Jasmev (Jokowi, Aahok social media volunteer) dan sejenisnya.

Mau buktinya ?klik gambar

Lihat saja di semua jenis socmed : FB, twitter, kaskus, frenster dll semua ada tim khusus untuk pencitraan palsu Jokowi, Coba iseng-iseng perhatikan berita dan informasi di media mainstream (koran, majalah, TV, online dan socmed) Sebagian besar ttg Jokowi, tak kurang Rp. 200 milyar rupuah digelontorkan buat 'boneka culun Jokowi'

Selain media massa mainstream, socmed, lembaga-lembaga survey dan para pengamat politik pun dibayar oleh konglomerat 'China Connection' busuk ini untuk support Jokowi. Demikian hebat dan masifnya dukungan para konglomerat plus sejumlah tokoh dan jenderal pengkhianat bangsa membantu Jokowi menjadi Presiden RI.

Uang, media, jaringan, pengaruh, ditujukan untuk membentuk opini publik yang semu atau palsu tentang Jokowi. Sembunyikan siapa dia sebenarnya.

Benar merahnya kini, Perang Mafia The Godfather dan China Connection

Rupanya ada persaingan antara Mafia The Godfather dan China Connection lah yang kita harus waspadai, siapa sebenarnya yang selama ini telah menghancurkan NKRI ini, dan siapa otak budaya korupsi di RI, siapa buronan-buronan BLBI ?

Lihat daftarnya:

Siapa konglomerat Tionghoa yang kuasai 5 juta hektare lahan di Indonesia ? Prayogo Pangestu.
Siapa perampok Rp.52.8 triliun di BCA? Antoni Salim!
Siapa pelaku penghancur pasar modal RI Zaman Orba dengan laporan keuangan palsu ? James Riady (Pemilik Lippo Group, anak Muchtar Riady, eks Dirut BCA)

Coba periksa dan teliti latar belakang yang misterius, kita akan temukan fakta-fakta sebagai berikut :

Dari sekian banyak parameter keberhasilan seorang kepala daerah, Jokowi ternyata gagal di Solo. Tidak sukses sebagai walikota. Dibawah rata-rata.
Kemenangan Jokowi 2 kali dalam Pilkada Solo, lebih karena efektifitas opini yang dibangun oleh timnya. Bukan karena dia sukses membangun Solo.
Fakta membuktikan bagaimana kinerja Jokowi sebagai walikota raportnya adalah Minus. Bahkan Wakil Walikota FX Rudytmo yang antek Rotary Club ini lebih berperan, di DKI Jakarta di gantikan wakilnya. Secara de fakto, Ahok lah yang menjalankan pemerintahan DKI dan jadi komandan birokrasi.

Jokowi Pun Ikutan Korupsi rupanya?

Jokowi terlibat dalam penggelapan / korupsi dana APBD untuk KONI Surakarta sebesar Rp. 10 miliar. Sebagian di alihkannya ke Persis secara melanggar hukum.
Jokowi terlibat korupsi dan suap dalam pelepasan aset pemda Solo, Hotel Maliyawan, dimana pelepasan aset gedung hotel sarat suap dan KKN. Mengenai suap dan korupsi Jokowi serta pelanggaran UU, PP, Perda, dll.
Korupsi Jokowi pada penyaluran dana BPMKS sebesar Rp. 9.9 miliar, dimana laporan realisasi 110.000 siswa namun faktanya ternyata kurang dari 65.000 siswa Solo.
Korupsi Jokowi pada dana hibah Gubernur Jateng dan dana APBD untuk rehabilitasi dan pembangunan Pasar di Kota Solo.
Korupsi dan KKN Jokowi pada proyek pengadaan Videotron di Kota Solo.
Korupsi dana APBD yang sangat nyata dan terang benderang pada pengadaan mobnas Esemka sebagai Mobil Dinas. Langgar semua aturan/UU/Hukum.
Korupsi Jokowi pada dana bantuan program koperasi dan UKM Solo dgn modus koperasi / UKM fiktif sebagai penerima bantuan dana.
Korupsi Jokowi pada proyek rehabilitasi THR Sriwedari Solo yang mengakibatkan proyek rehabilitasi tersebut macet dan mangkrak selama 2 tahun.

Jumlah kasus korupsi Jokowi di Solo, sedikitnya 14 kasus dan sejumlah kasus suap (dari Imelda, Lukminto cs), sebagian macet di Kejari Solo, juga diantaranya adalah korupsi Jokowi di proyek KJS, KJP, MRT, Monorel dalam periode selama blm 1 tahun jadi Gubernur DKI Jakarta.

Mafia Cina Di Belakang Jokowi! Harus Dibungkam! Ayo, Laskar Mujahidin bangkit, Islam di adu domba oleh Mafia Cina dan The Godfather!

#ModusGelembungSurvei :

Subiakto, seorang praktisi senior pada agensi iklan yang banyak menangani kampanye politik Presiden, Gubernur menyatakan, membangun popularitas bawah sadar dengan modus dengan memperbanyak pemberitaan di media cetak, membangun conversation mention (@accounttwitter) di media sosial dan komentar tentang kebaikan Jokowi. Sehingga apabila di googling (mencari kata kunci di google) kata 'Jokowi' akan banyak sentimen yang positif.

Di media cetak, dalam sehari kita bisa menemukan minimal 12 berita tentang kebaikan dan keseharian Jokowi, apalagi jika kita cari di sosial media, maka akan ada ribuan kata kunci Jokowi, bahkan detik.com dan kompas.com akan mempropagandakannya setiap hari.

Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi Capres lain yang tidak menggunakan strategi brandingpolitik ala Jokowi, sehingga tidak heran hasil survei akan timpang dan membuat Jokowi unggul.

2. Sihir Propaganda lewat media utama; yang sedikit membahas mengenai kemacetan dan tanggung jawab pengelola negara/daerah menyediakan Angkutan Umum yang memadai.

Kita pun ketahui bersama bahwa ada konglomerat lain yang mendukung seperti Hashim Djojohadikusumo (adik Prabowo Subianto), Djan Faridz dan James Riady (Group Lippo). Belakangan baru diketahui Proyek Monorel di menangkan pengusaha hitam Edward Suryadjaya, baca : Arogansi JokowidanHary Tanoe Suap Ulama Islam demi kepentingan Kroni) - Berawal dengan menghadirkan di network bisnis James Riady, tim sukses, pemilik Lippo Group dan Universitas Pelita Harapan (UPH) Karawaci, Tangerang.

Siapa 'Investor Cina' Jokowi ?

Ada konglomerat Edward Suryadjaya, Hashim Djojohadikusumu (adik Prabowo Subianto), Djan Faridz, James Riady (Group Lippo) dan masih banyak lagi yang belum terungkap.

Hashim Djojohadikusumo kini menjadi ketua pengembangan Kebun Binatang Ragunan. Pemerintah DKI Jakarta menunjuk pengusaha Hashim Djojohadikusumo sebagai Kepala Pengawas Taman Margasatwa Ragunan.

Yuk Open mind, hati-hati sama tipu muslihat penyihir modern ini :) [ikhlas/voa-Islam]

Mafia Cina Vs The Godfather, Perang Demi Kekuasaan

Terkuaknya bukti dan fakta-fakta kekuatan penguasa dalam The Godfather Invisible Hand dan perseteruannya dengan Mafia The China Connection memperkeruh perebutan kekuasaan di Indonesia.

Arus besar Partai Demokrat ingin kembali berkuasa, tapi jalan terjal akan dihadapi dengan meningkatnya popularitas Jokowi karena dukungan modal Mafia Cina Jakarta yang ingin bercokol menjadi raja baru di Indonesia.

Persamaan kedua Mafia ini adalah memperebutkan kekuasaan abadi meraih kursi RI 1. Akibatnya segala macam cara dilakukan demi ambisi kelompoknya.

Dan lagi-lagi, umat Islam jadi korban kedua Mafia tersebut! Di deskriditkan citranya oleh kekuatan media Mafia Cina Indonesia yang menguasai, disibukkan dengan isu-isu palsu terorisme, pembenaman simbol keshalihan menjadi nilai-nilai materialistik, dan tentunya di cap jelek sebagai kaum kafir dan komunitas Cina yang menguasai 80% media di Indonesia. Diluar negeri umat Islam pun tak jauh di deskripsikan serupa oleh media #kartelmedia Yahudi yang menguasai 96% media di seluruh dunia.

Peran umat Islam Indonesia yang yang mayoritas penduduknya selaiknya segera sadar dan bangkit dari adu domba dan ombang-ambing media massa.

Akibatnya, ustadz, ulama, pemimpin yang shalih tak akan bisa maju memimpin negeri ini, kecuali langkahi mayat Mafia 'ChinaConnection' dan the Godfather!

Bangkitlah wahai Umat Islam !!!

Mafia War Kubu ChinaConnection

Mafia ChinaConnection dengan kubu Imelda, Lukminto (Sritex), James Riady (Lippo Group) Edward Suryajaya (ex Astra, Ortis Holding), Hashim Djojohadikusumo, Djan Faridz dan sekutu lainnya Benny Chandra (Ketua Persatuan Tionghoa Indonesia), Kevin Wu (BCA cab Jakarta), Lia Angraeni (Indofood group), Jhony Liem (pengusaha elektronik), Hermawi Taslim, Rudy Hartono dan sekitar 50 tokoh Cina Jakarta berkumpul. Sedangkan Jenderal Luhut Panjaitan sukses konsolidasikan kekuatan konglomerat-konglomerat etnis Tionghoa Ex buronan BLBI di Singapore yang berjumlah sekitar 20-an konglomerat.

Kebanyakan dari mereka adalah buronan kasus korupsi BLBI yang merugikan negara kita Rp. 187 triliun (hutang pokok) plus Rp. 600 T (bunga) sampai 2032!

Agenda pertemuan rahasia tokoh-tokoh Cina itu adalah mengumpulkan dana untuk pemenangan Jokowi-Ahok melalui serangan fajar pada warga-warga miskin DKI Jakarta. Uang yang dikumpulkan oleh puluhan tokoh Cina Jakarta itu akan diserahkan pada relawan-relawan dan tim sukses Jokowi Ahok untuk beli suara warga miskin warga.

Berbagai pertemuan serupa yang dilakukan oleh komunitas Cina Jakarta juga sudah sering dilakukan terutama menjelang Pemilukada DKI Jakarta putaran 1 setahun lalu.

Konglomerat-konglomerat Tionghoa ini selain menguasai, juga mengendalikan lebih 50% PDB (Product Domestic Bruto RI), juga menguasai 80% media massa. Itulah sebabnya mengapa jika etnis Cina 99% mendukung Ahok.

Intensitas dan frekuensi pertemuan rahasia para tokoh Cina untuk memenangkan Jokowi Ahok ini makin meningkat menjelang tgl 20 September 2012 lalu. Para konglomerat Cina itu terutama para konglomerat hitam buronan BLBI itu mau jadikan Ahok sebagai pintu masuk awal dominasi Cina dalam politik di Indonesia.

Disisi lain, kemenangan Jokowi Ahok akan berpengaruh besar pada peluang Prabowo jadi Presiden, bukan Megawati. Kompensasinya kalo Prabowo atau Jokowi menang : pidana BLBI dihapus.

Apakah kita semua sebagai rakyat tidak punya patriotisme pertahankan kedaulatan umat Islam sebagai penduduk mayoritas ini?. Ayo bulatkan tekad. Rapatkan barisan. Tolak Jokowi Ahok yang hanya merupakan boneka-boneka dari etnis Cina dan konglomerat hitam pencuri uang bangsa Indonesia lebih dari Rp. 600 Triliun!!!!

Media massa kini bagai pelacur. Menjual demi uang, mendukung yang bathil demi kepentingan Mafia setan dan koruptor hitam. Media pelacur yang dikontrak cukong-cukong Jokowi dan Keluarga Riady juga dikenal sebagai keluarga yang kuat dalam beragama dan penyiaran agama Kristen di Indonesia.

Berikut media-media yang menjadi pelacur bagi Jokowi:

First Media Grup (beritasatu1.TV beritasatu.com, Suara Pembaruan, Jakarta Globe, Suara Pembaruan, The Straits Times, Majalah Investor, Globe Asia, The Peak, Campus Asia, Student Globe, Kemang Buzz, Campus Life, Termasuk Beritasatu FM. First Media Grup adalah milik James Riady (Lippo Grup), konglomerat yang bersahabat baik dgn Bill Clinton dan terlibat Lippo Gate yang terjadi di AS, ketika James Riady cs tertangkap memberikan dana politik illegal kepada timses Capres Demokrat Bill Clinton.
Media lain yang dikontrak mahal untuk pencitraan palsu Jokowi adalah Detik Grup. Ngakunya milik Chairul Tanjung alias CT, tapi sebenarnya milik Salim Grup. Detik.com Setiap hari, detikcom memuat berita tentang pencitraan palsu Jokowi puluhan bahkan kadang lebih 100 berita.
Kompas /Gramedia Grup memang tidak segila detikcom siarkan Jokowi, tapi tetap punya KANAL BERITA KHUSUS.
Jawa Pos Grup. Tidak melibatkan semua media milik Dahlan Iskan yang jumlahnya 185 TV, Koran, Online media, dll itu. Sekitar 40% JawaPos Grup dikontrak.
Yang paling gencar jilat Jokowi adalah Koran Rakyat Merdeka. Ada saja berita (palsu) istimewa tentang Jokowi. Kontraknya puluhan Milyar.
Tempo (majalah dan Online) adalah media pelopor yang orbitkan Jokowi dengan penghargaan "10 Tokoh Terbaik (penghargaan abal-abal), hanya karena bisa pindahkan PKL.
Tribunnews Grup (Bosowa dan Kompas) juga dikontrak untuk pencitraan palsu Jokowi. Demikian juga Fajar Grup (Alwi Hamu / Dahlan Iskan).
Metro TV, ga tahu sekarang dibayar berapa untuk kontrak pencitraan palsu Jokowi sampai 2014. Tapi saat Pilkada DKI puluhan Milyar.
SCTV grup. Pemiliknya Edi dan Popo Sariatmadja malah menjadi cukong utama. Koordinator media pencitraan Jokowi, membantu James Riady.
Media raksasa lain seperti Vivanews grup (TV One, ANTV, Vivanews.com dll) milik Bakrie meski kontrak dengan Cukong Jokowi tapi porsinya kurang dari 30%.
Selain media cetak, televisi mainstream, sosial media seperti twitter, facebook, kaskus dll juga dikontrak khusus. Ada ratusan orang yang mengelola lebih dari 10.000 akun sosial media. Dulu waktu pilkada DKI, selain orang-orang yang permanen kelola akun untuk pencitraan Jokowi, dibentuk juga Tim Jasmev. Puluhan Milyar biayanya.

Luar biasa banyak media massa yang dikontrak cukong Jokowi. Lebih 70% dari total pasar media massa di Indonesia.

Apa maksudnya? Tak lain agar membentuk arus liar 'Tsunami Opini' pencitraan palsu untuk Jokowi dan memuluskan seakan rakyat mendukung Jokowi jadi Presiden RI 2014.

Tak kurang jika Voa-Islam.com memberitakan fakta Jokowi, ratusan bahkan ribuan komentar 'pedas' dari relawan bayaran JASMEV (Jokowi Ahok Social Media Volunteer) membombardir fakta dengan jawaban ngawur, bias, sumpah serapah dan tak berbanding data kuat. Jasmev ini suka menipu fakta ya! Semua lawan politik Jokowi di berangus habis.

Dosa dibalik Jokowi ini namanya. Relawan menipu opini, membanjiri sosial media, memberangus rakyat yang bersebrangan, membungkam fakta... eh katanya pendukung alam Demokrasi, kenapa orang berbicara dilarang? Berarti Demokrasi penuh kepalsuan... hahaha...

Penjegal Utama ChinaConnection: The Godfather!

Jaringan TNI dan Partai Demokrat yang merupakan bagian 'The Cikeas Godfather' tentunya juga tidak akan tinggal diam dengan konspirasi konglomerat Cina Jakarta yang menginginkan Jokowi lolos ke kandidat calon Presiden RI.

Lalu Bagaimana Caranya?

Trah Sukarno Tak tinggal diam Menjegal 'ChinaConnection' dan The Godfather!

Karena PDIP sesungguhnya masih menganut istilah "Trah Soekarno". Jokowi hanya untuk alat mengangkat nama PDIP melambung tinggi di pilpres 2014 nanti. Rakyat berfikir PDIP akan mengusung Jokowi, tapi kita lihat saja siapa yang akan menjadi Capres dari PDIP, Jokowi atau Megawati.

Ketika waktunya sudah tepat, rakyat sudah sangat senang dan gembira bahwa PDIP memastikan Jokowi yang mewakili pilpres, di situlah Jokowi akan mundur dan berkata "Saya menunjuk Bu Megawati saja, Jakarta masih membutuhkan saya, masih banyak yang mesti di benahi" Hak menunjuk itu di dapat jika 21 persen suara internal partai di dapat Jokowi.

Rakornas PDIP yang di gelar di Ancol tersebut sudah menunjukan signal bahwa Megawati sudah merestui Jokowi menjadi Presiden RI 2014. Pertanyaannya, apakah seorang Megawati dengan senang hati akan menyerahkan Trah Soekarno kepada Jokowi? Jawabnya mission imposible..!!!

THE UNTOLD STORY BEGINS THE THAGHUT!

Demokrasi adalah sistem Thaghut yang tak lebih hanya mementingkan tujuan yang bathil. Sistem bikinan negara Amerika Serikat ingin tercipta 'The World Order' melalui Demokrasi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya di Universitas Harvard, Amerika Serikat, 29 September 2009 menyatakan Amerika Serikat dan Indonesia dapat berperanan untuk menciptakan kembali Tata Dunia Baru.

Agenda para anggota garis darah ini, “Pekerjaan Besar” mereka, tak lain adalah menguasai dunia, yang secara eksoteris disebut “New World Order ” oleh banyak politisi dan pengarang buku-buku Masonik.

Old World Order ditandai dengan negara-negara kerajaan yang memiliki angkatan perang, mata uang logam dengan nilai tetap.

New World Order ditandai dengan adanya Satu Pemerintahan Dunia, tanpa perbatasan, dengan satu tentara dunia, satu pengadilan dunia, dan satu mata uang dunia berbasis kredit tanpa uang tunai yang dikelola melalui microchip.

Terdapat komplotan globalis setengah-rahasia di balik PBB, yang sedang mengusahakan satu pemerintahan dunia, satu militer dunia, melalui perluasan NATO, Bank Dunia/mata uang tanpa uang tunai, dan penduduk yang dikendalikan microchip.

Para konspirator tersebut terdiri dari sekelompok bankir, pebisnis, politisi, tokoh/pemilik media, keluarga Illuminati, dan para elit masyarakat rahasia. Mereka menerapkan kekuasaan mereka melalui kendaraan Freemasonry, Bilderberg Group, Bohemian Grove, Skull and Bones, Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, dan Committee of 300, adalah diantaranya. Agenda mereka dalam memerintah dunia telah dikenal oleh para elit masyarakat rahasia dan keluarga Illuminati selama berabad-abad sebagai “Pekerjaan Besar”, meskipun hari ini secara politis dikenal sebagai “New World Orde r”.

Agenda ini disusun oleh elit kekuasaan yang berpikir bahwa mereka memiliki hak ketuhanan untuk merampas kendali total pada kehidupan Anda. Tapi siapa ‘mereka’? Siapa ‘elit kekuasaan’ itu? PBB, Uni Eropa, Council on Foreign Relations, Bilderberg Group, Trilateral Commission, Rockefellers, Rothschilds, Royal Institute of International Affairs, Club of Rome. Daftar ini terus memanjang dan sudah banyak buku yang ditulis yang menceritakan sejarah kelompok-kelompok tersebut serta bagaimana mereka saling berhubungan… Agenda itu adalah konsolidasi dan pemusatan kekuasaan ke dalam genggaman Pemerintahan Dunia yang meliputi semua hal. Sistem ini akan berkembang dari Uni Eropa (sudah ada di tempatnya), Uni Amerika (dimulai dari NAFTA), dan Uni Asia. Jika 3 model ini sudah eksis, mereka akan dipersatukan untuk membangun Satu Pemerintahan Dunia. – Paul Joseph Watson, “Order Out of Chaos”

Mereka ini semua melanggengkan kekuasaan Thaghut. Thaghut secra istilah dalam agama Islam yang merujuk kepada setiap yang disembah selain Allah yang rela dengan peribadatan yang dilakukan oleh penyembah atau pengikutnya, atau rela dengan ketaatan orang yang menaatinya dalam melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Setan

Thoghut ini selalu menyeru beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dalil-nya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, yang artinya: "Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu." (QS: Yaasiin: 60)

Penguasa zhalim

Penguasa zhalim yang mengubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta’ala. Seperti peletak undang-undang yang tidak sejalan dengan Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala yang mengingkari orang-orang musyrik. Mereka membuat peraturan dan undang-undang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, yang artinya: "Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?" (QS: Asy-Syuuraa: 21)

Hakim Zhalim

Hakim yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Jika ia mempercayai bahwa hukum-hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak sesuai lagi, atau dia membolehkan diberlakukannya hukum yang lain. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, yang artinya: "Dan barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir". (QS: Al-Maa'idah: 44)

Mengaku Tahu Ilmu Ghaib

Orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib selain Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dalam hal ini Allah Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, yang artinya: "Katakanlah, 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah'." (Qs: An-Naml: 65)^[2]

Penyembah Atau Yang Disembah

Seseorang atau sesuatu yang disembah dan diminta pertolongan oleh manusia selain Allah Subhanahu wa Ta’ala, sedang ia rela dengan yang demikian. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, yang artinya: "Dan barangsiapa di antara mereka mengatakan, 'Sesungguhnya aku adalah Tuhan selain Allah'. Maka orang itu Kami beri balasan dengan Jahannam, demikian Kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zhalim." (QS: Al-Anbiyaa': 29)

James Riady Intelijen Cina Yang Ingin Kuasai RI

Konsolidasi konglomerat Cina itu tidak terlepas dari peran besar James Riady (pemilik Lippo grup) yang pada 2009 jadi Tim Koordinator Dana SBY. James Riady berhasil himpun hampir semua konglomerat Cina untuk mendukung penuh Jokowi sebagai Gubernur DKI dan lanjut ke Presiden RI 2014.

Sama seperti ayahnya, Mochtar Riady yang dibina oleh Liem Sioe Liong, James Riady dibina Antony Salim (anak tertua Liem Sioe Liong), James terkenal curang dan berani melanggar hukum, misalnya saja memalsukan laporan keuangan Bank Lippo yang menggoncang pasar modal RI dan timbulkan krisis kepercayaan investor asing. Yang parah James Riady/Lippo melakukan teknik operasi Spionase utama pemerintah Cina, yang sengaja menyuap Presiden Amerika melalui rekening bank Lippo kepada Bill Clinton.

Tujuannya bermacam-macam untuk kepentingan China : Perdagangan, kompromi keamanan Amerika Serikat dan mencuri rahasia milter dan teknologi Amerika Serikat. Apalagi Penyidik Kongres Amerika Serikat berhasil membongkar jaringan operasi James Riady yang melibatkan lebih dari seratus orang, mayoritas Cina.

James Riady punya ketertarikan khusus pada orang-orang penting di kalangan politisi. Dan pada tahun 1991, sebuah entitas yang dikenal CIA sebagai samaran intelejen militer Cina membeli saham di Bank Cina Lippo di HongKong.

Badan-badan intelijen Amerika Serikat (NSA, CIA dll) sejak awal mengenali China Resources Co adalah sebuah entitas samaran intelijen militer Cina. Oleh para penyidik Kongres Amerika Serikat, mereka ini dijuluki "Jaringan Bambu" atau "Operasi Jaringan Bambu". James Riady juga berhasil merayu Clinton untuk longgarkan sanksi ekonomi terhadap Cina, diberlakukan setelah pembantaian Tiananmen Square.

Clinton, seperti halnya Jokowi, kampanyenya signifikan didanai oleh James Riady. Clinton patuh pada James Riady. Penuhi banyak usulnya. Peristiwa itu masih jauh dari skandal Lippogate yang kemudian menyebabkan Presiden Clinton dijuluki "Presiden Amerika Serikat China Yang Pertama"

James dan Keluarga Riady mampu menunjukkan pada dunia tentang hubungan istimewanya dengan Presiden Clinton selama KTT APEC 1993 di Seattle, Washington.

Presiden Clinton menunjuk John Huang sebagai asisten Menteri Perdagangan Amerika Serikat. John Huang diketahui telah melakukan 70 kali pengiriman dan sepanjang waktu itu, pengaruh China di Washington tumbuh sangat pesat. Para penyidik Kongres belakangan tahu Huang telah 37 kali menghadiri briefing CIA untuk teknologi enkripsi yang diteruskan Huang Ke China.

Pihak intelijen Amerika Serikat kemudian menemukan bahwa Huang telah mengirim informasi rahasia perdagangan ke Grup Lippo kantor pusat di Jakarta. Selama tahun 1994 dan 1995, pemerintahan Clinton diperbolehkan ATdanT untuk menjual sistem komunikasi yang aman untuk tentara Cina.

Singkatnya, John Huang dan James Riady dicurigai keras sebagai agen intelejen militer China yang menyusup ke pemerintahan Amerika Serikat melalui Clinton.

Kemudian terbongkarlah skandal Lippogate yang menghebohkan jagat politik Amerika Serikat dan Dunia. Dimana James Riady dan Lippo dinyatakan bersalah.

Di Indonesia, Lippo Grup dan James Riady melalui Dirut First Media Grup, Billy Sindoro ditangkap KPK karena menyuap Ketua KPPU M. Iqbal.

Itulah sepak terjang James Riady / Lippo Grup binaan Salim Grup yang diduga keras sebagai agen intelejen milter China dan dikenal sebagai Kristen Avengelis garis keras yang bercita-cita menjadikan Jokowi sebagai Presiden boneka Cina RI.

Pertanyaanya adalah, setelah dikadalin James Riady, yakni ketika kasus Presiden pertama Cina di Amerika dengan kasus Bill Clintonnya, masih percayakah anda dengan Demokrasi dan arus Tsunami Opini yang melambungkan Jokowi?

Berikut media yang disewa Kroni James Riady untuk Membawa Jokowi jadi Capres:

First Media Grup (beritasatu1.TV beritasatu.com, Suara Pembaruan, Jakarta Globe, Suara Pembaruan, The Straits Times, Majalah Investor, Globe Asia, The Peak, Campus Asia, Student Globe, Kemang Buzz, Campus Life, Termasuk Beritasatu FM. First Media Grup adalah milik James Riady (Lippo Grup), konglomerat yang bersahabat baik dengan Bill Clinton dan terlibat Lippo Gate yang terjadi di Amerika Serikat, ketika James Riady cs tertangkap memberikan dana politik illegal kepada timses Capres Demokrat Bill Clinton.
Media lain yang dikontrak mahal untuk pencitraan palsu Jokowi adalah Detik Grup. Ngakunya milik Chairul Tanjung alias CT, tapi sebenarnya milik Salim Grup. Detik.com Setiap hari, detikcom memuat berita tentang pencitraan palsu Jokowi puluhan bahkan kadang lebih 100 berita.
Kompas /Gramedia Grup memang tidak segila detikcom siarkan Jokowi, tapi tetap punya KANAL BERITA KHUSUS.
Jawa Pos Grup. Tidak melibatkan semua media milik Dahlan Iskan yang jumlahnya 185 TV, Koran, Online media, dll itu. Sekitar 40% JawaPos Grup dikontrak.
Yang paling gencar jilat Jokowi adalah Koran Rakyat Merdeka. Ada saja berita (palsu) istimewa tentang Jokowi. Kontraknya puluhan Milyar.
Tempo (majalah dan Online) adalah media pelopor yang orbitkan Jokowi dengan penghargaan "10 Tokoh Terbaik (penghargaan abal-abal), hny karena bisa pindahkan PKL.
Tribunnews Grup (Bosowa dan Kompas) juga dikontrak untuk pencitraan palsu Jokowi. Demikian juga Fajar Grup (Alwi Hamu / Dahlan Iskan)
Metro TV, ga tahu sekarang dibayar berapa untuk kontrak pencitraan palsu Jokowi sampai 2014. Tapi saat Pilkada DKI puluhan Milyar
SCTV grup. Pemiliknya Edi dan Popo Sariatmadja malah menjadi cukong utama. Koordinator media pencitraan Jokowi, membantu James Riady
Media raksasa lain seperti Vivanews grup (TV One, ANTV, Vivanewscom dll) milik Bakrie meski kontrak dgn Cukong Jokowi tapi porsinya kurang dari 30%
Selain media cetak, televisi mainstream, sosial media seperti twitter, facebook, kaskus dll juga dikontrak khusus. Ada ratusan orang dan akun sosial media palsu yang di pegang oleh 1500 orang yang mengelola lebih dari 10.000 akun sosial media. Dulu waktu pilkada DKI, selain orang-orang yang permanen kelola akun untuk pencitraan Jokowi, dibentuk juga Tim Jasmev. Puluhan Milyar biayanya

Luar biasa banyak media massa yang dikontrak cukong Jokowi. Lebih 70% dari total pasar media massa di Indonesia.

Apa maksudnya? Tak lain agar membentuk arus liar 'Tsunami Opini' pencitraan palsu untuk Jokowi dan memuluskan seakan rakyat mendukung Jokowi jadi Presiden RI 2014. Tentunya dengan 10,000 akun palsu. [tm/voa-Islam]

Indonesia Diperbudak dan Ketagihan dijajah Asing!

Indonesia adalah pasar domestik yang sangat sexy, apapun dijual di Indonesia langsung diserbu rakyatnya, sayangnya negara dengan pemeluk muslim terbesar dunia hanya menjadi penonton atas perampokan kekayaan alam dan aset lainnya?

Konglomerat-konglomerat Tionghoa ini selain menguasai, juga mengendalikan lebih 50% PDB (Product Domestic Bruto RI), juga menguasai 80% media massa.

Umat Islam masih betah dijajah kah kalian???

INDONESIA MILIK SIAPA?

1. PERBANKAN

50,6% Aset Perbankan Nasional dimiliki asing. (Antara lain: ANZ Banking Group Limited (99%), Bank UOB Indonesia (98,84%), HSBC Asia Pasific Holdings (UK) Limited (98,96%), CIMB Niaga (97,93%), OCBC Overseas Investment (85,06%)

2. PERTAMBANGAN

Investor Asing kuasai 70% MIGAS, 75% Batubara, Bauksit, Nikel dan Timah, 85% Tembaga dan Emas. (Beberapa perusahaan asing yang kuasai sektor tambang dan Migas: Chevron, Conoco, Freeport, dan Newmont dari USA Total dari Perancis, Petrochina dari China)

3. TELEKOMUNIKASI

Telkomsel 35% SingTel Singapura, XL Axiata 66,5% Axiata Berhad Malaysia, Indosat 65% Ooredo Asia Qatar, Hutchison Tri 60% Hutchison Whampoa Hongkong China.

4. PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

40% dari 8,9 juta hektar dikuasai investor asing antara lain Guthrie Golden Hope, KL Kepong dari Malaysia, Wilmar Internasional dari Singapura, Cargill dari Amerika Serikat, SIPEF, Belgia.

5. SEKTOR yang akan diberikan Pemerintah untuk asing:

Pelabuhan (49%), Operator Bandara (100%), Jasa Kebandaraan (49%), Terminal Darat untuk barang (49%), Periklanan (negara ASEAN bisa capai 51%)

LALU DIMANA RAKYAT INDONESIA?

Di sektor Perbankan Rakyat Indonesia hanya jadi Deep Collector alias tukang tagih hutang.

Di sektor Pertambangan Rakyat Indonesia hanya jadi kuli penggali tanah, mengangkat tanah dan sisanya jadi penghirup debu dari alam yang kering kerontang.

Di sektor Komunikasi Rakyat Indonesia jadi penjual pulsa di terminal, pasar dan warung-warung sekaligus menggunakan pulsa itu sementara semua keuntungan dibawa ke negara asing!

Di sektor Perkebunan Rakyat Indonesia hanya jadi kuli cangkul, kuli petik dan semua keuntungan dibawa perusahaan asing.

5 tahun lagi Rakyat Indonesia hanya jadi Kuli pelabuhan, Pembersih Bandara, jaga Parkir Terminal, lalu sanggupkah kita nyanyikan tegak berdiri membela Indonesia Raya dengan bangga dan dada yang tegap penuh harga diri? (rioC/adam/voa-Islam)

Waspada Modus Densus 88 Bunuhi Aktivis Islam Demi Amerika Serikat

Informasi ini dari para jurnalis yang kerap meliput desk terorist di Indonesia, setidaknya tulisan ini sebagai early-warning buat pejuang Islam yang ikhlas dan terus tidak kehilangan semangat menegakkan Jihad Islam hingga akhir hayat.

Tujuan dari tulisan ini hanya aktivis Islam lebih waspada dengan tipu muslihat dan kelicikan Densus 88, yaitu dengan mencari 'kelinci percobaan' dan mengkambinghitamkan korbannya yang kebanyakan adalah aktivis muslim.

Seperti kita ketahui bersama, Ansyaad Mbai mengunkapkan, bahwa 'Operasi Tangkap Mati' itu adalah tak lebih sebagai pengalihan isu demi Amerika dan penguasa RI. Tujuannya adalah agat saudara muslim yang aktif di dunia pergerakan dakwah dan jihad fii sabilillah terus menerus dimandulkan dengan isu deradikaliasi terorisme ala BNPT dan Densus 88.

Bahkan BNPT akui penggerebekan teroris untuk pengalihan isu dan ternyata hal itu bukan omong kosong. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai mengakui hal tersebut.

"Perbandingan 80 persen dan 20 persen. 20 Persennya yang pengalihan isu, tetapi kalau di era Soeharto dulu persentasenya sangat tinggi," ujar Ansyaad saat ditemui di ruangannya, Jumat (10/5) malam

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengakui bahwa penggerebekan aktivis Islam yang di tuduh teroris adalah pengalihan isu. Para teroris itu sebenarnya sudah dipantau cukup lama, namun kapan dilakukan penggerebekan menunggu saat yang tepat sehingga bisa memecah isu yang sedang berkembang di masyarakat.

Penggrebekan terduga teroris sudah di setup sejak lama (baca: di jebak, di danai, di sulut semangatnya, dan di provokasi untuk membuat makar dan akhirnya lalu ditangkap), lanjut Mbai, juga menunggu moment yang tepat. Menurut Mbai, penggrebekan teroris adalah berita seksi yang bisa digunakan untuk mengalihkan isu.

Ada beberapa cara Densus88, yaitu :

DENSUS88 mempunyai intel di akun-akun jejaring sosial, kerjanya untuk mencari dan memantau (AKUN) yang berjiwa mujahid/mempunyai cita-cita mati syahid atau yang sering memposting berita berita jihad.
Setelah target di temukan maka akun intel DENSUS88 yang menyamar sebagai mujahid akan mengirimkan pertemanan dan setelah di konfirmasi, maka mereka akan memulai bertanya-tanya berada dimana alamat rumahnya sambil diiringi perbincangan tentang penegakan syariat di indonesia kalau semua lancar maka mereka akan melakukan pertemuan rahasia.
Bagi yang akunnya sudah terpampang alamat yang jelas dan ada foto profil aslinya, si intel akan langsung menjadikan dia target dengan mengutus orang yang mengaku sebagai perindu syahid.
Setelah melakukan pertemuan dan terjadi kecocokan pemikiran, maka sang calon korban DENSUS88 ini akan langsung di beri latihan militer, atau langsung di persenjatai.
Setelah itu Calon korban ini di carikan tempat atau rumah kontrakan yang tentunya strategis bagi DENSUS88 untuk menyerbu (kita tau rata semua penyergapan TERORIS adalah rumah kontrakan)
Setelah para calon korban ini sampai di kontrakan, bahan-bahan peledak yang belum komplit mereka hantarkan ke kontrakan, biasanya intel-intel tersebut mengatakan bahwa itu akan di jadikan bom rakitan dan untuk mengajari calon korban ini merakit bom ( namun bagi DENSUS88 itu hanyalah alat sebagai barang bukti nantinya.
Perlu di ketahui bahwa para calon korban ini di beri senjata dengan peluru yang terbatas, agar saat mereka melakukan perlawanan tidak terlalu lama (agar kehabisan peluru) sehingga saat mereka kehabisan peluru DENSUS88 bisa langsung menembak mati korban dengan alasan melakukan perlawanan saat mau di tangkap.
Setelah semua siap maka akan terjadilah drama penggerebekan TERORIS, dan akan di siarkan biasanya secara LIVE di tv nasional yang sudah di beri tahu sebelumnya.
Saat penggrebekan terjadi, biasanya akan terjadi kontak senjata, itu dikarenakan sang calon korban ini sudah di doktrin untuk membenci Pancasila dan seluruh aparat keamanan terutama DENSUS88 sehingga saat mereka tahu bahwa yang datang densus88 para korban ini sangat bersemangat, karena mereka fikir bahwa mati di tangan DENSUS88 adalah mati syahid.
Perlu diketahui bahwa yang di rekrut para intel ini adalah anak anak muda yang mempunyai jiwa perang dan mempunyai cita-cita mati syahid, namun tanpa sadar mereka telah di kelabui untuk menjadi tumbal DENSUS88 agar terus exist selain itu juga sebagai cara untuk meminimalisir para pejuang khilafah di indonesia.
Anggota/Regu DENSUS 88 yang bertugas menyergap memang tidak tahu menahu dengan skenario ini, untuk menjaga kerahasiaan operasi, mereka hanya tahu bahwa yang sedang mereka sergap adalah anggota teroris atau jaringan Al-Qaidah.
Si korban akan langsung di tembak mati di tempat tanpa peradilan dan tanpa bukti bahwa telah melanggar hukum, agar dia tidak bisa menjelaskan kronologi perekrutannya (adapun yang masih hidup, mereka tidak akan mampu berkutik dan membela diri karena mereka tidak sadar kalau yang merekrut mereka ini adalah intel DENSUS88 dan mereka pun akan mengakui bahwa mereka adalah mujahid (Red-mujahidin buatan densus)

Kartika Jasmev Kendalikan Opini Dusta Pro-Mafia Cina

Tidak menipu, tidak dapat uang. Rasanya itulah mahkota kehormatan yang tepat disematkan pada Kartika Djoemadi sang spin doctor Jasmev bergelar PHD abal-abal yang siap menabuh genderang perang bagi pengkritik Jokowi.

Setelah kasus PHD palsu itu Kartika tidak berhenti berbuat ulah, ia pernah terlibat perseteruan dengan Marissa Haque, kemudian membuat album religi ramadhan dan kemudian menipu Muhammadiyah dan kini TwitWar dengan akun @triomacan.

Berikut tipu-tipu kecil sampai menipu skala nasional yang dilakukan koordinator Jokowi-Ahok Social Media Volunteers (JASMEV) ini dan mengaku sebagai spin doctor alias memang tukang tipu 1000%, apa saja jenis tipuannya? Berikut daftarnya...

1) Menipu Status / Gelar Pendidikan, mengaku Ph.D, padahal cuma yang hanya S1 dari Universitas Swasta Gunadharma ini.

Ia mengaku Ph.D dari Ph.D dari Amsterdam Universiteit, juga menipu dengan bergelar MSi dari Fakultas Komunikasi UI.

Ketua Jasmev ini selalu menyebut dirinya sebagai Spin Doctor , memang profesi sehari-harinya adalah perekayasa opini di social media sampai merekayasa dusta untuk Jokowi Ahok, trully a CYBER BULLYER. Naudzubillah

2) Menipu Umat Islam dengan merilis Album Religi Ramadhan.

Meski beragama Katholik 'Dee Kartika Djoemadi' ini sempat mondar mandir di Muhammadiyah dan merilis album religi Ramadhan. Ia Koordinator Jokowi-Ahok Social Media Volunteers (JASMEV) yang dikenal senang membela boneka Mafia Cina "Jokowi" dan brutal menyerang para pengkritik Jokowi-Ahok.

sumber berita

3) Merangsek ke PP Muhamadiyah dan mencoba memasarkan Liberalisme dan Pluralisme

Tokoh muda Muhammadiyah, Mustofa Nahrawardaya pun pernah mengecam sikap janda bernama asli Dyah Kartika Rini Djoemadi, sikap lancang ala agen Salibis ini meminta Ketua PP Muhammadiyah memecatnya. Lalu sikap menentang kebenaran Islam juga ditampakkan dengan ungkapan 'tidak wajibnya muslimah berjilbab' dan keukeuh tidak apa-apa memilih pemimpin non-Muslim.

Saat itu Mustofa pun menyarankan Kartika agar meminta maaf karena selama ini telah menipu identitas agama. Namun saran Mustofa itu justru dituding sebagai SARA, hingga Kartika mengusulkan kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dien Syamsudin untuk memecat Mustofa.

Dee sudah masuk ke jantung Muhammadiyah, ikut rapat, itu sudah tidak etis. Sampai Dee membuat album Ramadhan, padahal Dee mengaku Katolik. Dee bilang itu toleransi. Padahal itu penghinaan,” cetus Mustofa Nahrawardaya.

Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF), Mustofa B. Nahrawardaya membeberkan sejumlah bukti Koordinator Jokowi-Ahok Social Media Volunteers (JASMEV), Kartika Djoemadi atau dikenal dengan nama Dee Dee telah menipu umat Islam dengan berpenampilan seperti seorang Muslimah bahkan mengaku sebagai Muhammadiyah.

“Awalnya tanggal 22 Januari 2013 Kartika mengaku sebagai Muhammadiyah. Saya kira dia Muslimah, karena tahun lalu dia merilis album Ramadhan ini. Dengan berbaju seperti itu, saya tak perlu lagi tanya agama dia dong. Saya punya kantor CDCC (Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations), dimana sering kumpul tokoh beda agama yang mana agama mereka jelas, pakaiannya jelas dan tidak ada tipu menipu identitas,” ungkap Mustofa B. Nahrawardaya, kepada voa-Islam.com, Senin (28/1/2013).

Mustofa melanjutkan, terbongkarnya identitas Kartika Djoemadi yang beragama Katolik itu melalui pengakuannya sendiri ketika ia diajak untuk shalat Maghrib.

“Tapi tidak disadari oleh Kartika, pada sebuah twit dengan saya, dia mengaku Katolik. Dia mengaku Katolik, ketika saya dengan sengaja mengajak dia untuk shalat Maghrib dulu, karena adzan Maghrib sudah terdengar. Maksud saya, ketika adzan sudah didengar, mari kita hentikan semua aktifitas, termasuk ngetwit,” jelas pengurus Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah ini.

“Anehnya, ketika saya menyarankan dia minta maaf karena menipu identitas agama, dia menuduh saya SARA. Kemudian, karena dia nuduh saya SARA, maka dia mention ke Ketua Umum PP Muhammadiyah Bahkan dimention pula ke Wakil Ketua MPR Mas Hadjriyanto, tentu ini tidak pantas. Seorang penipu terhadap Tuhan, menipu Islam, kok memberi usulan pemecatan pengurus Ormas Islam,” bebernya.

4. Tipu Opini Skala besar melalui JASMEV, Menipu Rakyat Indonesia

Jasmev itu hanyalah 1 dari banyak kelompok atau divisi media yang bertugas untuk merekayasa pencitraan Jokowi di berbagai media. Apa maksudnya? Tak lain agar membentuk arus liar 'Tsunami Opini' pencitraan palsu untuk Jokowi dan memuluskan seakan rakyat mendukung Jokowi jadi Presiden RI 2014.

Khusus utk rekayasa Popularitas Jokowi, semula hanya melibatkan aktivis dan pengusaha lokal Tionghoa : Imelda Tan (Paragon), Lukminto (Sritex) cs.

Baru setelah Jokowi menang untuk periode ke 2 sebagai Walikota Surakarta atau Solo, konglomerat Edward Suryajaya (ex Pemilik Group Astra, konglo terkaya RI) bergabung. Awalnya, skenario rekayasa opini publik terhadap Jokowi ini hanya ditujukan utk memenangkan Pilkada Jawa Tengah, kalahkan Bibit Waluyo, namun balik kanan bubar jalan dan putar haluan mengincar target baru, yaitu DKI Jakarta. Perubahan target menjadi Cagub DKI dan terus jadi Presiden, dimulai saat Edward Suryajaya cs sukses konsolidasi kekuatan konglomerat Tionghoa.

Konsolidasi konglomerat Tionghoa itu tidak terlepas dari peran besar James Riady (pemilik Lippo grup) yang pada 2009 jadi Tim Koordinator Dana SBY. James Riady berhasil himpun hampir semua konglomerat Cina utk mendukung penuh Jokowi sebagai Gubernur DKI dan lanjut ke Presiden RI 2014. Peran besar lain adalah dari Jenderal Luhut Panjaitan yang sukses konsolidasikan kekuatan konglomerat-konglomerat etnis Tionghoa Ex buronan BLBI di Singapore yang berjumlah sekitar 20-an konglomerat. Kebanyakan dari mereka adalah buronan kasus korupsi BLBI yang merugikan negara kita Rp. 187 triliun (hutang pokok) plus Rp. 600 T (bunga) sampai 2032!

Mereka semua mendukung penuh Jokowi melalui media-media yang di bayar, uang, jaringan (china connection) dan turut berkampanye menangkan Jokowi.

Hasilnya tak mengherankan, laporan dari semua lembaga intelijen negara sama : konglomerat Tionghoa (incl : Buronan BLBI) dan komunitas Tionghoa solid mendukung ke Jokowi dan Presiden SBY pun sudah menerima laporan tersebut.

Relawan JASMEV rajin menipu opini, membanjiri sosial media, memberangus rakyat yang bersebrangan dengan Jokowi, membungkam fakta. Katanya pendukung Demokrasi yang bebas berpendapat, tapi kenapa orang kritik saja dilarang dan bahkan di bully? Berarti Demokrasi yang dijalankan penuh kepalsuan.

Berikut jaringan media menipu opini publik bagi pemenangan CAPRES Jokowi yang bergerak bersama JASMEV :

First Media Grup (beritasatu1.TV beritasatu .com, suara pembaruan, Jakarta Globe, Suara Pembaruan, The Straits Times, Majalah Investor, Globe Asia, The Peak, Campus Asia, Student Globe, Kemang Buzz, Campus Life, Termasuk Beritasatu FM. First Media Grup adalah milik James Riady (Lippo Grup), konglomerat yang bersahabat baik dgn Bill Clinton dan terlibat Lippo Gate yang terjadi di AS, ketika James Riady cs tertangkap memberikan dana politik illegal kepada timses Capres Demokrat Bill Clinton
Media lain yang dikontrak mahal untuk pencitraan palsu Jokowi adalah Detik Grup. Ngakunya milik Chairul Tanjung alias CT, tapi sebenarnya milik Salim Grup. Detik.com Setiap hari, detikcom memuat berita tentang pencitraan palsu Jokowi puluhan bahkan kadang lebih 100 berita.
Kompas /Gramedia Grup memang tidak segila detikcom siarkan Jokowi, tapi tetap punya KANAL BERITA KHUSUS
Jawa Pos Grup. Tidak melibatkan semua media milik Dahlan Iskan yang jumlahnya 185 TV, Koran, Online media, dll itu. Sekitar 40% JawaPos Grup dikontrak.
Yang paling gencar jilat Jokowi adalah Koran Rakyat Merdeka. Ada saja berita (palsu) istimewa tentang Jokowi. Kontraknya puluhan Milyar.
Tempo (majalah dan Online) adalah media pelopor yang orbitkan Jokowi dengan penghargaan "10 Tokoh Terbaik (penghargaan abal-abal), hny karena bisa pindahkan PKL.
Tribunnews Grup (Bosowa dan Kompas) juga dikontrak untuk pencitraan palsu Jokowi. Demikian juga Fajar Grup (Alwi Hamu / Dahlan Iskan)
Metro TV, ga tahu sekarang dibayar berapa untuk kontrak pencitraan palsu Jokowi sampai 2014. Tapi saat Pilkada DKI puluhan Milyar
SCTV grup. Pemiliknya Edi dan Popo Sariatmadja malah menjadi cukong utama. Koordinator media pencitraan Jokowi, membantu James Riady
Media raksasa lain seperti Vivanews grup (TV One, ANTV, Vivanewscom dll) milik Bakrie meski kontrak dgn Cukong Jokowi tapi porsinya kurang dari 30%
Selain media cetak, televisi mainstream, sosial media seperti twitter, facebook, kaskus dll juga dikontrak khusus. Ada ratusan orang yang mengelola lebih dari 10.000 akun sosial media. Dulu waktu pilkada DKI, selain orang-orang yang permanen kelola akun untuk pencitraan Jokowi, dibentuk juga Tim Jasmev. Puluhan Milyar biayanya

Luar biasa banyak media massa yang dikontrak cukong Jokowi. Lebih 70% dari total pasar media massa di Indonesia.

5) Meredam Akun Whistle Blower Ungkap Kebenaran Demi Kepentingan Cukong, ini muslihat Ala Cyber Bullyer.

Relawan Jasmev pimpinan Kartika Djoemadi kini terus menyerang secara brutal bagi akun-akun media sosial dan situs berita yang menyindir kinerja Jokowi dan jaringan "China Connection".

Ini Sabda Konsensus JASMEV: "Jokowi Pantang dikritik"

a) Setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut Jokowi adalah sabda, adalah hadist dan wahyu. Jokowi sudah terima wahyu dari Pat Robertson yang diteruskan kepada James Riady untuk disampaikan Jokowi kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Lihatlah para tokoh, pemimpin, ulama, budayawan, akademisi, menteri bahkan Presiden sekalipun tidak ada yang berani lawan Jokowi. Jangankan melawan atau tegur Jokowi, untuk tegur wakilnya saja, haram hukumnya.

b) Jokowi tidak boleh disentuh, dimarahi, ditanya, dipanggil DPRD, diminta pertanggungjawaban, dst….tidak boleh ! Haram hukumnya ! Kita semua harus menjadi umat Jokowi… makmum Jokowi… jamaah Jokowi…karena wahyu dari James Riady Kristen evangelis sejati turun padanya…

c) Siapa pun yang berani berbeda, melawan, musuhi jokowi…akan berhadapan dengan umat-umat Jokowi. Akan berhadapan dengan DUNIA !

Wajar saja, salah satunya keributan ala 'TwitWar' dengan @TrioMacan2000, peperangan setiap hari terus dilancarkan sang DIVA ASTUTI alias Diva Asli Tukang Tipu dengan akun CYBERBULLYER @PartaiSocmed yang tak gentar dengan serangan dan bualannya.

Ga Takut Dosa ya??

Lihat saja brutalnya tipu daya janda yang bekerja sebagai Presiden Direktur PT Spindoctors Indonesia, Presiden Direktur Insight Communications, dan pemilik PT Imagia Insightama dalam menyerang semua yang bersebrangan dengan cukongnya.

Tak hanya Kartika Djoemadi dan Jasmev, Kejagung RI juga diketahui selalu monitor info-info korupsi dari @triomacan2000. Bagi Kejagung RI setidaknya bisa jadi petunjuk awal. Namun bagi DIVA ASTUTI JASMEV, keterangan ini dinilai sebagai ancaman bagi kepentingan mafia cina, jasmev dan Jokowi Ahok. Untuk itu, jaringan sukarelawan media sosial kubu Jokowi sudah merekrut sampai 1.000 orang pendukung. Mereka bertugas mengangkat citra positif Wali Koto Solo ini secara serempak di media sosial, seperti YouTube, Twitter, Facebook, Kaskus, Tumblr, Blog, dll. “Kami akan tambah jumlahnya sampai 10 ribu orang mendekati 20 September,” kata Kartika Djoemadi pada TEMPO.CO , Jakarta 8 September 2012.

Mereka juga ditugaskan untuk meredam isu negatif soal Jokowi. Caranya sudah digariskan dari tim sukses Jokowi. “Kami tidak akan melawan batu dengan batu. Tidak ada isu negatif yang dilawan dengan negatif,” kata Kartika. “Kami akan pakai cara yang bisa menarik simpati netizens,” katanya. Padahal faktanya puluhan ribu akun akan membully pengkritik Jokowi Ahok.

Hati-hati, akun sosial media, atau website berita Pencerahan, antikorupsi dan kemunafikan Jokowi siap-siap di bully!

Allah berfirman,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu". [Al Hujurat : 6].

Dalam ayat ini, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman berjalan mengikut desas-desus. Allah menyuruh kaum mukminin memastikan kebenaran berita yang sampai kepada mereka. Tidak semua berita yang dicuplikkan itu benar, dan juga tidak semua berita yang terucapkan itu sesuai dengan fakta. Ingatlah, musuh-musuh kalian senantiasa mencari kesempatan untuk menguasai kalian. Maka wajib atas kalian untuk selalu waspada, hingga kalian bisa mengetahui orang yang hendak menebarkan berita yang tidak benar.

Allah berfirman,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti"

Maksudnya, janganlah kalian menerima (begitu saja) berita dari orang fasik, sampai kalian mengadakan pemeriksaan, penelitian dan mendapatkan bukti kebenaran berita itu.

(Dalam ayat ini) Allah memberitahukan, bahwa orang-orang fasik itu pada dasarnya (jika berbicara) dia dusta, akan tetapi kadang ia juga benar. Karenanya, berita yang disampaikan tidak boleh diterima dan juga tidak ditolak begitu saja, kecuali setelah diteliti. Jika benar sesuai dengan bukti, maka diterima dan jika tidak, maka ditolak.

Umat Islam keep ukhuwah dan waspada, periksa kembali apabila orang fasik dan munafik berbicara akan satu hal, langsung cek ricek ribuan kali! SalamCyberJihad!(abubakr/voa-Islam.com)

Wartawan Bodrek Diantara Mafia Cina, Amerika dan Orde Baru

Konspirasi dan konstleasi negara akan semakin memanas menjelang Pemilu, semua pihak pemburu kekuasaan akan membombardir opini melalui jaringan media yang dibayarnya.

Demikian halnya dengan social media yang dibangun untuk memperkaya serangan opini empunya proyek. Akhirnya media koran, majalah, tabloid, televisi, radio, internet hingga media sosial akan menjadi seperti media bayaran, alias media bodrek.

Kata bodrek diambil dan disematkan kepada wartawan yang bisa menerima suap dan memberitakan berita sang cukong. Jadilah disebut wartawan bodrek yang ditangannya kebenaran ilmiah atau fakta kebenaran menjadi kabur dengan counter issue wartawan dan media bodrek. Akibatnya kebenaran menjadi mentah karena gempuran kartel media pro Amerika dan Yahudi, karena apabila ada fakta kebenaran kita tulis sepuluh halaman terkait diktator korup akan menjadi bias dan mentah kembali serangannya hanya karena jawaban sepele, yaitu bantahan atau sanggahan bahwa dia tidak melakukan korupsi yang di muat satu halaman atau setengah halaman media. Kebenaran harus tetap ditegakkan dan tak boleh kalah dengan sanggahan.

Hendra Boen mengungkap pemberitaan Tempo yang memakai standar jurnalisme Amerika Serikat. Bahkan para petinggi-petinggi Tempo seperti Gunawan Muhammad (GM) dan Bambang Harymurti (BHM) mengagung-agungkan kartel media yahudi Amerika yang menguasai 96% opini psywar warga Bumi.

Tempo maupun Gunawan Mohammad (GM) ternyata hanya sekelas wartawan bodrek yang memberitakan berita pesanan.

Latar belakang GM yang bagian dari klik LBH Jakarta ini memang kelam, GM menerima dana-dana dari Amerika berjumlah jutaan dolar sejak tahun 1970 sampai jatuhnya Pak Harto untuk memberitakan semua hal yang jelek tentang Indonesia pada umumnya dan Pak Harto pada khususnya supaya menciptakan image bahwa orde baru sangat buruk sehingga harus dihancurkan dan pemerintah asing dapat masuk dan menjajah Indonesia.

Gunawan Muhammad menerima dana-dana dari Amerika berjumlah jutaan dolar sejak tahun 1970 sampai jatuhnya Pak Harto.

Tempo menjadi benar-benar media bodrek kelas kakap karena fakta lain yang benar dari tulisan “Jilbab Hitam” adalah Tempo menerima uang dalam jumlah besar dari Edwin Soerjadjaja untuk memberitakan kasus Asian Agri dan mendiskriditkan pengusaha bernama Sukanto Tanoto alias Kang Ho.

Indikasi hal ini terbukti dengan hasil penyadapan terhadap telepon wartawan Tempo yang menangani proyek penghancuran Asian Agri, yang mana terbukti yang bersangkutan meminta dan menerima uang dari anak Om William sebesar Rp. 100 juta. Ketika ketahuan, Tempo beralasan bahwa uang tersebut adalah sumbangan dana menyewa pengacara dari si pengusaha untuk saksi kunci kasus Asian Agri, Vincent yang saat itu sedang terjerat kasus pidana penggelapan uang dalam jumlah besar di Asian Agri.

Alasan Tempo dan sang wartawan, Metta Dharmasaputra tersebut jelas dibuat-buat, sebab bila benar Vincent membutuhkan jasa hukum, dan Edwin mau membantu demi kemanusiaan, maka Edwin Soerjadjaja sebenarnya dapat dengan mudah meminta jajaran kantor hukum yang biasa dia sewa untuk membela Vincent dan biaya ditanggung oleh Edwin, atau bisa juga para pengacara tersebut memberikan jasa pro bono atau mengurangi biaya jasa hukum mereka, sehingga tidak perlu ada uang kontan masuk ke Tempo langsung.

Selain itu, Bambang Harymurti, dan Gunawan Muhammad maupun Tempo sangat dekat dengan ketua Transparancy International, lembaga yang bergerak di bidang anti korupsi dan menerima dana asing. Ketua Transparancy International ini memiliki kantor pengacara, dan bila memang benar dia aktivis anti korupsi dan bukan sekedar jualan jamu “anti korupsi” demi pencitraan dan menerima dana asing, maka tentu yang bersangkutan akan sukarela mendampingi Vincent demi membongkar “skandal pajak terbesar” Indonesia.

Kebenaran lain dari tulisan “Jilbab Hitam” adalah mengenai kedekatan Metta Dharmasaputra dengan pengusaha-pengusaha kaya raya Indonesia, sehingga dengan mudah dia bisa menjadi penghubung Tempo untuk meminta uang dari Edwin Soerjadjaja.

Untuk mengetahui seberapa dekat orang ini dengan para konglomerat kita harus kembali ke tahun 2005, di mana saat itu Metta Dharmasaputra bisa menghadiri acara ulang tahun perkawinan Lim Sioe Liong di Singapura dan memberitakannya untuk Tempo.

Hal di atas adalah prestasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab acara Om Liem tersebut sangat tertutup, rahasia dan eksklusif sampai-sampai undangannya sendiri khusus, yaitu koin emas murni yang dibuat khusus acara, yang harus dibawa untuk bisa masuk ke acara ulang tahun tersebut.

Ajaibnya seorang Metta Dharmasaputra yang saat itu masih wartawan junior bukan saja mendapat informasi jelas mengenai lokasi dan tanggal acara ulang tahun keluarga salim itu, tetapi juga berhasil mendapatkan atau dipinjamkan undangan berupa koin emas yang seharusnya hanya dimiliki pengusaha-pengusaha dan para pejabat yang diundang Om Liem, yang tentunya bukan orang sembarangan. Kemungkinan paling besar adalah seorang pengusaha saingan Om Liem mengabari Metta dan memberikan semua informasi yang diperlukan untuk hadir di acara tersebut dan memberitakan di Indonesia tentang bagaimana “kehidupan mewah” keluarga Salim di pengasingan. Pertanyaannya adalah mengapa dari semua wartawan di Tempo, si pengusaha gelap itu menghubungi Metta Dharmasaputra?

Dalam kasus Asian Agri juga demikian, Bambang Harymurti mengakui bahwa ketika Vincent sedang dalam pelarian karena mencuri uang perusahaan, yang bersangkutan menghubungi Metta via email, padahal saat itu mereka tidak saling kenal. Ini jelas aneh, di antara ratusan wartawan Tempo, entah bagaimana Vincent yang sedang dalam pelarian berinisiatif menghubungi Metta yang tidak dikenalnya.

Apakah mungkin pengusaha yang menggerakan dan mendanai Vincent untuk menyerang Asian Agri sama dengan yang memberikan undangan emas keluarga Liem kepada Metta? Kalau ternyata beda orang, maka sungguh hebat jaringan konglomerat yang dipegang Metta Dharmasaputra ini.

Melihat fakta-fakta di atas, maka tampaknya keputusan Orde Baru membredel Tempo majalah yang suka memfitnah demi uang itu sudah benar dan tepat.

Standar Media Amerika qq. Tempo adalah:

Isi berita tidak perlu benar selama disebutkan sumbernya. Sumber ini sendiri bisa tidak diungkap ke publik dengan alasan demi melindungi si sumber pemberitaan.
Bila ada yang keberatan dengan berita dapat mengajukan hak jawab atau mengadu ke dewan pers yang independen dan bebas dari intervensi negara.
Persoalannya adalah standar jurnalisme Amerika sangat rendah, dan dengan standar seperti itu maka setiap jurnalis bisa menulis berita bohong dan fitnah sekeji atau sevulgar apapun dengan cukup mengatakan “menurut sumber yang dipercaya”, dan siapapun yang dirugikan karena pemberitaan tidak bisa melakukan apapun juga sebab tulisan di atas sudah memenuhi standar jurnalisme, yaitu: tidak perlu benar, ada sumber berita walaupun tidak disebut yang mana tidak ketahuan apakah benar ada sumber atau tidak.
Bahkan kalaupun sumbernya disebutkan namanya, jurnalis tidak diwajibkan untuk memeriksa kredibilitas sumber berita maupun kredibilitas berita itu dan dia bebas. Jadi media massa seperti Tempo bisa mewawancara katakanlah orang gila di pinggir jalan dan si orang gila itu mengatakan “Keluarga SBY korupsi”, dan pernyataan orang gila ini sudah cukup dijadikan sebagai sumber berita dan berita tersebut valid menurut kode etik pers Indonesia.
Mengirim hak jawab juga tidak menyelesaikan masalah, sebab dewan pers yang dikuasai orang-orang Tempo itu telah mengeluarkan putusan bahwa media massa berhak menerbitkan hak jawab atau tidak dan berhak mengubah hak jawab tersebut sedemikian rupa sesuka hati media massa tersebut dan tidak ada yang bisa dilakukan pihak pengirim hak jawab untuk memprotes hal ini, padahal menurut aturan setiap media harusnya wajib memuat hak jawab.
Mengirim keluhan ke dewan pers juga sama saja sebab sesama anggota jurnalis memiliki semacam solidaritas yang tinggi untuk tidak menghukum sesamanya dan dengan standar pemberitaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga melindungi jurnalis, sehingga semakin meminimalisir dewan pers menghukum jurnalis karena pemberitaan.
Yang disebut sebagai “cover both side” juga sama saja, apakah ada pengaruh bila sepanjang sepuluh halaman lebih seseorang disebut diktator korup tetapi jawaban yang bersangkutan bahwa dia tidak korup hanya diletakan di satu halaman atau setengah halaman?
Silakan bandingkan kualitas kode etik pers era Orde Baru dan sekarang, maka akan kelihatan bedanya seperti bumi dan langit di mana kode etik jaman Orde Baru menjamin berita dari pers dibuat secara berimbang dan hati-hati namun dalam tekanan penguasa, sedangkan kode pers hari ini memastikan pers memiliki kebebasan dan imunitas penuh untuk memfitnah dalam tekangan Mafia dan Cukong.

Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Bila melihat perjalanan sejarah Indonesia tentu tidak bisa tidak kita harus menunjuk hidung Gunawan Muhammad, Tempo dan klik LBH Jakarta.

Bila diperhatikan, maka jelas isi artikel Jilbab Hitam memenuhi isi kode etik pers, dia ada sumber berita yang mana tidak diverifikasi benar tidaknya, akan tetapi hal ini sesuai etika pers, dan Tempo telah memberikan hak jawab mereka. (hboen/muhammad/voa-Islam.com)

Pesan Rahasia Dibalik Terungkapnya 'Jilbab Hitam'

Keraguan voa-Islam sebelumnya pada identitas akun anonim Jilbab Hitam di Kompasiana semakin jelas. Hal ini diungkap Ulin Yusron, eks jurnalis Berita Satu, di Twitternya (@ulinyusron). AKun lain (@linchewei1) Lin Che Wei, pendiri KataData ini pun mengungkap hubungan akun Jilbab Hitam dan IDEA Group Indonesia.

Siapa Penulis "Jilbab Hitam"?

Identitas Jilbab Hitam makin terkuak setelah rilis klarifikasi IDEA Group tersebar di dunia maya yang ditandatangani oleh Neneng Herbawati sebagai Partner danDirector IDEA Group.

Dalam klarifikasi tersebut dinyatakan bahwa IDEA Group telah menemui Indro Bagus Satrio Utomo dan ia telah mengaku sebagai penulis Jilbab Hitam.

Indro Bagus mengakui curhat di Kompasiana sebagai kegiatan pribadi, blogpost di Kompasiana itu ia tulis setelah keluar dari IDEA Group. Bagus sendiri merupakan karyawan IDEA Group sampai Juli 2013.

Indro Bagus Satrio Utomo juga merupakan eks wartawan Detik.com, yang pernah disebut memeras PT. Krakatau Steel saat penawaran perdana saham (initial public offering /IPO), sehingga berujung pengunduran diri yang bersangkutan dari Detik.com. Kasus ini mencuat November 2010 lalu.

Saat itu diketahui beberapa wartawan, termasuk Indro Bagus Satrio Utomo, meminta jatah 1.500 lot saham atau setara Rp. 637 juta. Tak hanya itu, wartawan juga disebut meminta uang Rp. 400 juta saat penawaran saham perdana PT. Krakatau Steel tersebut.

Nah Lho runyam kan? Hati-hati jebakan ini mirip kasus "kolor ijo" menjelang pilpres tahun 2000-an lalu yang intinya mendiskreditkan simbol-simbol ke-Islaman. Dahulu isu palsu 'kolor ijo' meresahkan Umat Islam, nah sekarang 'Jilbab Hitam' dijadikan propaganda subliminal message.

Hati-hati apalagi media internasional dikuasai 96% kartel Yahudi dan di Indonesia 80% milik mafia Cina. (baca selengkapnya)

Apa Subliminal Message ?

Pada dasarnya subliminal mesasage adalah suatu pesan yang diselipkan pada sebuah objek untuk mempengaruhi pola pikir audience (dalam pengaruh alam bawah sadar), subliminnal message ini biasa digunakan dalam dunia periklanan (advertising) atau digunakan dalam dunia politik sebagai bahan propaganda.

Penelitian Herbert Krugman menyatakan bahaya #kartelmedia di televisi, orang tua harus mewaspadai apa yang disebut program #MindControl -Pengendalian Pikiran .

Dari penelitian Herbert Krugman dapat dilihat bagaimana dampak menonton televisi meskipun hanya 30 detik namun efeknya akan mengubah dominasi gelombang Beta (analitis / kesadaran) menjadi gelombang Alfa (tidak kritis / mudah di arahkan)

Sebagai orang tua, sejenak anda bayangkan kalo anak anda nonton bioskop selama 90 menit atau konser musik selama 2 jam? Atau banyak remaja dan pria paruh baya menghabiskan berjam-jam di depan layar komputer untuk melihat situs porno! Bisa anda bayangkan bagaimana menurunnya sikap atau apatisnya mereka pada isu-isu keagungan akhlak Islam?

Subliminal message berarti sinyal atau pesan yang digabungkan dengan objek lain yang di desain sedemikian rupa untuk melewati batas normal persepsi kita. Pesan ini tidak dapat ditangkap oleh alam sadar kita tetapi dalam beberapa situasi dapat mempengaruhi alam bawah sadar atau alam terdalam kita untuk menciptakan sebuah aksi atau sikap seseorang.

Pesan-pesan sengaja dibuat tidak terlalu jelas atau tidak kita sadari pada saat pertama kali melihatnya. Pesan-pesan tersebut akan terekam di dalam otak kita dan akan bekerja seperti hipnotis, pengaruh yang ditimbulkan oleh pesan-pesan tersebut bisa berakibat positif maupun negatif tergantung pesan yang disembunyikan, apakah itu bernada positif atau negatif, dan saya tambahkan sedikit dari situs Wikipedia : bahwa subliminal tehnik ini telah banyak dipergunakan dalam iklan dan propaganda.

Berikut Contoh Subliminal Message

1) Subliminal Message pada Facebook

Ini adalah citra bawah sadar yang terang-terangan, Menyembunyikan kata sex dalam gambar mungkin adalah salah satu bentuk yang paling umum periklanan.

Citra bawah sadar atau gambar yang tersirat dalam periklanan mungkin tidak ilegal di Amerika, tapi lain halnya di negara - negara lain.

2) Subliminal Message pada Bola Jabulani

Jabulani adalah nama bola resmi Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan (Afsel), Pertama kali dirilis saat drawing di Cape Town, Afsel, Corak berwarna dipertahankan Adidas untuk bola Piala Dunia 2010.

Sejak Piala Dunia 1998 di Perancis, Adidas memang mendesain bola dengan warna lebih ngejreng. Bagi orang yang memerhatikan sekilas, Jabulani mungkin hanya memiliki warna putih dengan perpaduan hitam dan kuning. Tapi, jika diperhatikan lebih detail, Jabulani memiliki sebelas warna, mulai merah, hijau muda, dsb. Nama “JABULANI” berasal dari bahasa asli Zulu, salah satu bahasa resmi sebelas Republik Afrika Selatan, yang dituturkan oleh hampir 25% dari populasi. Secara harfiah diterjemah.

Ada banyak kecurigaan bahwa Jabulani menyembunyikan kata yang sebenarnya yaitu Jahbulon. Ini mengingat bentuk panel bola Jabulani yang serupa dengan simbol Jahbulon. Hal ini boleh saja dibantah, akan tetapi mengapa FIFA bersikeras menggunakan bola yang dikatakan tidak enak oleh sebagian besar pemain bola yang pernah mencobanya?

Berikut ini adalah arti Jahbulon dalam perbendaharaan Yahudi.

Jah berasal dari bahasa Kaldea artinya ‘Tuhan’ dan di dalam bahasa Yahudi berarti ‘kehendak Tuhan yang tidak terbatas kehendak-Nya’. Kata jah menunjukkan kekuatan yang nyata, harapan masa depan, dan sifat abadi (external existence of the most high).

Bul berasal dari bahasa Syiria artinya ‘Tuhan yang mutlak disembah karena mempunyai kekuatan dalam segala hal’.

On diambil dari kebiasaan masyarakat Mesir kuno, yang artinya ‘bapak kami yang berada di surga’. Sehingga gabungan dari ketiga komponen bahasa tersebut, Jah-Bul-On adalah ‘Tuhan yang Mahakuasa dalam segala hal, yang patut disembah karena kekuasaannya tersebut’.

Akan tetapi, ditafsirkan pula bahwa Jah artinya ‘Yahweh’. Bul berasal dari ‘Baal’ dan On mempunyai makna sama dengan Osiris (dewa Mesir kuno) bapak dari Horus. Jadi, Jahbulon adalah gabungan kata antara: Yahweh, Baal, dan Osiris yang juga merupakan kekuatan dari Tuhan Jehovah.

3) Subliminnal Message pada iklan perbaikan karpet

Perhatikan iklan perbaikan karpet diatas, pada gambar pertama kita melihat tidak ada yang aneh dengan gambar tersebut, tapi ketika gambar dibalik maka kita akan menjumpai gambar yang seronok.

4) Subliminal Message pada logo sandal Crocs

Jika kita perhatikan secara teliti logo pada sandal croc menyerupai lafadz Allah, sengaja atau tidak yang pasti hal tersebut merupakan penghinaan terhadap umat Islam.

5) Subliminal Message pada game resident evil

subniminal message terlihat pada pintu saat Leon memasuki sarang Zombi, pada pintu tersebut terdapat simbol Iluminati dan dibuat persis dengan pintu rumah Umar Bin Khattab di gerbang masuk Masjid Nabawi.

Subliminal Message terdapat pada gambar kaligrafi dari pintu Umar bin Khattab dimana pintu dibuat sama persis tanpa mengubah tulisan Kaligrafi yang Berlafadz Nabi Muhammad dan di tindih dengan lambang Illuminati, sehingga dapat kita simpulkan bahwa semua umat Islam pengikut Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi wa Salam digambarkan sebagai Zombie yang wajib dimusnahkan dari muka bumi.

6) Subliminal Message pada game guitar hero

Lafadz ALLAH dengan jelas terpampang dilantai panggung dan di injak-injak. Sementara terlihat latar belakang panggung adalah simbol-simbol setan.

7) Subliminal Message pada logo McDonalds

Jika logo McDonald dibalik 90 derajat akan menyerupai angka 13, dan angka 13 dipercaya oleh penganut Kabbalah sebagai salah satu simbol setan.

8) Subliminal Message pada uang 20 dollar

Mari kita lipat uang pecahan 20 dollar ini
(Ingat bahwa mata uang ini belum pernah dirubah sejak 450 tahun yang lalu)

Jika ada yang mempunyai uang 20 Dolar Amerika, silahkan dicoba. Sekarang kita lipat lagi. (Sekali lagi saya ingatkan bahwa mata uang ini belum pernah dirubah sejak 450 tahun yang lalu.

Sekarang kita lipat lagi seperti ini dan lihat hasilnya, lihat pada gambar yang dilingkari.

Gambar apakah itu? Itu adalah gambar Pentagon setelah ditabrak pesawat. Lihat gambar gedung yang berasap.

Gambar diperjelas

Bagian sebelah kiri ditabrak oleh Flight 175 dari United Airlines yang meluncur dari sebelah kanan gedung. Sementara bagian sebelah kanan ditabrak oleh Flight 11 yang dimiliki American Airlines yang meluncur dari sebelah kiri. Lihat tulisan di kanan dan di kiri uang, yang lengkapnya adalah The United State of Amerika. Memang 450 tahun yang lalu kedua perusahaan penerbangan itu sudah ada? Jawabannya, tentu saja belum. Bahkan ke 2 gedung itu Pentagon dan WTC- bahkan belum dibangun.

Sekarang kita bahas bagian yang paling aneh dari 20 Dolar kita ini.

Lihat baik-baik gambar ini

baca dan cermati tulisan diatas!!!!

Sudahkah 450 tahun yang lalu OSAMA BIN LADEN lahir??

Untuk rahasia dibalik 20 Dolar ini, bisa ditemukannya dari kode :
911 (September 11) >> 9 + 11 = 20

Jadinya 20 Dolar!

yang menjadi pertanyaan siapa yang membuat pesan terselubung tersebut? jawabannya ada pada uang pecahan 1 dollar.

Lihat 2 lambang yang ada di dalam 2 lingkaran tersebut, Itu adaalah lambang ILLUMINATI, yaitu organisasi super rahasia milik YAHUDI. Lihat lambang MATA HORUS dan TULISAN "NOVUS ORDO SECLORUM" yang artinya "NEW WORLD ORDER" atau "TATA DUNIA BARU"

Bintang-bintang itu membentuk suatu lambang, yaitu lambang "DAVID STAR" lambang kebanggaan YAHUDI, untuk diketahui nomor pesawat Flight 11 yang menabrak WTC adalah Q33NY.

Coba di copy paste nomor ini ke OFFICE WORD dan diblok lalu ubah font-nya ke Wingdings Nanti hasilnya seperti ini. .

Artinya PESAWAT >>MENABRAK 2 GEDUNG >> KORBAN BERJATUHAN >>> DAN PELAKUNYA ADALAH

9) Subliminal Message pada Spongebob

Pada film kartun Spongebob Squarepants, jika diperhatikan dengan baik-baik, pintu dari rumah Mr.Magic ada gambar MATA SATU/EYE OF HORUS.(Anti-Kristus Dajjal)

Bahkan pada salah satu tokohnya, Plankton, ia digambarkan kecil dan bermata satu.

Semoga kita tidak menelan mentah-mentah pesan yang disampaikan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa Subliminal Message telah ada disekitar kita dalam kehidupan sehari-hari.

Mari bentengi keluarga kita dari Subliminal Message yang menggiring kepada kekufuran dan penistaan agama. [RahzaN/LaTahzan/voa-Islam]

Dunia Islam Gonjang Ganjing Akibat Peran Mossad

Mossad dibentuk oleh Perdana Menteri Israel David ben Gurion pada tanggal 1 April 1951. Dalam lambang mereka yang tertulis "Ha-Mossad le-Modiin ule-Tafkidim Meyuhadim".

Dalam bahasa Ibrani: "המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים" yang berarti "Institut Intelijen dan Operasi Khusus". Hingga tahun 1996, direktur Mossad selalu dirahasiakan hingga akhirnya pemerintah Israel mengumumkan pada publik MayJen Danny Yatom.

Gurion mengatakan bahwa tujuan Mossad adalah untuk negara kita yang sejak berdirinya telah berada di bawah ancaman musuh-musuhnya. Konstitusi intelijen ialah garis terdepan pertahanan, Mossad sendiri mempunyai bermarkas pusat di Tel Aviv. Pada 1980-an, personilnya diperkirakan sudah berjumlah berjumlah 1500-2000 orang.

Mossad berada di balik kejatuhan rezim di belahan manapun di dunia

Para agen hanya akan diberi pengertian mengenai target mereka, foto, data-data, dan segala macam hal yang berkaitan dengan target, dan apabila tugas telah selesai, mereka kemudian akan diberikan sejumlah uang.

Setelah mereka diberikan uang, misi harus dijalankan, DAN TIDAK BOLEH ADA KONTAK KEMBALI DENGAN ISRAEL agar tangan bersih dari lumuran darah. Israel hanya mengetahui jika dalam beberapa waktu kedepan, sang target akan segera ditemukan tewas, dan Israel bersih dari tuduhan apapun. BERSIH SUNYI dan SENYAP menghilangkan jejak. Jika misi telah selesai, 'kurir' bebas menikmati kehidupannya seperti sedia kala.

Sebagai contoh, Penasihat Keamanan Nasional Irak Muwaffaq al-Rabii, telah mengumumkan bahwa sejumlah anasir Dinas Intelijen Israel (Mossad) memasuki Irak dan mengancam keberadaan Partai Baath dan Saddam Husein, ulama, ilmuwan, pilot dan berbagai lapisan tertentu adalah bagian dari institusi yang di sponsori Mossad. Hal itu merupakan langkah Washington dan Tel Aviv untuk mengosongkan Irak dari para ilmuwan dan cendekiawan.Mayoritas dari agen itu memasuki Irak di bawah payung institusi-institusi sipil atau sebagai pegawai jasa perusahaan, hal itu berlangsung menjelang kejatuhan rezim Saddam hingga 1,5 tahun setelah kejatuhan rezim. Diantara anasir-anasir Mossad ini berkewarganegaraan ganda Amerika-Israel.
Mossad juga ada dibalik jatuhnya rezim Moamar Khadafi, bahkan hingga konflik Suriah yang sekarang masih berlangsung.
Presiden Mesir, Mursi dikudeta juga akibat statementnya akan mengusir Israel dari Palestina.
Ismail Haniyah dikudeta dari pemilu yang dimenangkannya, pembunuhan dengan toxin pada Presiden Palestina Yasser Arafat.
Partai FIZ di Aljazair pun senasib dengan Ismail Haniyah dan Mursi.
Pengasingan Soekarno di Indonesia dan Pembubaran Masyumi bagian dari makar jahat Mossad.
Insiden berdarah di seluruh dunia nyaris berada dalam persekongkolan Mossad, baik di Afghanistan, Bosnia, Somalia, Sudan, hingga Pakistan. Namun Mossad akan berkelit karena telah memberikan operasi pada orang atau organisasi bayarannya.

Khusus untuk Suriah adalah kebalikannya. Mereka ingin mempertahankan rezim Basyar Asad, kenapa?

Berikut alasan strategis Israel dengan Mossad dan konspirasi dibelakangnya untuk mempertahankan rezim Bashar Asad :

Geopolitik Suriah jawabannya! Batas antara Israel dan Suriah kini ini, adalah batas yang paling tenang dibandingkan dengan batas-batas lain.
Rezim Suriah merupakan model rezim Arab yang Israel secara jelas berhasil melakukan pencegahan pembalasan kepada Israel.
Jatuhnya Rezim Asad saat ini akan berbahaya karena akan naiknya kelompok Islam, lebih-lebih Kelompok Ikhwanul Muslimin, yang dianggap sebagai kelompok oposisi.
Keruntuhan rezim akan menyebabkan hilangnya stabilitas keamanan di kawasan Israel.
Jika rezim jatuh, maka akan ada bahaya yang mengancam yaitu kemampuan kelompok-kelompok "yang tidak bertanggung jawab" dan hal ini akan menambah tekanan dunia internasional kepada Israel untuk meninggalkan dataran Golan.
Kekhawatiran jika rezim asad jatuh akan berakibat negatif bagi stabilitas pemerintahan di Yordania yang notabene sekutu israel.
Syiah adalah agama Bashar Asad, dijamin sekutu binatang ternak Israel ini akan aman, layaknya Iran, semua musuh 'fiktif' Israel yang dipelihara. Faktanya Iran aman-aman saja, coba bandingkan dengan Mesir? Baru mengeluarkan statement Jihad mengusir Israel saja langsung di Kudeta. Begitulah mereka.

Persaingan antar lembaga intelejen memicu kecemburuan, arogansi antar lembaga intelejen dan menyeret RI ke dalam kesinambungan aksi teror demi aksi teror. Aksi teror tersebut akan terus terjadi meski intel Polri telah membenahi unit intelijennya dengan bantuan FBI, Interpol, Australia dan Jerman.

Geopolitik negara Muslim memang strategis dan makmur. Contohnya saja Arab Saudi yang kaya dengan minyak, Mesir memiliki Terusan Suez, Afghanistan menjadi perlintasan gas dari Rusia atau Cina ke negara sekutu Amerika dan Israel seperti India yang menghemat biaya jika melalui gas dari pada dialirkan melalui kapal laut, bisa dibayangkan jarak dan waktu tempuh dari Rusia ke Israel akan sangat jauh. Indonesia memiliki Selat Malaka dan kaya akan sumber daya alam yang luar biasa melimpah, dari minyak, gas hingga rempah-rempah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: “Dan sungguh Orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan pernah ridha kepadamu sampai kamu mau mengikuti agama mereka. Katakanlah: Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar), dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu” (QS. Al-Baqarah 2:120)

Inilah akibatnya negara muslim akan menjadi bulan-bulanan negara Israel dan Sekutunya agar terus berkecamuk dan sulit bersatu, karena kaum munafik akan berada dibalik ketiak Yahudi demi kekuasaannya. Inilah ironi Demokrasi. Negara tidak akan pernah damai dalam pangkuan Islam, mereka tidak akan pernah ridha hingga kita ikut agama mereka, yaitu agama Demokrasi, pemujaan dan pembelaan mereka lebih hebat daripada membela Allah dan agama Islam. Tobatlah kalian. Wake Up Moslem! [tmd/abubakr/voa-Islam.com]

MafiaWar (10): Ini 5 Cara NSA Zionist-Amerika Sadap Ponsel dan Internet

RUSIA (voa-Islam.com) - Edward Snowden akui bahwa Facebook, Twitter, Yahoo, Gmail, Skype, AOL dan telepon di sadap NSA? NSA, Intelejen Amerika, Israel, Australia dan Inggris tidak hanya kepala negara saja yang merasa tak nyaman dengan isu penyadapan, kita pun

harusnya demikian karena NSA telah mengumpulkan lima miliar catatan lokasi pengguna ponsel di seluruh dunia mengacu pada GPS (global positioning satellite).

Skandal penyadapan yang dilakukan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) tak bekerja sendirian, sejumlah perusahaan teknologi seperti Google, Yahoo, Apple, Microsoft, dan masih banyak lagi disinyalir ikut terlibat.

Mossad berada di balik kejatuhan rezim di belahan manapun di dunia

Pemerintah Jerman Hindari iPhone

Pemerintah Jerman pun melakukan tindakan antisipasi agar dapat menghindari beberapa kemungkinan disadap oleh intelijen asing di masa depan.

Software spesial hasil pengembangan kantor Federal Keamanan Informasi Jerman dipilih sebagai solusi. Perangkat lunak khusus itu akan dipasangkan pada perangkat komunikasi para tokoh politik penting Jerman untuk mengenskripsi komunikasinya dan harus menggunakan perangkat tertentu yang kompatibel dengan software enkripsi itu.

Sayangnya, perangkat berbasis iOS disebutkan salah satu yang tak mendukung penggunaan software tersebut. Para petinggi politik Jerman di Bundestag akhirnya dipaksa menyingkirkan perangkat iPhone miliknya.

NSA, Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, bisa dibilang semakin 'kepo' alias mengintai seluruh pengguna ponsel yang ada di dunia. Indonesia salah satunya.

Lalu bagaimana sih cara menyadap ponsel pengguna?

Berikut metodenya:

1. Membangun Data Center

NSA membangun data center di Utah, Amerika Serikat yang baru rampung September 2013 silam. Data center ini mampu membaca jutaan data yang lalu lalang di email dan media internet lainya, bahkan tim voa-Islam pun memiliki teknologi digital forensik ini, real time menggaet data dan conversation di dunia maya. Hanya saja data percakapan memang perlu kerja sama atau intercept data rekaman di provider telekomunikasi yang seperti diungkap sebelumnya melibatkan Telkomsel, XL dan Indosat. Data center yang di buat oleh NSA dibantu oleh 1000 hacker yang membuat algoritma yang berupaya 'mengintip' data email pengguna Gmail dan Yahoo!

2. Status Facebook dan Twitter di Intai

Lembaga keamanan di Amerika Serikat, Homeland Security bisa mengawasi status Facebook dan Twitter pengguna. Aktivitas dilakukan dengan cara melacak tweet atau status yang mengandung informasi yang bersifat mengganggu keamanan atau terorisme, sekali terlacak dengan mencari keyword tertentu misalnya dengan mencari kata #jihad #zionist dan sejenisnya maka akan mudah sekali di rekam data digital forensic-nya dan masuk dalam pengawasan khusus.

3. Internet Service Provider (ISP)

ISP kerap meminta pengunjung situs untuk menyimpan file atau mengisi sejumlah data penting yang pada akhirnya membuat ISP dapat dengan mudah melacak perilaku kita di dunia digital, bahkan ada sebuah jasa periklanan digital yang mampu mengetahui gaya kita berselancar di dunia maya hanya dengan 3 hari membuka internet. "YOU ARE WHAT YOU READ ON INTERNET!"

Banyak hal yang bisa dipantau ISP seperti informasi tentang waktu dan jenis situs yang dikunjungi, data penting perusahaan, logo tertentu, data informasi bank, alamat IP dan jenis laptop kita. Bahkan dapat dibuka historinya untuk membongkar kasus pidana dan perdata oleh penegak hukum tanpa harus izin kepada pemiliknya.

NSA juga terungkap memata-matai aktivitas pornografi online para aktivis muslim, kini kabarnya mereka juga mengamati perilaku bobrok kegiatan berinternet para pejabat tinggi di berbagai negara yang kerap mengakses situs bergenre pornografi.

4. Mengakses Raksasa Internet

Google, Yahoo, facebook, Skype, Apple, Youtube, Aol, Microsoft dan Paltalk adalah beberapa raksasa internet yang kemungkinan disusupi aksi penyadapan NSA. NSA bahkan masuk ke data center Yahoo dan Google di seluruh dunia demi mengumpulkan data ratusan juta account pengguna Yahoo dan Google.

Kabar terbaru menyebutkan bahwa agen keamanan nasional Amerika Serikat (National Security Agency/NSA) telah menyadap 50.000 jaringan komputer di seluruh dunia dengan cara memasang malware (program berbahaya) pada komputer tersebut.

Informasi ini diungkap oleh surat kabar Belanda NRC yang mengklaim telah melihat dokumen yang dibocorkan oleh Edward Snowden, yang merupakan mantan pegawai NSA.

Menurut NRC, setidaknya ada 20.000 jaringan komputer yang telah diinfeksi dengan malware pada tahun 2008. NSA sendiri menargetkan 85.000 jaringan komputer pada akhir tahun 2013 ini.

PC World yang dikutip Selasa (26/11/2013) melansir, NSA menggunakan Computer Network Exploitation (CNE) di lebih 50 ribu lokasi jaringan komputer tersebut. CNE adalah sistem infiltrasi komputer rahasia yang dibuat dengan meng-install malware.

Malware-malware tersebut dirancang untuk mengumpulkan informasi-informasi penting dari komputer. Malware itu dikembangkan dan distribusikan oleh Tailored Access Operations (TAO) yang merupakan bagian dari kelompok NSA.

Seperti dilaporkan Washington Post, malware ini berfungsi sebagai 'sel tidur digital' yang dapat diaktifkan dan dimatikan dari jarak jauh sesuai perintah NSA.

5. Menyusupkan Peralatan Komunikasi Canggih di Perusahaan Telekomunikasi Tertentu

Edward Snowden mengunkap dokumen penyadapan melalui peralatan canggih di provider telemomunikasi dan mengumpulkan nomor-nomor telepon dan lokasi si penelepon dan penerimanya. Bahkan isi pembicaraan telepon 35 Pemimpin dunia jadi target. Soal sadap-menyadap, tuduhan yang paling serius adalah bahwa NSA memonitor panggilan telepon Kanselir Jerman, Angela Merkel, lebih dari 1 dekade. Sejak 2002 sampai beberapa bulan lalu.

NSA bisa mengakses secara real time telepon dan trafik internet serta menyusupkan peralatan canggih tanpa diketahui oleh pihak telekomunikasi.

Snowden membenarkan bahwa ada 4 provider di Indonesia ikut terlibat aksi penyadapan, hal itu diungkap Edward Snowden (18/11) pada Guardian dalam dokumen penyadapan, yang dilakukan oleh Australia terhadap Presiden SBY, Istrinya dan pejabat negara lainnya.

Keempat provider tersebut adalah Excelcomindo (XL), Telkomsel, Indosat dan Hutchison 3G.

Harian berita Inggris The Guardian menyebut butuh keterlibatan provider lokal dalam hal ini di Indonesia. Dengan keterlibatan provider tersebut, maka penyadapan bisa dilakukan.

Disebutkan, penyadapan melalui provider itu bisa dilakukan secara sukarela atau bahkan di bawah tekanan.

Aksi penyadapan oleh Australia kembali dibongkar. Harian Sydney Morning Herald (SMH) dari Australia dan The Guardian dari Inggris, terbitan Senin (18/11/2013), mengungkap penyadapan lain.

Penyadapan itu tidak hanya ke ponsel yang digunakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi juga ponsel Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Wapres Boediono.

Penyadapan juga terhadap sejumlah menteri kabinet Indonesia. Penyadapan dimulai tahun 2007

Tips Pencegahan Penyadapan Ala Onno W. Purbo

Langkah yang harus dilakukan jika telepon disadap menurut Onno adalah segera ganti nomor/SIM card. Lalu gunakanlah enkripsi jika ingin membicarakan suatu hal yang penting. Kemudian koordinasikan dengan lembaga/operator terkait untuk membantu proses forensik.

"Namun yang biasanya sulit diketahui adalah memastikan bahwa telepon kita memang disadap," papar pria lulusan ITB ini.

Untuk mempertahankan diri dari upaya penyadapan, Onno membagi beberapa tips pertahanan. Dalam hal komunikasi jangka pendek, Onno menyarankan agar konsumen menggunakan saluran komunikasi publik.

"Usahakan untuk menggunakan saluran yang ada jaminan milik indonesia/sendiri dan usahakan untuk meng-enkrip komunikasi," jelasnya.

Jika berkaitan dengan situs, Onno menyarankan agar menggunakan fasilitas pentest yang ada di sistem operasi seperti backtrack dan Linux. Selain itu tutup semua lubang (celah) keamanan yang ada di situs, jika perlu tulis ulang source code PHP yang digunakan.

Untuk jaringan:

Pasang honeynet untuk monitoring serangan di jaringan.
Pasang Intrusion Detection System dan Intrusion Prevention System di semua situs Indonesia dan pastikan untuk melapor secara automatis ke Computer Emergency Responds Team.

Pertahanan jangka panjang

Untuk pertahanan komunikasi jangka panjang, pastikan root password semua peralatan telekomunikasi tidak berada di tangan asing.

Lalu pastikan juga jalur yang digunakan semua peralatan telekomunikasi tidak menggunakan jalur asing.

"Usahakan untuk menggunakan peralatan buatan sendiri bukan asing," tambah Onno lagi. [adivammar/voa-Islam.com]

Ulama Haramkan Rotary Club, James Riady Malah Dukung

Tarik menarik kepentingan Zionisme pada agama Nasrani cukup kental, dan sejak jaman penjajahan Belanda pun mereka sudah menjadi partner untuk menyusup dan memasarkan pengaruhnya.

Salah satu penyusupan agenda Zionisme adalah menggunakan lembaga atau yayasan seperti Freemasonry dan Rotary Club. Di Indonesia kedua organisasi ini kerap menggunakan bakti sosial dan kegiatan kemanusiaan lainnya dalam menjajakan brand dan subliminal message bagi masyarakat Indonesia. Dengan moto "Pelayanan Tanpa Pamrih" padahal semua hanya dalih saja untuk menyamarkan keyahudiannya.

Di Indonesia, CEO Lippo Group James Riady adalah salah satu agennya, ia sempat memberikan pidatonya dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-33 Rotary Club of Jakarta Menteng (RCJM) di Jakarta, Jumat (6/12) malam. "Saya senang, di tengah itu semua, Rotary Club tetap berdiri teguh sehingga menjadi model untuk anak muda," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Rotary Club of Jakarta Menteng (RCJM) Henri Setjadiningrat mengatakan RCJM adalah Rotary Club dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia Barat. Saat ini, RCJM memiliki 64 anggota aktif dan enam anggota kehormatan. Dalam HUT ke-33 RCJM dilantik pula pengurus suborganisasi Rotary bernama Rotaract (Rotary in Action). Para anggota Rotaract terdiri dari anak muda berusia 18-30 tahun yang akan dididik dalam program pengembangan kepribadian dan kepemimpinan serta diajak untuk berkontribusi nyata dalam komunitas.

"Nilai dasar yang kami junjung adalah pelayanan, silaturahmi, penghargaan atas perbedaan, serta kejujuran dan kepemimpinan," ujar Henri.

Dia mengatakan RCJM memfokuskan pelayanan pada enam bidang yaitu perdamaian dan pencegahan konflik, pencegahan penyakit dan pengobatan, air dan sanitasi, kesehatan ibu dan anak, edukasi dasar dan kemampuan membaca, serta pengembangan ekonomi dan komunitas.

Rotary Club adalah sayap organisasi dari Freemasonry yang merupakan organisasi intelijen Zionis Yahudi, dan induk dari seluruh organisasi seperti Rotary Club, Lion Club. Tokoh Indonesia di Lions Club adalah Dahlan Iskan, pemilik Jawapos dan kini menjabat sebagai Menteri Negara BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Kedekatan Dahlan Iskan dicurigai sebagai agen Zionis makin tak terbantahkan dengan iklan berikut ini.

Pemerintah Spanyol pernah mencium gelagat tidak benar organisasi ini dan akhirnya organisasi ini dilarang di sana. Bagaimana dengan pemerintah kita???, sulit untuk diandalkan. Bahkan Vatikan saja pernah mengeluarkan aturan untuk melarang kaum Katolik di dunia untuk masuk ke dalam keanggotaan Rotary Club.

Sejarah Rotary International di Hindia Belanda

Sejarah Rotary International di Hindia Belanda sendiri dimulai sejak tahun 1927. Awalnya, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang datang mengisi pos-pos penting dalam elit pemerintahan kolonial seperti keuangan, direktur bank, insinyur pebisnis, pegawai administrasi, dan juga tidak ketinggalan wartawan, yang bernama J.H Ritman, seorang jurnalis ternama zaman Hindia Belanda.

Pada perkembangannya, kegiatan Rotary sempat terhenti dua kali. Pertama saat perang dunia kedua, yang dimulai tahun 1942 dan untuk kedua kalinya pada tanggal 23 February 1961, ketika kegiatan Rotary dilarang oleh Pemerintahan Presiden Sukarno.

Secara administratif, Rotary Club yang pertama di bentuk adalah Rotary Club Bandung ditahun 1946 dengan jumlah anggota sebanyak empat puluh dua orang. Pada tahun 1996, sejumlah Rotarian dibawah Panji Rotary, memulai usaha agar Rotary dapat diterima dan diijinkan melaksanakan kegiatan oleh pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Soeharto.

Usaha ini berhasil ketika negara secara resmi menerima keberadaan Rotary, melalui Surat No. 45 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 5 Juni tahun 1970, Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 20 Mei tahun 1970 No. J.A. 5/70/9, dinyatakan sah berdasarkan hukum keberadaan Rotary in Indonesia, dengan nama "Perkumpulan Rotary Indonesia".

Club pertama yang di bentuk pada periode ini adalah Rotary Club Jakarta pada tanggal 7 Desember tahun 1970. Selanjutnya kita alami perkembangan pesat dari pertumbuhan Rotary Club di dunia dan juga di Indonesia. District ini mempunyai lima puluh lima Rotary Club ketika di ubah menjadi Rotary International District 3400 pada tanggal 1 Juli tahun 1991.

Dan kini hingga tahun 2011, Rotary Indonesia sudah memliki cabang hingga mencapai lima puluhan, terbentang dari Sumatera hingga Kupang. Jika tidak percaya, silahkan cek di

http://rotaryd3400.org/v2/. Artinya perkembangan mereka sangat pesat.

Sukarno Maupun Ulama Haramkan Rotary Club dan Lions Club

Rotary Club didirikan oleh Percy Paul Harris, seorang keturunan Yahudi Amerika, sekitar bulan Februari 1905 di kota Chicago, Amerika Serikat. Organisasi ini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan dukungan dana yang luar biasa kuat dengan cabang di 80 negara termasuk Indonesia, sekitar 6800 Rotary Club ada di dunia, dengan anggota sekitar 327.000 aktifis.

Dalam sebuah kesempatan, KH Athian Ali (Ketua FUUI) menyatakan bahwa Rotary Club adalah sayap organisasi dari Freemasonry yang merupakan organisasi intelijen Zionis Yahudi, dan induk dari seluruh organisasi seperti Rotary Club, Lion Club dan sebagainya. Rotary Club adalah organisasi bawah tanah Zionis Israel, yang beranggotakan kaum usahawan, tenaga ahli, Intelektual (mahasiswa dan dosen) sebagai anggota penuhnya, sedangkan orang-orang umum dan pelajar sebagai anggota kelas lebih rendah.

Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) yang terdiri dari berbagai ormas Islam sampai membuat iklan besar di media massa yang berisi seruan agar pemerintah segera membubarkan organisasi Rotary Club. Namun sayangnya, seruan itu tidak mendapat respon dari pemerintah.

Di Indonesia, pada Februari 1961, lewat Lembaran Negara nomor 18/1961, Presiden Soekarno membubarkan dan melarang keberadaan Freemasonry di Indonesia. Lembaran Negara ini kemudian dikuatkan oleh Keppres Nomor 264 tahun 1962 yang membubarkan dan melarang Freemasonry dan segala derivatnya seperti Rosikrusian, Moral Re-armament, Lions Club, Rotary Club, dan Bahaisme. Sejak itu, loji-loji mereka disita oleh negara.

Dari Buku Jaringan Yahudi di Nusantara karangan Artawijaya, Peneliti tentang Zionisme Ridwan Saidi, menyebut Rotary Club Internasional sebagai perabot Zionis. Sebagai organisasi elit yang menjalankan misi kemanusiaan, Rotary Club sepenuhnya dikendalikan oleh Freemasonry dan Zionisme.

Toh kalau mereka memang mengusung perdamaian dunia, tidak ada suara dari mereka untuk melakukan perlawanan kepada Israel dan Amerika sebagai biang terorisme dunia. Ya wajar sekali, karena memang Rotary sendiri tidak lain adalah bagian dari Freemason. Untuk lebih jauh ingin tahu tentang misi mereka, silahkan cek di situs mereka.

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/pr_what_is_rotary_en.pdf

Artawijaya dalam buku “Jaringan Yahudi di Nusantara” menyebutkan bahwa Para member Rotary kemudian disebut dengan Rotarian. Rotary mempunyai lambang atau lencana yang harus dipakai oleh Rotarian, yakni lambang seekor anak sapi betina sedang duduk. Anak sapi ini bergigi 24, berwarna kuning emas, dan biru. Warna yang dianggap melambangkan kesucian bagi warga Yahudi yang dipakai oleh para pendeta, tempat-tempat suci, dan klub-klub mereka. Ditengah-tengah lambang tersebut ada sebuah lambang berbentuk mata yang bertujuan mengingat pemakainya akan Haikal Sulaiman.

Charles Marden, orang yang pernah menjadi anggota Rotary selama tiga tahun, telah melakukan studi terhadap organisasi ini. Kemudian, ia mengemukakan beberapa data berikut. Setiap 421 orang anggota Rotary Club, 159 orang di antaranya mempunyai keterikatan kuat dengan Freemasonry. Loyalitas mereka terhadap Freemasonry melebihi clubnya. Dalam beberapa hal keanggotaan Rotary hanya terbatas untuk orang-orang Freemasonry, seperti di Edinburgh Inggris pada tahun 1921.

Dalam sebuah perkumpulan yang disebut Nan’s di Perancis disebutkan, “Jika orang-orang Freemasonry membentuk organisasi yang bekerja sama dengan golongan lain, urusan organisasi tidak boleh berada di tangan orang lain. Personil organisasinya harus dipegang orang-orang Freemasonry dan harus berjalan sesuai dengan prinsip Freemasonry.”

Ketika Freemasonry mengalami penyusutan, justru Rotary mendapat dukungan sangat besar dan aktivitasnya semakin kuat. Hal ini karena orang-orang Freemasonry mengalihkan segala aktifitasnya kepada club Rotary sampai tekanan-tekanan terhadap mereka hilang dan kondisinya kembali seperti semula.

Rotary didirikan 1905, yaitu tahun-tahun menjelang aktifnya Freemasonry di Amerika. Di antara programnya ialah diselenggarakan kunjungan antar club. Di beberapa kota dibentuk Dewan Pimpinan Club sebagai koordinator antar club. Untuk menjadi anggota atau simpatisan Rotary maupun Freemasonry, seseorang harus menunggu panggilan dari pengurus club.

Rotary Club dan Skenario Israel Raya

Kisah Rotary Club sebagai kaki tangan Zionis pun bisa kita lihat dalam lintasan sejarah. Sejarah Rotary di Israel sendiri bermula Pada tahun 1928 ketika James W. (Jim) Davidson, seorang berpangkat Komisaris Jenderal Rotary International dan mantan Presiden Rotary Club, menjawab panggilan dari Rotary International untuk membawa ide Rotary ke Timur Dekat, Asia Selatan dan Timur Jauh.

Jim Davidson kemudian pergi ke Yerusalem dengan kereta api untuk bergabung dengan Dr Edward Wicher, seorang Rotarian dari San Anselmo, California, yang dibantu oleh tiga atau empat penduduk Yerusalem, dan telah menyiapkan tempat untuk Rotary di Yerusalem. Pertemuan para pendiri Yerusalem Rotary Club pun akhirnya berlangsung pada tanggal 22 Januari 1929 di Hotel St John. Presiden pertamanya adalah J.W. Crowfoot, seorang arkeolog Inggris dan Sekretaris dijabat oleh Vladamir Wolfson, seorang manajer dari Shell Oil. Adapun para anggota kebanyakan mereka berasal dari pejabat Inggris yang memang banyak bercokol di Yerusalem kala itu.

Setelah Rotary Club Yerusalem berdiri, mulailah dijalankan aksi-aksi sosial berupa santunan kemanusiaan dan program-program bakti lainnya. Mereka pun banyak mengundang para tamu dari kalangan pengusaha sebagai donatur untuk menunjang berbagai kegiatan operasionalya. Jadilah kemudian para pengusaha Rotary dari Amerika, Kanada, Italia, Belanda, Swedia mulai ambil bagian dalam berbagai proyek di Rotary Club Yerusalem.

Ridwan Saidi dalam buku Fakta dan Data Yahudi di Indonesia , menyatakan secara lebih gamblang bahwa Rotary Club awalnya didirikan untuk menunjang perjuangan mendapatkan tanah air bagi orang-orang Yahudi. Anggota Rotary sendiri adalah kalangan pengusaha yang menunjang dana bagi terbentuknya Negara Israel. [rima/abdullah/voa-Islam.com]

Jokowi Bukan Manusia Setengah Dewa, Tapi Boneka Cina

MafiaWar edisi ke-12 kali ini menyoroti penggelembungan opini habis-habisan jelang bursa pemilu legislatif dan Capres 2014 kian dekat, cukong mafia Cina Jokowi terus genjot popularitas di media online dan blusukan.

Tapi banyak kalangan menilai ada ketidakwajaran pada popularitas dan bak 'jin ifrit' yang selalu saja tampil di media tanpa ada rasa lelah. Semua media siap sedia mengabadikannya meski sedang membersihkan sepatu.

Jokowi kini di gelari nabi pun kalah eksis dibandingkan Jokowi. Ia siap tampil bak manekin yang tak malu di dandani apa saja, pakai kostum hitam metallica, gaya raja berkuda, Pangeran Jayakarta dengan kereta kuda mirip Cinderella dan eksis di setiap panggung musik kelas dunia dan terakhir numpang tenar bersama Gita Wirjawan dalam panggung perayaan 20 tahun Slank di Gelora Bung Karno, Sabtu (15/12).

Direktur Riset Cyrus Network, Eko David Dafianto mengatakan pemimpin yang baik dan berprestasi termasuk mantan Walikota Solo itu tetap membutuhkan kritik. Bahkan, kata dia, Jokowi juga harus membuka ruang untuk kritik secara luas.

"Publik harus disadarkan bahwa Jokowi itu tetap manusia biasa, bukan ratu adil atau tokoh serba bisa yang akan menyelesaikan seluruh persoalan melalui tangannya," ujar Eko.

Eko menjelaskan dari survei yang dilakukan empat kali, sebanyak 66,9 persen responden membicarakan Jokowi. Kemudian, yang membicarakan Jokowi bernada positif sebesar 62,7 persen.

"Sembilan dari 10 orang yang mengenal Jokowi, membicarakannya dengan nada positif. Apapun yang dilekatkan pada Jokowi, akan jadi baik dan bagus. Jokowi sudah jadi mitos, publik tidak rasional lagi dan kehilangan objektivitas dalam memberikan penilaian. Apapun yang menjadi pendapat Jokowi menjadi benar. Siapapun yang mengkritik Jokowi, akan menjadi musuh bersama," tambah Eko.

Tak heran lembaga survey pun mengganjarnya dengan predikat manusia setengah dewa yang siap menaikkan popularitas partai yang di tungganginya. Padahal faktanya tak lebih sebagai wayang golek Cina.

Kenapa?

Karena memang gerakan massa yang konsisten di media cetak, media online, acara Car Free Day hingga menggelar serangan cyber pada pembenci Jokowi melalui sekretariat JASMEV dan anasirnya dari gedung di Karawaci niscaya habis di bully pasukan bayaran mafia Cina yang kebelet Jokowi menjadi Capres.

Baru-baru ini Sekretariat Nasional Jokowi menancapkan taringnya, dengan membuka posko relawan Jokowi untuk mengoordinasi kalangan masyarakat yang ingin memberikan dukungan kepada Joko Widodo untuk maju sebagai Capres di 2014. Posko tersebut rencananya akan dilakukan saat momen Car Free Day setiap hari Minggu di Jalan Sudirman, Jakarta.

"Setiap hari Minggu kita akan lakukan kegiatan dengan membuka posko relawan pendukung Jokowi," ujar Presidium Seknas Jokowi, M. Yamin saat ditemui di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/12/2013).

Ia juga mengklaim Seknas Jokowi telah tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia bahkan sampai dengan tingkat Kota/Kabupaten.

Ia juga mengatakan dukungan kepada Jokowi telah secara nyata terlihat di berbagai daerah, karenanya, Yamin menyebut, Seknas didirikan untuk mengkoordinir dukungan-dukungan yang ada di daerah agar bisa menciptakan kekuatan yang besar demi terciptanya perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Hamdi Muluk: Masyarakat Malas Berpikir

Menurut Pakar Psikologi Politik UI, Hamdi Muluk, hal itu membuat kecemasan di negara ini. Ia khawatir kompetisi pada pemilu 2014 akan hambar. Sebab, tidak ada pesaing yang dapat menandingi Jokowi. "Orang malas berpikir karena akan pilih Jokowi," kata Hamdi dalam jumpa pers di Cyrus Network, Jakarta, Minggu (15/12/2013).

Hamdi mengatakan dengan nilai tersebut, Jokowi juga tidak akan mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam Pemilu 2014. "Ini mengkofirmasi dalam setahun terakhir jadi memang negara harap cemas," katanya.

Hamdi mengatakan tidak ada pesaing Jokowi dalam bursa pemimpin nasional, maka membuktikan partai politik gagal total dalam hal kaderisasi.

Padahal, kata Hamdi, persaingan calon Presiden menuju pemilu 2014 menarik bila terdapat pilihan alternatif lain selain nama-nama yang beredar di masyarakat.

"Sekarang saya khawatir dengan fenomena ratu adil. Sepertinya Jokowi jadi manusia setengah dewa. Ini Capres setengah dewa tidak sehat jangan terjebak dengan mitos ratu adil," kata Pakar Psikologi Politik UI, Hamdi Muluk di kantor Cyrus Network, Jakarta, Minggu (15/12/2013).

Hamdi menuturkan Indonesia memiliki sejarah pemimpin yang dianggap ratu adil seperti Soekarno dan Soeharto. "Itu engga sehat," kata Hamdi.

Ia mengatakan banyak pemberitaan Jokowi sudah tidak relevan dengan jabatanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia mencontohkan soal pemberitaan sepatu milik Jokowi.

"Masa sepatu robek saja diberitain, hal remeh temeh yang tidak ada kaitannya," katanya.

Apalagi, ujar Hamdi, banyak yang mengeritik Jokowi malah di-bully di media sosial. "Kalau mengeritik Jokowi seperti mengeritik dewa, sudah tidak sehat," imbuhnya.

Karena Faktanya Inilah Cukong Jokowi Yang Berperan Kuasai Opini

Mafia China Connection dengan kubu Imelda, Lukminto (Sritex), James Riady (Lippo Group) Edward Suryajaya (ex Astra, Ortis Holding), Hashim Djojohadikusumo, Djan Faridz dan sekutu lainnya Benny Chandra (Ketua Persatuan Tionghoa Indonesia), Kevin Wu (BCA cab Jakarta), Lia Angraeni (Indofood group), Jhony Liem (pengusaha elektronik), Hermawi Taslim, Rudy Hartono dan sekitar 50 tokoh Cina Jakarta berkumpul. Sedangkan Jenderal Luhut Panjaitan sukses konsolidasikan kekuatan konglomerat-konglomerat etnis Tionghoa Ex buronan BLBI di Singapore yang berjumlah sekitar 20-an konglomerat.

Disisi lain, kemenangan Jokowi Ahok akan berpengaruh besar pada peluang Prabowo jadi Presiden, bukan Megawati. Kompensasinya kalo Prabowo atau Jokowi menang: pidana BLBI dihapus.

Apakah kita semua sebagai rakyat tidak punya patriotisme pertahankan kedaulatan umat Islam sebagai penduduk mayoritas ini? Ayo bulatkan tekad. Rapatkan barisan. Tolak Jokowi Ahok yang hanya merupakan boneka-boneka dari etnis Cina dan konglomerat hitam pencuri uang bangsa Indonesia lebih dari Rp. 600 Triliun!!!!

Media massa kini bagai pelacur. Menjual demi uang, mendukung yang bathil demi kepentingan mafia setan dan koruptor hitam. Media pelacur yang dikontrak cukong-cukong Jokowi dan Keluarga Riady juga dikenal sebagai keluarga yang kuat dalam beragama dan penyiaran agama Kristen di Indonesia.

Berikut media-media yang menjadikan dewa untuk Jokowi:

First Media Grup (beritasatu1.TV beritasatu .com, suara pembaruan, Jakarta Globe, Suara Pembaruan, The Straits Times, Majalah Investor, Globe Asia, The Peak, Campus Asia, Student Globe, Kemang Buzz, Campus Life, Termasuk Beritasatu FM. First Media Grup adalah milik James Riady (Lippo Grup), konglomerat yang bersahabat baik dgn Bill Clinton dan terlibat Lippo Gate yang terjadi di AS, ketika James Riady cs tertangkap memberikan dana politik illegal kepada timses Capres Demokrat Bill Clinton.
Media lain yang dikontrak mahal untuk pencitraan palsu Jokowi adalah Detik Grup. Ngakunya milik Chairul Tanjung alias CT, tapi sebenarnya milik Salim Grup. Detik.com Setiap hari, detikcom memuat berita tentang pencitraan palsu Jokowi puluhan bahkan kadang lebih 100 berita.
Kompas /Gramedia Grup memang tidak segila detikcom siarkan Jokowi, tapi tetap punya KANAL BERITA KHUSUS.
Jawa Pos Grup. Tidak melibatkan semua media milik Dahlan Iskan yang jumlahnya 185 TV, Koran, Online media, dll itu. Sekitar 40% JawaPos Grup dikontrak.
Yang paling gencar jilat Jokowi adalah Koran Rakyat Merdeka. Ada saja berita (palsu) istimewa tentang Jokowi. Kontraknya puluhan Milyar.
Tempo (majalah dan Online) adalah media pelopor yang orbitkan Jokowi dengan penghargaan "10 Tokoh Terbaik (penghargaan abal-abal), hny karena bisa pindahkan PKL.
Tribunnews Grup (Bosowa dan Kompas) juga dikontrak untuk pencitraan palsu Jokowi. Demikian juga Fajar Grup (Alwi Hamu / Dahlan Iskan)
Metro TV, ga tahu sekarang dibayar berapa untuk kontrak pencitraan palsu Jokowi sampai 2014. Tapi saat Pilkada DKI puluhan Milyar.
SCTV grup. Pemiliknya Edi dan Popo Sariatmadja malah menjadi cukong utama. Koordinator media pencitraan Jokowi, membantu James Riady.
Media raksasa lain seperti Vivanews grup (TV One, ANTV, Vivanewscom dll) milik Bakrie meski kontrak dgn Cukong Jokowi tapi porsinya kurang dari 30%.
Selain media cetak, televisi mainstream, sosial media seperti twitter, facebook, kaskus dll juga dikontrak khusus. Ada ratusan orang yang mengelola lebih dari 10.000 akun sosial media. Dulu waktu pilkada DKI, selain orang-orang yang permanen kelola akun untuk pencitraan Jokowi, dibentuk juga Tim Jasmev. Puluhan Milyar biayanya.

Luar biasa banyak media massa yang dikontrak cukong Jokowi. Lebih 70% dari total pasar media massa di Indonesia.

Apa maksudnya? Tak lain agar membentuk arus liar 'Tsunami Opini' pencitraan palsu untuk Jokowi dan memuluskan seakan rakyat mendukung Jokowi jadi Presiden RI 2014.

Manusia Setengah Dewa kok Masih Korupsi?

Jokowi Pun Ikutan Korupsi Rupanya?

Jokowi terlibat dalam penggelapan / korupsi dana APBD untuk KONI Surakarta sebesar Rp. 10 miliar. Sebagian di alihkannya ke Persis secara melanggar hukum.
Jokowi terlibat korupsi dan suap dalam pelepasan aset pemda Solo, Hotel Maliyawan, dimana pelepasan aset gedung hotel sarat suapdanKKN. Mengenai suap dan korupsi Jokowi serta pelanggaran UU, PP, Perda, dll.
Korupsi Jokowi pada penyaluran dana BPMKS sebesar Rp. 9.9 miliar, dimana laporan realisasi 110.000 siswa namun faktanya ternyata kurang dari 65.000 siswa Solo.
Korupsi Jokowi pada dana hibah Gub Jateng dan dana APBD untuk rehabilitasi dan pembangunan Pasar di Kota Solo.
Korupsi Jokowi pada dana hibah Gub Jateng dan dana APBD untuk rehabilitasi dan pembangunan Pasar di Kota Solo.
Korupsi dan KKN Jokowi pada proyek pengadaan Videotron di Kota Solo.
Korupsi dana APBD yang sangat nyata dan terang benderang pada pengadaan mobnas Esemka sbg Mobil Dinas. Langgar semua aturan/UU/Hukum.
Korupsi Jokowi pada dana bantuan program koperasi dan UKM Solo dgn modus koperasi / UKM fiktif sebagai penerima bantuan dana.
Korupsi Jokowi pada proyek rehabilitasi THR Sriwedari Solo yang mengakibatkan proyek rehabilitasi tersebut macet dan mangkrak selama 2 tahun.

Sebelumnya voa-Islam mengungkap kejanggalan dalam peningkatan jumlah kekayaan Jokowi. disini beritanya

Kristenisasi Dibalik Lelang Jabatan Jokowi Ahok

Mafia War edisi 13 ini kembali mengulas konspirasi Cina Perantauan dan bahayanya bagi umat Islam Indonesia.

Konspirasi Mafia Cina ini sudah sejak 2011 silam menyiapkan nama Jokowi untuk menjadi calon Presiden dan menjaga kepentingan mafia Cina agar tetap lestari pasca turunnya SBY.

Grand Design pengembangan skenario untuk menciptakan 'tokoh boneka' yang di gadang-gadang menjadi pemimpin, baik Gubernur ataupun Presiden via rekayasa opini publik yang di cetuskan aktivis-aktivis UGM (Universitas Gajah Mada).

Kemudian ide tersebut direalisasikan untuk merekayasa opini publik melalui media dan kemudian bergulir kencang dan di akomodasi oleh para pemilik modal.

Khusus untuk rekayasa Popularitas Jokowi, semula hanya melibatkan aktivis dan pengusaha lokal Tionghoa : Imelda Tan (Paragon), Lukminto (Sritex) cs.

Baru setelah Jokowi menang untuk periode ke-2 sebagai Walikota Surakarta atau Solo, konglomerat Edward Suryajaya (ex Pemilik Group Astra, konglo terkaya RI) bergabung.

Awalnya, Skenario Rekayasa Opini Publik terhadap Jokowi ini hanya ditujukan untuk memenangkan Pilkada Jawa Tengah, kalahkan Bibit Waluyo, namun balik kanan bubar jalan dan putar haluan mengincar target baru, yaitu DKI Jakarta.

Perubahan target menjadi Cagub DKI dan terus jadi Presiden, dimulai saat Edward Suryajaya cs sukses konsolidasi kekuatan konglomerat Tionghoa.

Konsolidasi konglomerat Tionghoa itu tidak terlepas dari peran besar James Riady (pemilik Lippo grup) yang pada 2009 jadi tim koordinator dana SBY. James Riady berhasil himpun hampir semua konglomerat Cina utk mendukung penuh Jokowi sebagai Gubernur DKI dan lanjut ke Presiden RI 2014.

Peran besar lain adalah dari Jenderal Luhut Panjaitan yang sukses konsolidasikan kekuatan konglomerat-konglomerat etnis Tionghoa Ex buronan BLBI di Singapore yang berjumlah sekitar 20-an konglomerat. Kebanyakan dari mereka adalah buronan kasus korupsi BLBI yang merugikan negara kita Rp. 187 triliun (hutang pokok) plus Rp. 600 Trilyun (bunga) sampai 2032!

Mereka semua mendukung penuh Jokowi melalui media-media yang di bayar, uang, jaringan (china connection) dan turut berkampanye menangkan Jokowi.

Hasilnya tak mengherankan, laporan dari semua lembaga intelijen negara sama: konglomerat Tionghoa (incl : Buronan BLBI) dan komunitas Tionghoa solid mendukung ke Jokowi dan Presiden SBY pun sudah menerima laporan tersebut. Konfirmasi itu kami peroleh dari Jenderal purnawirawan yang menjadi pensihat Presiden RI.

Bahkan saking besarnya dana setiap hari pemberitaan tak lepas dari nama Jokowi, sudah kebelet betul agar Jokowi menjadi calon Presiden dan bahkan membuat film berjudul namanya, 'Jokowi', yang dirilis pada 20 Juni 2013 lalu dan gagal di pasaran.

Sang produser KK Dheeraj sempat membuat promosi ‘konspiratif’ dan di setting berkesan Jokowi menolak filmnya ditayangkan, padahal ini cuma ‘gertak sambal’ supaya beliau ini tidak tercitrakan sebagai orang yang ‘haus publisitas’ dengan kecenderungan mau melambaikan tangan di 2014. Film ini telah menghabiskan 13 miliar rupiah.

Dari kompas.com pada 2 Mei 2013, Jokowi mengatakan, “Enggak tahu, saya belum bertemu sama yang buat. Di depan, saya ngomong kalau saya tidak mau. Saya mau ketemu, tapi enggak tahulah, wong belum mengerti. Saya ini bukan tokoh, tapi tikih kecil-kecilan.”

Pada awalnya Mafia Cina ini tak cuma mengincar posisi Presiden RI dan Jokowi di usung, namun belakangan ketika Jokowi sudah di 'atas angin' mulailah ia juga memasarkan idelogis kapitalis-liberalis berbalut isu kerakyatan. Isu Kristenisasi massal tak urung ditanggalkan mereka dengan tokoh 'anjing galak' bernama Ahok alias Basuki Tjahaya Purnama untuk mengawal Kristenisasi massal.

Awalnya angkat Jokowi, setelah itu angkat tokoh Cina Ahok yang menjadi 'anjing galak' Kristenisasi.

Tokoh ulama Betawi KH. Fachrurozi Ishaq menilai kebijakan menempatkan lurah Kristen tersebut adalah agenda terselubung Kristenisasi. Dengan memanfaatkan Jokowi dan Ahok yang memang di persiapkan untuk memimpin Indonesia pasca lengsernya SBY 2014 ini.

Sejak diangkat menjadi Lurah hasil lelang jabatan, 27 Juni 2013, penolakan warga Lenteng Agung terhadap Lurah Susan terus bergejolak dan perempuan itu tetap tidak diterima warga, antara lain karena perbedaan agama dengan warga yang dipimpinnya. Susan beragama Kristen, sedangkan warga Lenteng Agung yang berjumlah sekitar 50-an ribu mayoritas beragama Islam.

Menurut warga setempat, selama Susan menjabat sebagai Lurah Lenteng Agung, dampak negatifnya langsung terasa. Tergerusnya etika pergaulan sosial yang sudah membudaya di masyarakat Lenteng Agung. Ucapan salam diganti menjadi ‘selamat pagi’ atau ‘good morning’ bukan ucapan salam layaknya mayoritas warga Lenteng Agung.

"Saya sudah melihat dari awal ketika ada pelelangan lurah, bahwasanya Jokowi dan Ahok sudah menempatkan orang-orang non Islam di posisi penting tapi dengan cara lelang, padahal orang itu sudah disiapkan oleh dia, lelang itu strategi dia," ujar Kyai Ishaq saat konferensi pers Forum Umat Islam (FUI) mendukung warga Lenteng Agung yang menolak lurah Susan, Kamis (3/9/2013) di Jakarta.

"Sebentar lagi sekolah-sekolah, nanti kepala sekolah SD, SMP, SMA akan dipegang oleh orang-orang Kristen," tambahnya.

"Kalo itu terjadi, saya akan berada di barisan paling depan untuk melawan itu semua," tegas ulama Betawi ini.

Celoteh Ahok Kerap Meremehkan Islam dan Namun Politisasi Agama Kristen

Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Jakarta, Hendardi, dalam tulisannya berjudul Demokrasi dan Politisasi Agama diKompas (3/7/2009), menyatakan, politisasi agama tampak dalam seputar kesalehan personal kandidat, performa pakaian para istri kandidat, maupun pilihan agama dan orientasi keberagamaan seorang kandidat pesta Demokrasi.

Politisasi agama, tulis Hendardi, bekerja dengan mengeksploitasi hal-hal yang merupakan identitas dan domain personal ke arena publik. Eksploitasi itu untuk dua kepentingan: menundukkan lawan atau untuk menghimpun dukungan baru.

Jika politisasi diperagakan untuk menundukkan lawan politik, bisa diduga pemicu politisasi dari seberang seorang kandidat. Sementara jika dimaksudkan untuk menghimpun dukungan baru dan memperluas konstituensi, politisasi agama sengaja didesain oleh diri sendiri.

Fenomena semacam itu, menurutKoordinator FSAI Yogyakarta Azis Anwar Fachrudin(Suara Karya, 05/07/2013), membawa sejumlah imbas negatif.

Pertama, fetisisme agama. Fetisisme adalah fenomena budaya populer. Ia menggunakan berbagai pesona dan daya pikat (charm) untuk memengaruhi bahkan mengendalikan orang-orang atau massa.

Kedua, dekonstruksi nilai kesucian dari simbol itu. Simbol yang menjadi tameng kesucian untuk mengiba rasa simpati justru membuat publik muak. Simbol yang suci itu bisa mengalami desakralisasi. Dekonstruksi nilai kesucian itu tak ubahnya sama dengan ketika simbol-simbol religi memasuki ruang komodifikasi agama, terutama saat bertepatan dengan momen-momen tertentu (Ramadhan, Idul Fitri, Natal, dan lain-lain).

Ketiga, banalitas agama. Politisasi simbol agama telah menciptakan suatu konsekuensi kultural. Yakni, terbaurnya ‘budaya luhur’ dengan ‘budaya rendah’. Akibatnya, agama menjadi sesuatu yang murah.

[Umar/voa-Islam.com]

Sihol Manullang Ketua Barisan Pendukung Jokowi Korupsi

Jokowi bukanlah manusia setengah dewa, para pendukungnya yang dibayar untuk menggelembungkan opini. Sayangnya yang menggelembungkan opini juga bukan manusia suci, namun munafik. Kenapa?

Salah satunya, tim sukses Jokowi, Sihol Manullang adalah sala satunya. Sangat ironis Ketua Barisan Pendukung Jokowi Sihol Manullang ternyata seorang koruptor. Dia divonis 4 tahun penjara.

Menurut hakim Ugo, Sihol Manullang telah memperkaya PT Asgarindo sebesar Rp 15,741 miliar.

Rekanan KPU, Dirut PT Surfindo Indah Prestasi (SIP) Sihol P. Manulang, diganjar pidana 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta Sihol divonis dengan dakwaan primer, terbukti secara melawan hukum merugikan negara dalam proyek pengadaan kotak suara Pemilu 2004.

Jokowi yang dibangga-banggakan media ternyata merasa nyaman dengan ketua tim relawannya yang seorang koruptor? Ironis bukan?

Ditengah krisis kepemimpinan bangsa ini, Jokowi digadang-gadangkan akan menjadi seorang pemimpin masa depan, tapi apa mau dikata, ketua timsesnya sendiri seorang koruptor.

Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah Jokowi tidak tahu? ataukah Jokowi pura-pura tidak tahu?

Bagaimana Jokowi mau melakukan pemerintahan yang bersih kalau ketua organ tim suksesnya sendiri seorang koruptor?

Kita semua tahu, bangsa ini sedang hangat-hangatnya menjadi sorotan dunia karena korupsinya dan korupsi telah membunuh bangsa ini karena merampas hak rakyat terutama rakyat miskin. Rakyat yang cerdas akan memilih pemimpin yang benar-benar bersih tanpa pencitraan, jangan berikan koruptor panggung di pentas politik.

Desak Jokowi untuk memberikan klarifikasi ini, termasuk Sihol Manullang. [rio/voa-Islam.com]

Siapa Sebenarnya Jokowi ?

Minggu pagi awal Desember itu sebenarnya tidak ada niat dan keinginan saya untuk bicara atau memikirkan politik. Seusai berolah raga memukul si bola putih kecil di lapangan golf Kemayoran, saya berencana menghadiri acara perkawinan putra seorang teman dan menikmati liburan menonton film di Studio 21 bersama keluarga.

Namun memang sudah merupakan ‘kutukan’ kayaknya, usai selasaikan 9 hole dan baru saja duduk dan pesanan makan di club house, eh datang menghampiri seorang teman lama dari Surabaya. Ternyata beliau sedang berada di Jakarta bersama teman–temannya yang semuanya dosen dari Universitas Gajahmada Yogyakarta. Sahabat lama itu memperkenalkan ketiga temannya yang sudah semuanya berusia sekitar lima puluhan tahun. Kami pun larut dalam perbincangan.

Ketiga staf pengajar Fisipol UGM Yogayakarta itu tanpa diduga tiba–tiba bicara tentang Joko Widodo. Ya Joko Widodo atau lebih kita kenal dengan nama Jokowi. Yang sangat menarik dari pembicaraan kami itu adalah mengenai peran ketiga dosen UGM tersebut dalam ‘menciptakan’ sosok Jokowi sehingga menjadi ‘orang atau tokoh’ seperti yang kita ketahui selama setahun terakhir ini.

Jokowi dapat dikatakan sebagai hasil ciptaan ketiga dosen UGM ini. Mereka adalah dosen, ahli komunikasi massa dan ahli politik dari UGM Yogyakarta yang menjadikan Jokowi sebagai ‘eksprimen’ atau ‘kelinci percobaan’ dalam rangka menguji efektifitas sebuah pencitraan yang dilakukan secara sistematis dan akademis.

Meski demikian mereka mengungkapkan kekecewaan yang mendalam terhadap Jokowi yang mereka nilai lupa diri dan tidak memiliki hubungan manusiawi yang baik. Mereka juga menuduh Jokowi sebagai orang yang tidak tahu membalas budi dan mudah melupakan jasa orang lain.

Ketiga dosen tersebut mengatakan bahwa selama Jokowi menjadi Gubernur Jakarta, tidak sekali pun mau menerima telpon dari mereka, apalagi mengharapkan Jokowi sudi menghubungi mereka. Sifat jokowi yang lupa diri, lupa balas jasa dan tidak menjaga pertemanan itu sudah nenjadi rahasia umum di kalangan sahabat–sahabat atau kolega–kolega Jokowi di Solo dan Jawa Tengah.

”Sejak Jokowi jadi Gubernur Jakarta perangainya memang jauh berubah. Kita kenal betul karakter Jokowi, namun dulu tidak separah ini” ujar salah seorang dari mereka. Mendengar ekspresi kekecewaan orang–orang yang telah membesarkan Jokowi itu, saya hanya bisa tersenyum kecut.

“Mereka tidak tahu, jangan hanya dosen dari UGM, Prabowo dan Jusuf Kalla yang sangat berjasa membantu mengangkat Jokowi dari hanya tokoh kota kecil menjadi Gubernur DKI Jakarta saja, dia tega khianati karena mendapatkan tuan–tuan baru yang merupakan konglomerat Tionghoa termuka di Indonesia”, batin saya.

Banyak orang yang tidak mengenal Jokowi yang sebenarnya. Apalagi mengenai karakter aslinya yang jauh dari sosok Jokowi sebagaimana dicitrakan media–media milik para konglomerat atau media bayaran mereka.

Jokowi sebagai manusia, tidaklah sebaik dan sejujur yang ditulis dan diberitakan mayoritas media massa nasional. Banyak catatan buruk tentang Jokowi, terutama jika dikaitkan dengan track record korupsinya dan kebohongan–kebohongan yang dilakukannya. Kehebatan Jokowi hanyalah pada kemampuan aktingnya untuk tampil alamiah ketika berada di tengah–tengah warga.

Jokowi juga sangat mudah menjanjikan apa saja tanpa merasa berdosa atau terbebani bilamana janji–janji itu sebagaian besar tidak mampu dia penuhi. Bagi Jokowi, berjanji itu semudah menghirup nafas. Dia tidak peduli dengan harapan warga yang membumbung tinggi lalu jatuh terhempas ke bumi ketika janji itu dia ingkari.

Bagi kalangan menengah, menilai seorang Jokowi itu sangat mudah. Kinerja Jokowi sebagai Walikota Solo terbukti hanya di bawah rata–rata. Fakta tentang prestasi buruk Jokowi selama jadi walikota itu mudah diakses di situs Badan Pusat Statistik atau Kementerian Dalam Negeri.

Disana tidak ada sedikitpun terlihat keistimewaan atau hal yang menonjol dari seorang Jokowi. Setahun jadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi terbukti gagal menjalankan program pemerintah daerah. Penyerapan APBD DKI tahun 2013 sangat rendah yakni hanya 22% saja per akhir Oktober 2013.

Jika nanti pada akhirnya APBD bisa diserap di atas 80% sudah dapat dipastikan sebagian besar uang rakyat itu dikorupsi atau dijadikan bancaan melalui proyek – proyek fiktif.

Dugaan korupsi Gubernur Jokowi di DKI Jakarta sudah banyak mencuat ke publik, diantaranya adalah korupsi puluhan miliar di pengadaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) pada akhir 2012 lalu dan sekitar 17 miliar rupiah saat penunjukan langsung PT Askes sebagai mitra program KJS. Belum lagi dugaan korupsi Jokowi pada proyek sumur resapan yang dimark up hingga ratusan persen.

Di Solo Jokowi memiliki banyak catatan hitam berupa dugaan korupsi yang sayangnya tidak pernah diusut serius oleh aparat hukum. Jokowi terbukti melalukan penyimpangan penggunaan anggaran KONI Solo yang dialihkannya sebagian untuk klub sepak bola Persis Solo dan sebagian lagi diduga untuk dirinya sendiri tanpa ada persetujuaan DPRD Solo.

Korupsi lain dilakukan Jokowi pada proyek rehabilitasi pasar, hibah dana pemda Jawa Tengah, pengadaan Videotron, dana bantuan siswa miskin, proyek rehabilitasi THR Sriwedari, pengadaan mobil dinas Esemka dan seterusnya.

Salah satu dugaan korupsi yang sangat patut diduga dilakukan Jokowi adalah pada pelepasan aset pemda Solo, Hotel Maliyawan. Sejak kasus ini terungkap, predikat tokoh/pemimpin antikorupsi yang digembar gemborkan melekat pada diri Gubernur DKI Jakarta itu runtuh berantakan.

Investigasi teman–teman kami selama 11 hari di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu menemukan fakta–fakta yang kuat mengenai dugaan keterlibatan Joko Widodo dalam beberapa korupsi dan pelanggaran hukum di Solo. Berikut ini sekilas dugaan korupsi Jokowi terkait pelepasan aset pemda Solo yakni Hotel Maliyawan, Surakarta yang terjadi pada tahun 2011 – 2012 lalu.

Kronologis Pelepasan Aset Pemda Solo

Bermula dari rencana Pemda Jawa Tengah untuk membeli bangunan hotel atau Balai Peristirahatan Maliyawan yang terletak di Tawangmangu, Solo/ Surakarta. Bangunan hotel itu, meski tanahnya adalah milik Pemda Jawa Tengah, namun bangunan di atas tanah tersebut adalah aset milik Pemda Solo / Surakarta karena dibangun dengan biaya /anggaran APBD Solo ( Surakarta) sekitar 12 tahun lalu.

Namun, rencana Pemda Jateng membeli bangunan hotel aset Pemda Surakarta itu kandas karena Walikota Surakarta, Joko Widodo tidak pernah menyetujui. Jokowi selalu menolak permohonan Pemda Jateng itu meski tidak jelas apa alasannya. Padahal sebagai unit usaha yang dikelola BUMD PT Citra Mandiri Jateng, Hotel Maliyawan itu tidak menguntungkan dan gagal beri deviden kepada Pemda Solo (Surakarta) dan Pemda Jateng.

Karena permintaan membeli bangunan hotel selalu ditolak Walikota Jokowi, Pemda Jateng balik berencana ingin menjual aset Pemda Jawa Tengah berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang dipergunakan sebagai Hotel Maliyawan yang dikelola oleh BUMD PT. Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT) itu.

Rencana Pemda Jateng menjual tanah hotel tersebut melalui BUMN CMJT secara langsung, terbuka dan lelang tentu tidak mudah karena bangunan hotel yang berada di atas tanah itu adalah milik atau aset Pemda Surakarta. Pilihan terbaik adalah dengan menawarkan rencana penjualan / pelepasan tanah aset Pemda Jateng itu kepada Pemda Surakarta.

Nanti, setelah Pemda Surakarta membeli tanah aset Pemda Jateng tersebut, terserah kepada Pemda Surakarta, apakah akan menjual kembali tanah berikut bangunan hotelnya atau mau mengelola sendiri operasional Hotel Maliyawan itu.

Terhadap tawaran Pemda Jateng yang ingin jual tanah asetnya itu, Walikota Surakarta langsung menyatakan minatnya dan segera mengajukan rencana anggaran pembelian tanah Hotel Maliyawan sebesar Rp. 4 miliar kepada DPRD Surakarta yang kemudian disetujui oleh DPRD dengan rencana memasukan anggaran pembelian tanah aset Pemda Jateng dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Surakarta tahun 2010.

Melalui Nota Jawaban Walikota yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Budi Suharto, Senin, Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi), menjelaskan Pemkot Solo telah menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2010 dengan menganggarkan pembelian tanah Hotel Maliyawan senilai Rp 4. miliar.

Namun, berdasarkan Nota Kesepakatan Pemkot Surakarta dengan DPRD Kota Suarakarta No 910/3.314 dan No 910/1/617 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kota Solo Tahun 2010, anggaran untuk pengadaan tanah Hotel Maliyawan ternyata tidak muncul sama sekali.

Kemudian diketahui bahwa Walikota Solo (Surakarta) mengajukan surat kepada Inspektorat Kota Surakarta yang berisi perintah Walikota untuk menelaah/mengkaji aspek hukum dan perundang-undangan terkait rencana Pemda Surakarta melepas aset berupa bangunan yang terletak di atas tanah Hotel Maliyawan, Tawangmangu, Surakarta.

Pihak Inspektorat Kota menberikan jawaban atas telaah dan kajian hukumnya kepada Walikota Joko Widodo. Dalam surat dari Inspektorat tersebut, ditegaskan bahwa untuk pemindahtanganan aset bangunan milik Pemda (Hotel Maliyawan) diperlukan penaksiran oleh tim dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Selanjutnya Pemkot harus memohon izin penghapusan aset dari DPRD Kota Solo. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan PP No 6/2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pasal 37 serta Perda No 8/2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan telaah dan kajian Inspektorat, Walikota Joko Widodo mengirim surat kepada Ketua DPRD Kota Solo (Surakarta) tertanggal 29 Juli 2011 perihal permohonan persetujuan pemindahtanganan atas nama Balai Istirahat (BI) Maliyawan.

Pada paragraf kedua surat tersebut, Jokowi menyebutkan bahwa sesuai dengan pasal 64 ayat 1 Perda 8/2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan atas bangunan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Masih mengacu kepada surat dari Walikota Joko Widodo itu, disebut lagi bahwa sehubungan dengan Perda tersebut maka diajukan permohonan persetujuan DPRD dan selanjutnya dapat dibahas dalam rapat Dewan. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Inspektorat Kota pada 16 Desember 2010 tentang telaah staf pelepasan Hotel Maliyawan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa pada awalnya, Walikota Solo Joko Widodo masih menjalankan mekanisme dan prosedur pelepasan aset secara benar dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, setelah Walikota Joko Widodo ketahuan sudah menjual aset Pemda Solo/Surakarta secara diam–diam kepada Lukminto, Direktur PT. Sritex, sikap, perilaku dan pernyataan–pernyataan Joko Widodo berubah 180 derajat alias menjadi seorang pembohong. Ada apakah dengan Joko Widodo terkait pelepasan aset Pemda Solo berupa bangunan hotel Maliyawan itu ?

Jokowi Mendadak Berubah 180 Derajat dan Berbohong

Kenapa terjadi perubahaan sikap, perilaku dan pernyataan Joko Widodo terkait penjualan aset Pemda Solo secara diam-diam kepada Lukminto? Kenapa tiba-tiba Joko Widodo selalu ngotot pertahankan pernyataan dan pendapatnya bahwa penjualan bangunan hotel aset Pemda itu TIDAK memerlukan persetujuan DPRD Solo dan TIDAK perlu mengacu serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Berkali–kali Joko Widodo mengatakan kepada publik bahwa sebagai walikota, pihaknya tidak perlu minta izin persetujuan kepada DPRD. Tidak perlu dengan penerbitan Peraturan Daerah/Perda terlebih dahulu jika pemda ingin menjual asetnya. Bahkan Jokowi mengatakan pelepasan aset pemda secara tanpa minta persetujuan DPRD terlebih dahulu itu, sudah sangat sering dia lakukan. Semuanya aman–aman saja, dalih Jokowi pada sekitar Juli 2012 lalu.

Mencermati perubahan sikap Joko Widodo dan kengototannya menabrak hukum itu, anak siswa SMA atau mahasiswa semester I pun mengerti dan paham bahwa pasti ada kolusi antara Jokowi dan Lukminto yang sangat patut diduga menghasilkan suap untuk Joko Widodo.

Berapa besar dugaan suap dari Lukminto kepada Joko Widodo sehingga Joko berani melanggar hukum, UU dan menipu DPRD dan rakyat Solo serta seluruh rakyat Indonesia itu? Berapa besar kerugian negara akibat KKN Jokowi – Lukminto itu?

Silahkan KPK, Kejaksaan dan Polri mengusut tuntas agar hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat terwujud. Sikap kita yang toleran/pembiaran terhadap perbuatan kriminal, kejahatan atau korupsi Jokowi ini, sesungguhnya sama saja dengan kita menyetujui perbuatan haram tersebut. [yudis/r.nuh/voa-Islam.com]

Jokowi Tersandera Nyapres, Se-Indonesia Banjir Bandang?

Para aktivis yang terus menyanjung-nyanjung Jokowi tanpa pandang kumis, ibarat menjerumuskan Jokowi ke lembah kehancuran. Pujian adalah racun.

Gelembung opini dan popularitas yang dipaksakan adalah wajah gelap pendukung Jokowi Ahok. Bak senjata makan tuan ketika meluasnya fakta Jakarta kebanjiran di Bogor Angin Ribut, eeh masih saja Partai Socmed Jokowi kegatelan mendorong-dorong Jokowi Nyapres.

Pendukung Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, tidak berpikir atas dasar fakta. Rentang masa satu tahun terlalu singkat bagi siapapun, termasuk Jokowi, untuk dilihat hasil kinerjanya. Untuk itu, para pemuja Jokowi tidak perlu minta pengakuan terlalu besar.

Kelompok pendukung Jokowi luar biasa nekat dan brutal, mereka menerapkan pasal-pasal sebagai berikut:

Ingat Pasal 1. Jokowi hebat,

Pasal 2. Jokowi tidak pernah salah,

Pasal 3. Jokowi for President 2014.

Pasal 4. #JakartaBanjir salahkan Gubernur sebelumnya

Para aktivis yang terus menyanjung-nyanjung Jokowi tanpa pandang kumis, ibarat menjerumuskan Jokowi ke lembah kehancuran. Pujian adalah racun.

Lebih jauh pengamat tata kota Marco Kusuma Winaya menolak jika dikatakan tidak mengapresiasi kinerja Jokowi-Ahok. “Bukan orang tidak apresiasi kerja Jokowi, tapi kurasa para pemujanya ini menginginkan pengakuan terlalu besar, yang tidak masuk akal,” kicau @mkusumawijaya.

Ketua DPP PAN, Dradjad Hari Wibowo senada dengan Marco Kusuma Wijaya, "Saya tahu akan dicaci para pendukung Jokowi karena pendapat saya ini," kata Dradjad sebelum mengemukakan pendapatnya lebih lanjut. "Tapi untuk kebaikan, saya siap menerima," ujar dia.

Jokowi, kata Dradjad, adalah tokoh politik yang cemerlang. Menurut dia, Jokowi punya kesempatan emas menjadi Gubernur DKI Jakarta yang sukses, bahkan pemimpin nasional pada saatnya kelak. "Sayangnya, Jokowi 'tersandera' oleh wacana penCapresan yang terlalu awal. Dia disandera pendukung-pendukungnya sendiri yang tak sabaran ingin 'ngatur negara'," papar dia.

Apa Saja Janji Jokowi Ahok?

Pasangan yang dilantik 15 Oktober tahun 2012 lalu itu mengumbar banyak janji pada kampanye dulu. VIVAnews mencatat setidaknya ada lebih dari 31 janji diucapkan Jokowi-Ahok pada warga Ibu Kota. Ada yang sudah terealisasi, ada juga belum.

Berikut daftarnya:

*Janji memimpin Jakarta lima tahun

Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di kediaman Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pada 20 September 2012. Saat itu, Jokowi menjamin akan menyelesaikan masa tugasnya hingga akhir jabatan.

Konstelasi politik pun kini berubah. Dan Jokowi digadang-gadang jadi calon Presiden 2014. Meski banyak pihak meragukan, namun sejumlah survei menunjukkan elektabilitas Jokowi yang cukup mumpuni.

*Kartu Jakarta Pintar

Bantuan dana pendidikan ini termasuk program 100 hari Jokowi-Ahok. Tujuannya adalah memberikan kesempatan setiap anak usia sekolah di Jakarta untuk bisa melanjutkan pendidikan.

Kartu Jakarta Pintar ini mulai dibagikan pada 1 Desember 2012. Dari 80.384 ribu kartu yang disebar, sekitar 50.146 diperuntukkan bagi siswa SD, termasuk SD luar biasa dan Madrasah Ibtidaiyah. Sebanyak 22.012 untuk siswa SMP, termasuk SMP luar biasa dan Madrasah Tsanawiyah. Ada 8.196 kartu untuk siswa SMA, temasuk SMA luar biasa, Madrasah Aliyah dan SMK.

*Revitalisasi pemukiman padat dan kumuh

Pada saat kampanye, Jokowi mengaku sudah memiliki jurus jitu untuk menyelesaikan masalah di Ibu Kota. Salah satunya melakukan intervensi sosial untuk merevitalisasi pemukiman padat dan kumuh tanpa meniadakan penggusuran.

Salah satu pemukiman padat penduduk yang dipindahkan adalah di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Karena dianggap penyebab banjir, maka 8.000 Kepala keluarga di kawasan akan dipindahkan.

Pada tahap pertama dipindahkan sebanyak 1.500 kepala keluarga dan sisanya sekitar 7.000 kepala keluarga masih menunggu digusur. "Warga yang sudah dipindahkan semuanya dari Kelurahan Pluit. Sisanya dari Kelurahan Penjaringan," kata Camat Penjaringan, Rusdianto.

Pemukiman di sekitar Waduk Ria Rio, Pedongkelan, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur ikut dimusnahkan. Sedikitnya 430 kepala keluarga harus merelakan rumahnya digusur.

*Pembangunan superblock

Superblock itu berupa one stop living yang terdiri dari hunian vertikal (rumah susun), ruang publik berupa taman, pasar, dan pusat layanan kesehatan.

Untuk membangun superblock, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Jadi, Pemprov DKI hanya menyediakan lahannya. Semua biaya dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpera. Pembiayaannya dilakukan secara multiyears atau bertahap.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyebut superblock itu akan dibangun di Pasar Minggu dan Pasar Rumput. Rencananya superblock dipersiapkan untuk warga bantaran Kali Ciliwung. Pembangunan superblock itu ditargetkan selesai dua tahun, tapi sampai saat ini pembangunannya belum juga dimulai.

*Penanganan banjir

Pada saat kampanye, Jokowi-Ahok janji membangun folder untuk menangkap dan menampung air hujan di setiap kecamatan dan kelurahan. Juga membeli daerah tangkapan air seperti situ atau waduk di hulu sungai agar debit air yang masuk ke Jakarta bisa dikendalikan.

Saat ini folder atau waduk tempat serapan air sendiri belum dibangun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya merevitalisasi atau membenahi waduk yang sudah tidak terawat. Selama satu tahun mereka menjabat, baru tiga waduk yang dibenahi yakni, Waduk Pluit, Waduk Ria Rio dan Waduk Tomang.

*Benahi transportasi

Jokowi-Ahok pernah mengatakan akan memperbanyak armada angkutan umum, terutama busway. Termasuk juga mengganti kendaraan umum seperti Metromini, dan Kopaja.

Tetapi usaha untuk memperbanyak bus di Jakarta itu tidak berjalan mulus. Dari rencana beli 1.000 armada, hanya 700 bus saja yang disetujui dewan. Rencananya 700 bus itu akan datang pada akhir 2013.

*Atasi macet

Jokowi-Ahok bertekad menuntaskan pembangunan monorel yang sempat mangkrak di era Fauzi Bowo. Mereka juga akan meneruskan rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT).

Groundbreaking MRT dilaksanakan Kamis besok. Tahap pertama MRT dibangun untuk jurusan Lebak Bulus - Bundaran HI. Peletakan batu pertama digelar di sisi barat Jalan Thamrin atau tepatnya di Jalan Tanjung Karang, Jakarta Pusat.

Salah satu usaha mengurai macet, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membatasi penggunaan kendaraan pribadi melalui jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), sewa parkir tinggi, dan pengaturan jam kerja.

Untuk penerapan ERP, Pemprov DKI masih menunggu sarana transportasi massal di Jakarta memadai. Menurut Jokowi, realisasi MRT terhambat lantaran terbentur dengan prosedur dan payung hukum.

*Mempermudah layanan publik

Saat kampanye, Jokowi-Ahok menyatakan akan melaksanakan reformasi birokrasi agar tata kelola Pemprov DKI berjalan bersih, transparan, dan profesional. Serta mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin. Paling lama hanya sampai enam hari kerja.

Dalam memperbaiki sistem reformasi birokrasi, Joko Widodo menjadikan kantor Wali Kota Jakarta Timur sebagai pilot project dengan mengaplikasikan pelayanan satu pintu. Pelayanan satu pintu tediri dari izin usaha dan izin bangunan.

*Satpol PP tanpa senjata

Dengan melucuti alat perang, diharapkan dapat menghindari kekerasan yang dilakukan petugas Satpol PP saat penggusuran atau razia. Tapi konsep itu tidak sepenuhnya dilaksanakan.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santoso, mengungkapkan bahwa aparatnya tidak mau mati konyol dalam menjalankan tugas. Karena itu, pentungan dan tameng akan jadi pilihan terakhir.

Bah, jangan-jangan kalo Jokowi Tersandera Nyapres bisa jadi se-Indonesia Banjir Bandang? Bisa jadi tak hanya Banjir cacian, banjir air, banjir musibah dan yang pasti banjir opini Jasmev dan banjir popularitas semu media bayaran mafia Cina!

Karena Faktanya Inilah Cukong Jokowi Yang Berperan Kuasai Opini

[brbs/vv/voa-Islam.com]

Jokowi Obral Janji Dibantu Jasmev dan Relawan Munafik

Banjir Jakarta menenggelamkan popularitas 'semu' besutan tim sukses dan relawan Jokowi Ahok yang selama ini dialamatkan ke Jasmev (Jokowi Ahok Social Media Volunteer).

Jasmev terkenal brutal menyerang orang yang mengkritisi Jokowi. Hanya orang lugu dan kudet (kurang update) sajalah yang akan termakan manipulasi opini dan menyebarkan syubhat alias keragu-raguan bagi orang lain.

Contoh kasus saja, Jasmev dan tim relawan bawah tanah JOKOWI For President tak segan-segan menyalahkan orang lain, menyerang orang yang tak sependapat, membunuh karakter dan demi ambisi cukong mafia Cina pun tak malu melaporkan ke pemilik akun facebook atau twitter untuk menutup akun yang tak disukai begundal Jasmev.

Lain halnya jika Jokowi dan Ahok yang disalahkan, sejuta arus opini disiapkan untuk menyerang orang lain yang berseberangan dengan JokoHok ini. Padahal mereka hidup di alam Demokrasi yang dijunjung tinggi, namun kenapa Demokrasi yang memberikan kesempatan setiap orang untuk menyatakan pendapatnya malah diberangus??? Otoriter kalo begitu.

Jasmev... Di satu pihak menyalahkan orang lain, dilain pihak Jokohok tak boleh disalahkan! Kalo begini munafik namanya.. " ucap Relawan Voa Islam Peduli dalam sebuah kesempatan

Parahnya JokoHok malah terang-terangan menyalahkan alam, menyalahkan warga yang membuang sampah sembarangan, menuding kerja penjaga pintu air tak becus, melimpahkan kesalahan pada lambatnya DPRD, bahkan lucunya cuaca dan para Gubernur pendahulunya pun tak lepas dari limpahan kesalahan yang dituduhkan Jokowi.

Tak percaya??? Simak deh...

BANJIR JAKARTA JOKOWI-AHOK MENYALAHKAN ORANG LAIN

Berikut adalah deretan beritanya yang dikutip dari media lain, bukan media kami :

1. Jakarta Utara Banjir, Jokowi Ahok Salahkan Penjaga Pintu Air

http://jakarta.okezone.com/read/2014/01/17/500/927758/jakarta-utara-banjir-ahok-salahkan-penjaga-pintu-air

2. Jakarta banjir lagi, Jokowi salahkan DPRD lambat ketuk APBD

http://m.merdeka.com/jakarta/jakarta-banjir-lagi-jokowi-salahkan-dprd-lambat-ketuk-apbd.html

3. Jakarta banjir, Jokowi salahkan cuaca

http://m.sindonews.com/read/2014/01/13/31/826255/jakarta-banjir-jokowi-salahkan-cuaca/biggest#

4. Jokowi menyalahkan para pendahulunya terkait masalah banjir di ibu kota

http://www.jpnn.com/read/2014/01/14/210836/Soal-Banjir,-Jokowi-Tidak-Perlu-Menyalahkan-Pendahulunya-

5. Salahkan Hujan Penyebab Banjir, Walhi Sebut Jokowi Musyrik

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/01/18/salahkan-hujan-penyebab-banjir-walhi-sebut-jokowi-musyrik

6. Banjir Jakarta, Jokowi Kembali Salahkan Bogor

http://www.bogor-kita.com/pemerintahan/kabupaten-bogor/4256-banjir-jakarta-jokowi-kembali-salahkan-bogor.html

7. Penanganan Banjir Jakarta, Jokowi Salahkan Pemerintah Pusat

http://m.jpnn.com/news.php?id=210940

8. Banjir di Kelapa Gading, Jokowi salahkan hujan dan air rob

http://m.merdeka.com/jakarta/banjir-di-kelapa-gading-jokowi-salahkan-hujan-dan-air-rob.html

Siapa Tim Penyandera Jokowi??

Ini dia Tim Relawan Jasmev, Relawan Bawah Tanah Jokowi For President???

Sebanyak 200 orang berbaju kotak-kotak berkumpul di lantai Basement 1 Ruang Andalusia, Gedung 165, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Mereka bukan pekerja kantoran, apalagi penjaga gedung. Mereka merupakan tim “Pusat Syaraf Pemenangan Jokowi-Ahok.” Nama aslinya, “War Room dan Data Center Relawan Jakarta Baru.”

(Foto: Dokumentasi ‘War Room dan Data Center Jakarta Baru’ september 2012 lalu).

http://foto.news.viva.co.id/read/8100-ini-pasukan-komando–bawah-tanah–jokowi-ahok/92234

Sekarang ini mereka menjelma menjadi Ini Pasukan Komando “Bawah Tanah” Jokowi For Presiden.

Beberapa kegiatannya adalah mengopinikan Jokowi sebagai calon paling layak menjadi Presiden, melakukan counter attack terhadap para penyerang jokowi, melakukan pem-bully-an terhadap tokoh-tokoh tertentu guna menaikkan rating jokowi.

Tim cybernet ini melanglang buana diberbagai media sosial seperti facebook

(https://www.facebook.com/groups/Jokowi.Indonesiabaru/?fref=ts, https://www.facebook.com/groups/jokowiPresiden/?fref=ts, dan https://www.facebook.com/groups/jokowiPresiden7/?fref=ts), web, blog dan bahkan bergerak aktif menjadi cityzen journalisme nya jokowi pada beberapa situs seperti: kompasiana dan kaskus.

Menurut beberapa sumber, para pasukan ini setiap orangnya memiliki puluhan akun, dan beberapa blog. hingga tak heran kalau kita menggunakan mesin pencari google dengan mengetik kata “jokowi” maka akan muncul milyaran hal terkait jokowi.

Bagi yang mau coba-coba main-main dengan pasukan ini, siap-siap tebal muka karena di bully. Pasang muka tembok gan. Bisa jadi akun lho juga akan kena hack.

Siapa Tim Cukong Jokowi??

Mafia ChinaConnection dengan kubu Imelda, Lukminto (Sritex),
James Riady (Lippo Group)
Edward Suryajaya (ex Astra, Ortis Holding),
Hashim Djojohadikusumo,
Benny chandra (Ketua Persatuan Tionghoa Indonesia),
Kevin Wu (BCA cab Jakarta),
Lia angraeni (Indofood group),
Jhony Liem (pengusaha elektronik),
Hermawi taslim,
Rudy Hartono
Masih ada sekitar 50 tokoh Cina Jakarta.
Sedangkan Jenderal Luhut Panjaitan sukses konsolidasikan kekuatan konglomerat-konglomerat etnis Tionghoa Ex buronan BLBI di Singapore yang berjumlah sekitar 20-an konglomerat.

Berikut informasi dari situs Kemendagri yang memuat tulisan bertajuk “19 Janji Jokowi Saat Kampanye”.

Tidak memakai Voorijder untuk merasakan juga kemacetan
Hanya satu jam di kantor. Selebihnya, meninjau pelayanan publik di lapangan.
Tidak tersinggung dengan pertanyaan wartawan yang menyudutkan pihaknya
Tidak memberikan pentungan dan perlengkapan yang memungkinkan Polisi Pamong Praja memukul warga.
Menambah 1.000 unit bus Transjakarta
Memberikan honor tambahan kepada Ketua RT/ RW di Jakarta sebanyak Rp 500 ribu per bulan, dan asuransi kesehatan.
Memberikan asuransi kesehatan kepada semua anggota RT/RW.
Akan memimpin Jakarta selama lima tahun. Tidak menjadi kutu loncat dengan mengikuti Pemilu 2014. (Jumpa pers di rumah Megawati Soekarnoputri, 20 September 2012)
Membangun perkampungan yang sehat dan layak huni. Hunian di bantaran Sungai Ciliwung di desain menjadi kampung susun. Melakukan intervensi sosial untuk merevitalisasi pemukiman padat dan kumuh tanpa melakukan penggusuran. (Debat Calon Gubernur DKI Jakarta, 14 September 2012)
Mengatasi banjir dengan melakukan pembangunan embung/folder untuk menangkap dan menampung air hujan di setiap kecamatan dan setiap kelurahan. Mengintegrasikan seluruh saluran drainase agar terkoneksi dengan kanal-kanal pembuangan air.
Memperbanyak armada angkutan umum, terutama bus TransJakarta di koridor-koridor yang tetap dipertahankan sebagai jalur bus khusus. Merintis MRT/subway. Busway diubah menjadi railbus yang berkapasitas lebih besar. Dengan demikian yang bergerak warga bukan mobil.
Membangun Mal PKL, Ruang Publik dan Revitalisasi Pasar Tradisional sehingga tidak mengganggu pengguna jalan. (Jakarta, 18 September 2012)
Membangun kebudayaan warga kota berbasis komunitas. Merevitalisasi dan melengkapi fasilitas kawasan Old Batavia.
Membenah birokrasi bersih dan profesional agar pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan profesional.
Memberikan pendidikan gratis Kartu melalui kartu Jakarta Pintar. Dengan kartu ini maka warga Jakarta dapat merasakan pendidikan gratis dari SD hingga SMA. Program ini telah berhasil diterapkan di Solo selama 5 tahun. (Kampanye di Kampung Sawah, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, 29 Juni 2012).
Melegalkan tanah-tanah yang sebelumnya tidak diakui oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau tanah ilegal. (Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, 15 September 2012)
Melakukan redesain total dengan membangun Jakarta dari kampung-kampung. (Menteng Dalam, 14 September 2012).
Setiap kampung punya ruang publik, ruang hijau, serta drainase memadai dan punya tangki pembuangan komunal. (Menteng Dalam, 14 September 2012)
Melanjutkan program Kanal Banjir Timur serta pembangunan tanggul di tiap kecamatan.

Jokowi Raih Man Of The Year Meski Langgar 8 Dari 19 Janjinya

JAKARTA (voa-Islam.com) - Kebelet Nyapres, i tulah ungkapan yang tepat disematkan pada jaringan media milik James Riady dan Lippo yang menobatkan gelar Man of the year dari Majalah Globe edisi Januari 2014 ini. Seperti diketahui, James Riady memang salah investor yang mengorbitkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

Akan lebih arif jika ditingkatkan sense of crisis nya ketika bangsa Indonesia dan khususnya kota Jakarta yang tengah dilanda banjir serta telah menelan puluhan korban jiwa meninggal dan ribuan kepala keluarga sengsara akibat janji yang belum kunjung ditepati oleh Jokowi.

Dari semua pernyataannya pada masa kampanye, ternyata Jokowi telah melanggar delapan janji, dari 19 janji yang diucapkan saat Jokowi berkampanye pada Pilgub DKI Jakarta.

Mustofa Nahra Wardaya, melalui akun Twitter ‏@MustofaNahra berkicau. “1-8 sudah dilanggar,” tulis @MustofaNahra

Berikut informasi dari situs Kemendagri yang memuat tulisan bertajuk “19 Janji Jokowi Saat Kampanye”.

Layakkah Jokowi meraih gelar 'Man of The Year' sedangkan kini warganya kelaparan dan terhempas dalam lautan banjir Jakarta? Anda tentu dapat menilainya bukan??

- See more at: http://www.voa-Islam.com/read/citizens-jurnalism/2014/01/21/28750/jokowi-raih-man-of-the-year-meski-langgar-8-dari-19-janjinya/#sthash.VxxGjZDc.dpuf

Pesan singkat dari tulisan ini agar kita lebih realistis dan tidak munafik!

[rn/tonysyarqi/brbs/voa-Islam.com]

Stanley Greenberg, Konsultan Yahudi Jokowitainment

JAKARTA (voa-Islam.com) - Luar biasa hebat konspirasi James Riady cs dalam mengorbitkan Jokowi ke puncak popularitas demi terwujudnya mimpi mereka untuk memiliki seorang Presiden Indonesia yang berada di bawah kendali dan pengaruh mereka.

Tapi, disisi lain betapa bodohnya negeri ini, tulis Raden Nuh. Pertanyaan seperti judul di atas selalu mengganggu pikiran Raden Nuh jika melihat fenomena yang terjadi di tengah–tengah masyarakat kita yang latah memuja memuji tokoh tertentu padahal sosok tokoh itu tidak layak diberikan puja puji.

Begitu bodohkan bangsa kita ini yang terlalu mudah terkecoh dengan pencitraan dan opini sesat yang direkayasa oleh pihak tertentu untuk memberikan kesan baik terhadap figur yang sesungguhnya tidak baik.

Begitu bodohkah bangsa Indonesia yang tidak pernah mau belajar dari pengalaman pahit ditipu para penjahat bertopeng malaikat. Banyak tokoh yang semula disanjung dan diteladani, kemudian terbukti tidak lebih dari seorang penipu. Ketika mereka kabur, tinggalah rakyat korban penipuannya menangis menderita meratapi kerugiannya.

Begitu bodohkah rakyat Indonesia hingga terlalu mudah percaya berita dan opini yang dibentuk pemberitaan media mengenai karakter, integritas dan kredibiltas seorang tokoh. Tidak adakah mekanisme check and recheck yang semestinya dilakukan sebelum memberi kepercayaan besar atas sebuah amanah yang sangat menentukan nasib dan masa depan seluruh rakyat Indonesia.

Tidakkah sesuatu pencitraan yang berlebihan semestinya membuat kita lebih hati–hati dalam menilai figur tersebut. Bagaimana mungkin kita mempercayai bahwa tidak ada udang di balik batu dari sebuah realitas pencitraan sedemikian banyak media terhadap seseorang tanpa terlebih dahulu kita menganalisa apa sebenarnya tujuan pencitraan tersebut dan siapa pelaku atau sutradaranya.

Begitu kasat mata rekayasa pencitraan yang dibangun secara sistmatis, masif, terencana dan pasti menghabiskan uang yang sangat besar untuk pencitraan Joko Widodo atau Dahlan Iskan. Bahkan untuk Jokowi, nama akrab Joko Widodo, rekayasa pencitraan dirinya perlu diwaspadai.

Pencitraan terhadap Jokowi dilakukan oleh sebuah tim pencitraan yang lengkap, berpengalaman, terdiri dari berbagai kelompok yang bertugas dan bertanggungjawab untuk membentuk citra diri Jokowi sesuai dengan keinginan rakyat atau target yang ditetapkan tim konsultan pencitraan Jokowi.

Berdasarkan pengamatan kami yang sudah lama mencurigai adanya maksud jahat terselubung dari pihak tertentu terkait pengorbitan Jokowi sebagai ‘tokoh nasional, tokoh terpopuler, calon Presiden terbaik’ dan seterusnya, terlihat jelas rekayasa pencitraan Jokowi dilakukan melalui cara – cara sebagai berikut :

Ratusan media nasional dan lokal (koran, majalah, TV, radio, media online dll) dikontrak dan dibayar untuk setiap hari memuat berita positif tentang Jokowi. Pada media cetak yang dikontrak dan dibayar tersebut, disediakan halaman atau kolom khusus yang memuat berita positif tentang Jokowi. Pada media online, ditargetkan pemuatan berita Jokowi sampai sebanyak – banyaknya. Detik online misalnya, memuat berita tentang Jokowi bisa sampai 50 kali atau 50 judul per hari dan selalu ditayangkan setiap saat. Begitu tingginya target frekwensi menaikan berita tentang Jokowi, sampai – sampai semua aktifitas Jokowi dimuat dan diberitakan media.

Jokowi akan naik sepeda ke kantor, Jokowi lari maraton, Jokowi akan mudik ke Solo, Jokowi akan ke Pluit, Jokowi nonton film, Jokowi nonton wayang, Jokowi makan banyak sebelum nonton, Jokowi antar makanan ke Megawati, Jokowi bertemu si anu, Jokowi hebat, Jokowi luar biasa, Jokowi berniat, Jokowi tertawa, jokowi dikawal, Jokowi bersedih, Jokowi disambut warga, Jokowi bagi–bagi uang, Jokowi blusukan, Jokowi bermimpi, dan seterusnya…

Mungkin hanya ketika Jokowi buang angin, Jokowi buang hajat, Jokowi mimpi basah atau Jokowi sedang cebok, yang tidak dimuat oleh media massa–media massa bayaran dan kontraktor pencitraan Jokowi tersebut.

Sejumlah pengamat dan akademisi kampus disewa oleh sutradara dibalik pencitraan Jokowi untuk memberikan pendapat, penilaian dan kesan baik tentang Jokowi. Sesuai informasi yang diterima banyak staf pengajar dari Fisip UI Depok yang dibayar untuk mendukung pencitraan Jokowi. Mereka ini rutin memberikan pendapat atau komentar positif terhadap sosok Jokowi. Perilaku akademisi seperti ini dulu kami juluki ‘pelacur intelektual’. Menggadaikan rasionalitas dan keilmuannya demi rupiah.

Jaringan internasional digunakan untuk memberikan ‘legitimasi’ pencitraan positif tentang Jokowi. Bayangkan saja, seorang Gubernur di Indonesia yang belum membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin, belum ada prestasi kerjanya, tetapi sudah dipuja puji melalui pemberitaan berbagai media di luar negeri. Informasi yang kami terima, pemuatan berita tentang Jokowi ini adalah hasil dari rekayasa James Riady, Stan Greenberg cs dan jaringan Arkansas Connection yang diduga sebagai otak dari semua rekayasa pencitraan diri Jokowi.

James Riady adalah tokoh konglomerat pemilik grup Lippo yang merupakan teman baik mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton selama puluhan tahun, sejak 1986 sampai sekarang. James memiliki banyak catatan buruk mengenai sepak terjangnya di dunia bisnis dan politik, baik di Indonesia atau pun di dunia internasional.

Sejak menganut agama Kristen Evangelis, kedekatan James dengan tokoh Evangelis Amerika Serikat Pat Robertson sudah menjadi pengetahuan umum. Hal tersebut menempatkan James sebagai sosok yang selalu dicurigai umat Islam mengingat Pat Robertson, Mentor James Riady dikenal sebagai tokoh fanatik dan sangat membenci Islam/anti Islam.

Sementara itu Stan Greenberg adalah seorang Yahudi Zionist. Partner sekaligus pemilik konsultan politik terkemuka AS, Greenberg Quinlan Rosner, konsultan politik yang selalu digunakan Partai Demokrat AS dan berpengalaman menjadi konsultan ratusan politisi terkenal di dunia. James dan Greenberg keduanya adalah anggota utama Arkansas Connection.

Ratusan orang baik tenaga honor mau pun karyawan organik yang dipekerjakan di perusahaan–perusahaan Lippo Grup dan perusahaan para konglomerat Tionghoa yang menjadi pendukung pencitraan Jokowi, dikerahkan untuk membentuk citra palsu Jokowi melalui sosial media (socmed). Ribuan akun di berbagai socmed (twitter, facebook, dll) dikerahkan untuk mendongkrak popularitas dan kesan positif tentang sosok Jokowi. Mereka juga bertugas melindungi Jokowi dari segala bentuk kritik, termasuk pengungkapan kebenaran tentang siapa sebenarnya Jokowi.
ekayasa pencitraan Jokowi tidak hanya didukung oleh James Riady, Stangreeberg dan Arkansas Connection, melainkan juga oleh mayoritas konglomerat Tionghoa Indonesia, jaringan etnis China dunia/internasional, segelintir tokoh dan konglomerat pribumi serta dari berbagai kalangan/lembaga/insititusi non muslim, gereja, mayoritas komunitas Tionghoa Indonesia dan seterusnya. Benar–benar sebuah konspirasi tingkat tinggi yang dibentuk dan dijalankan dalam rangka mensukseskan Jokowi sebagai Presiden boneka di Indonesia.
Pencitraan Jokowi yang luar biasa, menghabiskan sumber daya uang, waktu dan tenaga yang sangat besar itu, juga berhasil menutupi fakta–fakta yang sebenarnya tentang karakter, kinerja dan track record Jokowi. Masyarakat tidak lagi berfikir logis dan tidak skeptis dalam menilai sosok Jokowi. Begitu banyak catatan buruk tentang Jokowi yang diabaikan atau terlindas oleh Tsunami Informasi dan opini yang dijejalkan konspirasi tingkat tinggi ini. Fakta bahwa Jokowi sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) atau penilaian kinerja Kemendagri yang membuktikan prestasi Jokowi biasa–biasa saja, malah lebih buruk dibanding kinerja rata–rata kepala daerah se– Indonesia, tidak menjadi perhatian rakyat.

Fakta bahwa Jokowi patut diduga terlibat korupsi pelepasan aset pemda Solo (Hotel Maliyawan), korupsi dana KONI Solo sebesar Rp. 5 miliar, korupsi hibah dana rehabilitasi pasar dari Pemda Jawa Tengah Rp. 1 miliar, korupsi dana bantuan siswa miskin Solo, korupsi proyek pengadaan videotron Manahan Solo, korupsi renovasi THR Sriwedari Solo, dan lain–lain, diabaikan begitu saja oleh rakyat Indonesia. Belum lagi dugaan korupsi Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Program KJS dan KJP, KKN pada penunjukan pemenang dan pelaksana proyek MRT/Monorail Jakarta, korupsi pengadaan sumur resapan dan lain–lain.

Setiap zaman baik dalam kondisi normal atau pun dalam krisis politik, selalu menghasilkan dua alternatif: kehancuran dan kebangkitan. Setiap krisis politik akan melahirkan pahlawan dan bajingan. Bagi mereka yang berpandangan fatalis, krisis melulu dianggap sebagai malapetaka. Sebaliknya, bagi mereka yang penuh harapan, krisis bukan berarti celaka.

Krisis bisa berarti proses berat penuh tantangan yang harus dilalui sebelum “melahirkan”. sesuatu. Krisis ibarat perjuangan seorang ibu sebelum melahirkan “bayi kebahagiaan” yang segera mengganti semua tangis menjadi derai-tawa.

Krisis kepemimpinan bisa secara alamiah namun bisa juga dengan rekayasa penciptaan opini palsu melalui media–media seperti yang terjadi di Indonesia saat ini.

Sekelompok konglomerat Cina bersatu padu, bergabung dengan jaringan internasional seperti Arkansas Connection dan Jaringan China dunia yang didukung penuh pemerintah China melalui China Military Intellegence (CMI) atau dukungan dana tak terbatas dari perusahaan kedok/samaran bernama China Resources Corporation Ltd yang selama puluhan tahun memberikan bantuan finansial ke kelompok Lippo Grup di seluruh dunia.

Dengan anggaran tidak terbatas, jaringan dan penguasaan media yang mayoritas, kemampuan teknis rekayasa komunikasi politik dan opini, kelompok ini mampu menghancurkan semua tokoh yang potensial mengalahkan Jokowi dan mengantarkan Jokowi menjadi primadona tunggal di media–media dan ruang publik.

Untuk mencapai prestasi ini, tidak tanggung–tanggung, turut bergabung sebagai pemain utama di balik Jokowi, pakar konsultan politik terkemuka Stan Greenberg, yang terbukti sukses mengantarkan Bill Clinton menjadi Presiden AS untuk dua periode dan 11 pemimpin (Presiden dan perdana menteri) lainnya di negara masing–masing.

Memang tidak pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya, bisa hadir sosok seorang James Riady yang dalam dirinya bisa menyatu dua kekuatan utama dunia yakni China dan Amerika Serikat yang dalam hal ini diwakili oleh Arkansas Connection.

Meski bukan organisasi resmi negara AS, Arkansas Connnetion, dimana James Riady sebagai salah satu elitnya, adalah organisasi yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintahan Obama, Presiden AS yang sangat menghormati dan mendengar saran–saran Arkansas Connection.

Krisis, karenanya, juga selalu menghasilkan pecundang dan pahlawan. Para pecundang adalah mereka yang mau melakukan apa saja, terutama dengan imbalan bayaran sebagaimana terjadi pada tokoh–tokoh dan selebriti Indonesia.

Mereka rela melacurkan pendapat dan hati nurani mereka, ikut–ikutan memuja seorang anak manusia yang bernama Jokowi, meski sadar sepenuhya bahwa Jokowi itu belum layak dan tidak semestinya mendapat apreasiasi luar biasa seperti itu karena kapasitas, integritas, kapabilitas dan kredibiltas Jokowi yang sebenarnya jauh dari memadai untuk dapat disebut pemimpin yang berhasil.

Mereka yang berdiri di belakang Jokowi dengan menggadaikan akal sehat dan hati nuraninya itu adalah para pecundang, pelacur intelektual.

Mereka termasuk para oportunis politik yang mau mengambil keuntungan di tengah-tengah luka bangsa yang menganga, dominasi kebodohan pada mayoritas rakyat Indonesia yang seharusnya mereka bimbing dengan memberikan penilaian atau pendapat yang rasional dan objektif.

Mereka malah memainkan peran sebagai penjerumus mayoritas rakyat Indonesia yang menaruh kepercayaan kepada mereka.

Mereka menjadi pencundang bukan karena kalah dalam pertarungan. Tapi, karena mereka memilih untuk takluk pada kepentingan pribadinya, di kala bangsa dan negara masih membutuhkan pengorbanan, kejujuran dan contoh teladan.

Sementara itu, para pahlawan adalah mereka yang rela menanggung derita, kecewa, bahkan kesempatan untuk menjadi populer karena berani berbeda pendapat dengan opini arus utama (mainstream). Para pahlawan adalah mereka yang berani bersikap tegas dan konsisten membela kebenaran dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya.

Sejatinya mereka yang berani bersikap tegas dan menjunjung tinggi objektifitas ini adalah para pemenang, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk rakyat banyak meski konsekwensinya mereka diserang oleh pasukan khusus pembentuk opini yang berjumlah ribuan orang banyaknya.

Pasukan khusus nasi kotak ini bersiaga 24 jam sehari, 7 jam seminggu dan 30 hari sebulan, siap membully siapa saja yang berani berpendapat berbeda apalagi mengecam sang tokoh boneka bernama Jokowi yang diagung–agungkan laksana santo atau nabi.

Para pecundang adalah mereka yang mandi kekayaan dari uang bayaran yang diterimanya dari para cukong penyandang dana penCapresan Jokowi. Begitu banyak uang yang digunakan penyandang dana Jokowi untuk mendukung kesuksesan rencana mereka menjadikan Jokowi sebagai Presiden boneka yang di bawah kendali mereka.

Tujuan akhirnya, tentu saja keuntungan yang berlipat ganda yang akan mereka peroleh, ekonomi dan politik, jika nanti Jokowi berhasil mereka dudukan sebagai Presiden boneka.

Para pecundang adalah mereka yang terdiam meski banyak korupsi besar gila–gilaan di depan mata. Misalnya dalam kasus PLN dan Pertamina yang coba dirampok habis Dahlan Iskan dengan cara licik dan memakai perisai opini media sebagai pelindungnya.

Bukan itu saja, para pecundang adalah yang memanfaatkan konspirasi media untuk menjatuhkan citra para tokoh lawan potensial jagoan mereka dengan menyebar fitnah–fitnah keji. Mereka tak segan-segan gunakan segala macam isu untuk menghantam lawannya.

Mula dari isu SARA hingga tuduhan korupsi. Mereka melakukan pemutarbalikan fakta yang didukung oleh media–media dan strategi komunikasi politik canggih yang disusun secara masif, sistematis, terencana dengan baik dan didukung dana yang luar biasa besar.

Kita semua bisa menjadi pecundang. Bisa pula menjadi pahlawan. Sebab predikat demikian sangat situasional dan tergantung siapa yang memberikan. Seorang pahlawan hari kemarin, bisa menjadi pecundang hari ini. Begitu pula sebaliknya.

Celakalah mereka yang terus-menerus memainkan peran pencundang dari hari kemarin hingga kini.

Sebab itu kita perlu memberikan penghargaan yang tulus bagi Megawati Soekarnoputri yang dengan gigih melindungi partainya dari tekanan dahysat langsung atau tidak langsung dari para konglomerat hitam yang ingin memaksakan Jokowi Si Boneka Glembuk menjadi calon Presiden dari PDIP.

Upaya Megawati melindungi partainya dari infiltrasi para konglomerat Cina yang ingin menguasai PDIP dan Indonesia dengan bantuan kader-kader PDIP pengkhianat patut diapresiasi dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia.

Upaya Megawati menyelamatkan partainya, sesungguhnya juga mengandung makna telah menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari penguasaan para konglomerat Cina hitam, sebagian tokoh mantan jendaral yang ambisius dan buta mata hatinya dan para politisi pengkhianat bangsa yang tega melihat negara ini hancur demi memuaskan syahwat kekuasaan dan kekayaan pribadi. [jabir/rn/tm2r/voa-Islam.com]

Gus Dur-Mega Membesarkan Naga, Membelit Garuda

Selain Pemilu 1999, banyak kejadian istimewa terjadi pada masa BJ. Habibie menjadi Presiden RI. Yang sangat menonjol adalah persoalan ekonomi, dan kelanjutan dari krisis moneter. Habibie tidak percaya terhadap konsep pembangunan Widjojo Nitisastro yang selama Soeharto berkuasa menangani ekonomi Indonesia.

Pada akhir jabatannya, ketika IMF mulai terasa memaksakan kehendaknya, Soeharto sempat menyadari bahwa selama ini dia terjebak di dalam kapitalisme dan liberalisme ekonomi yang bertentangan dengan amanat Konstitusi; dan oleh sebab itu pula perekonomian Indonesia selalu berpihak kepada yang kuat.

Bukan hal yang luar biasa, kalau di masa Orde Baru terjadi ketimpangan pendapatan yang sangat besar antara Kelompok yang Kaya dan yang Miskin. Kelompok kaya didominasi oleh komunitas ECI yaitu para pengusaha yang menguasai industri dan perdagangan di hampir semua wilayah Indonesia.

Sedang yang umumnya miskin adalah para Pribumi yang menjadi buruh, petani dan nelayan, serta pedagang kecil dan karyawan swasta; para pegawai negeri dan pejabat negara umumnya juga didominasi oleh Pribumi yang mewakili kelompok menengah.

Masyarakat pun tahu masuknya modal besar asing sekaligus disertai dengan penguasaan atas sumber-sumber kemakmuran rakyat, seperti di sektor Migas dan pertambangan umum.

Krisis Moneter

Habibie menolak pikiran-pikiran Widjojonomics dan kawan-kawannya itu; mereka pun dikenal sebagai tokoh-tokoh Mafia Berkeley.

Sekalipun pikiran dan kebijakan Widjojo dan kawan-kawannya pada awal pembangunan mampu mengantarkan Indonesia ke masa hiruk-pikuk dan kejayaan pembangunan bersama Soeharto selama 30 tahun.

Akan tetapi tetap saja mereka tidak mampu membawa ekonomi Indonesia untuk take-off; Si Miskin terlalu banyak sehingga menjadi beban yang terlalu berat bagi “pesawat pembangunan” Rostow untuk bisa meninggalkan landasan pacu. Bahkan justru pada saat-saat kritis itu sempat pula terjebak dalam krisis moneter.

Meskipun begitu, Presiden Habibie dan orang-orang pilihannya pun tidak mampu menjelaskan secara konseptual alternatif yang lebih baik, selain menonjolkan pentingnya Indonesia menguasai teknologi.

Apalagi kehadiran Habibie yang amat sangat pendek, hanya 17 bulan saja, dengan begitu tidak sempat membuahkan apa-apa terhadap perekonomian Indonesia.

Habibie dengan Habibienomics-nya tidak percaya pula kepada para ekonom Universitas Indonesia anak buah Widjojo. Oleh karenanya dia mengangkat Bambang Subianto, seorang sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung yang memeroleh gelar doktornya dalam bidang ekonomi di Inggris menjadi Menteri Keuangannya menggnatikan Fuad Bawazir.

Pada masa BJ. Habibie pula diterbitkan undang-undang yang mengubah kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral pemegang Otoritas Moneter bebas dari kekuasaan pemerintah; di jaman Soeharto selama 30 tahun lebih Bank Sentral berada di bawah Menteri Keuangan.

Pada kenyataannya, kebijakan Habibie ini mampu menurunkan kembali nilai Dollar yang sempat naik lima kali lipat pada Januari 1998 kembali menjadi sekitar 6.000 Rupiah per Dollar pada bulan September 1999, setahun lebih dari sejak Soeharto mundur.

Gubernur Bank Indonesia, Syahril Sabirin, yang diangkat Soeharto lalu dipertahankan oleh BJ. Habibie, serta Bambang, tentu memunyai kontribusi besar dalam mendongkrak nilai Rupiah ini.

Tak terkecuali juga Tanri Abeng, Menteri BUMN, yang dikenal dengan sebutan “Menejer 1 milyar Rupiah”, yang konon gajinya sebulan mencapai 1 milyar Rupiah. Itu sewaktu dia menjadi chief executive officer di PT. Bir Bintang, sebuah perusahahan minuman keras.

Di tangan Tanri, restrukturisasi terhadap BUMN yang selama ini menjadi beban Negara karena tidak efisien dan dijadikan sapi perah oleh Rezim Soeharto, mulai menuai keuntungan dan mampu memasuki bursa saham. Situasi mana sangat kontras dibanding dengan perkembangan ekonomi rakyat, yang melibatkan usaha-usaha kecil, menengah dan koperasi.

Pada awalnya mereka bisa bernapas lega oleh penanganan Adi Sasono, Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan kucuran trilyunan Rupiah kredit dana Negara; tetapi ketika ratusan milyar dana itu hilang tanpa bisa dipertanggungjawabkan, maka selain sungguh menyedihkan dan memalukan, tentu ada yang salah dalam pelaksanaannya.

Apalagi sesudah itu, usaha-usaha ekonomi rakyat itu pun tidak mampu berkembang; dan lalu terpuruk lagi sampai kini.

Sungguh prestasi yang luar biasa dari era BJ. Habibie, ketika nilai Rupiah menaik lagi; hanya jatuh sekitar 2.5 kali lipat dari posisi 2.450 Rupiah sebelum krisis Juni 1997.

Dengan nilai itu, pembayaran kembali atas hutang asing, baik dalam bunga maupun pokoknya, menjadi lebih ringan. Itu adalah posisi terbagus harga Dollar dalam Rupiah sejak krisis moneter 1997; sebab di tangan Gus Dur nilai Rupiah itu jatuh lagi.

Terlebih-lebih sesudah Syahril Sabirin dipecat Gus Dur, karena melikwidasi Bank Papan Sejahtera, di mana ada saham Gus Dur di dalamnya, Rupiah sempat terjerembab lagi; lalu terus nangkring sampai beberapa lama di sekitar 10.000 Rupiah.

Presiden BJ. Habibie juga melanjutkan penyelesaian terhadap krisis moneter 1997 itu yang berdampak pada timbulnya Skandal BLBI. Ketika itu Soeharto sudah memulainya dengan Program Penjaminan Pemerintah terhadap para nasabah bank untuk mengatasi krisis kepercayaan kepada dunia perbankan itu, pasca dilikwidasinya 16 bank swasta kecil pada 1 November atas saran IMF.

Menyusul itu Gubernur Bank Sentral Syahril Sabirin diangkat menggantikan Sudradjad Djiwandono.

Pada awal Skandal BLBI itu terjadi pemecatan atas beberapa petinggi Bank Indonesia, karena menyalahgunakan wewenang dengan mengucurkan dana bantuan likwiditas kepada Bank Danamon, Bank Harapan Sejahtera, Bank Nusa Internasional dan Bank Nasional; hampir 20 trilyun Rupiah kerugian Negara yang diakibatkan oleh kesalahan itu.

Sebagai akibatnya, pada akhir 1997 itu Soeharto memecat empat orang Direktur Bank Indonesia, yaitu Hendrobudiyanto, Heru Soepraptomo, Paulus Soetopo Tjokronegoro, dan Boediono, kesemuanya dari bidang Pengawasan Bank Umum; sedang Djiwandono sendiri masih dipertahankan.

Baru pada April 1998, yaitu sesudah kabinet baru terbentuk, semua Direksi Bank Indonesia diganti; dan Djiwandono pun digantikan Syahril Sabirin.

Bersama dengan 80 orang petugas Bank Indonesia lainnya, keempat Direktur Bank Indonesia yang dipecat itu diperiksa oleh Jaksa Agung Marzuki Darusman pada masa Presiden Gus Dur.

Akan tetapi, dari para Direktur Bank Indonesia itu hanya Hendrobudiyanto, Paulus Soetopo Tjokronegoro dan Heru Soepraptomo, yang diajukan ke Pengadilan Jakarta Pusat. Tidak diketahui dengan jelas kenapa dan bagaimana Boediono bisa lepas dari jerat hukum Jaksa Agung; padahal Boediono pulalah yang mendukung dan yang sekaligus mengawali pengucuran dana BLBI.

Skandal ini kemudian menjadi skandal besar yang membuat rakyat Indonesia serasa terjajah kembali. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI pada 2004, tiga orang tersebut dikenai hukuman masing-masing dengan denda Rp. 20 juta dan penjara 1.5 tahun.

Sedang Boediono sekarang menjadi Wakil Presiden RI; malahan sebelumnya sempat pula menjadi Gubernur Bank Indonesia.

Selanjutnya dalam rangka Program Penjaminan Pemerintah itu, dibentuklah BPPN, sebuah Badan Penyelamat Perbankan Nasional, di mana penyelesaian atas BLBI dialihkan dari Bank Indonsia ke Pemerintah lewat BPPN.

Tetapi kemelut krisis moneter terus berlangsung sebelum BPPN bisa bekerja; yaitu dengan pembekuan 7 buah bank lagi, di samping 7 bank lain yang diambil alih, serta penyehatan terhadap 40 bank lainnya lagi oleh Fuad Bawazier, Menteri Keuangan terakhir di zaman Soeharto. Jumlah dana BLBI yang disalurkan pun menjadi berlipat.

Skandal BLBI ternyata tidak hanya melibatkan pelaku di dalam negeri, namun juga IMF, lembaga keuangan internasional yang diminta membantu Indonesia pada saat berlangsungnya krisis, khususnya karena Indonesia adalah negara penerima hutang dana internasional.

Sebelumnya, lewat Mar’ie Muhammad dan Soedrajad Djiwandono, Pemerintah Soeharto sudah meneken kontrak dengan IMF untuk menangani krisis tersebut pada 30 Oktober 1997. Tetapi ternyata Soeharto keliru dalam memilih rekan dalam penyembuhan krisis; sebagai akibatnya Indonesia terjebak dalam kesepakatan Letter of Intent dalam waktu yang cukup panjang.

Kontrak dengan IMF itu adalah the first blow yang mengantarkan Indonesia ke dalam jebakan-jebakan IMF berikutnya. Dengan kerjasama itu pemerintah Indonesia wajib menuruti semua kemauan IMF, seakan-akan itu merupakan kehendak pemerintah Indonesia sendiri.

Indonesia baru bisa melepaskan diri dari kerjasama lebih lanjut setelah hutangnya dalam kontrak itu dibayar kembali pada 2008; sekalipun begitu Indonesia tetap tidak bisa menghindar dari jebakan-jebakan IMF sebelumnya.

Ternyata berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia sesuai dengan “asistensi” pihak IMF itu keliru besar. Kebijakan yang akhirnya menjerumuskan Negara dan seluruh rakyat Indonesia itu, dimulai dari campurtangan IMF yang menuai berbagai macam bencana, dimulai dari penutupan 16 bank swasta nasional kecil-kecil lewat Surat Keputusan Menteri Keuangan pada 1 November 1997.

Di antara bank-bank mana adalah milik keluarga Soeharto sendiri. Karena marah kepada Menteri Keuangannya, serta Gubernur Bank Sentral yang tidak bisa berbuat lain selain menuruti atasannya itu, Soeharto akhirnya menandatangani sendiri Letter of Intent berikutnya di depan Michael Camdesus, Direktur Eksekutif IMF, di Istana Cendana, rumah kediaman Soeharto, pada 15 Januari 1998.

Surat pernyataan kehendak yang awalnya terdiri dari ratusan butir yang sangat rinci itu menjadi the second blow yang cukup mematikan bagi ekonomi rakyat Indonesia sampai belasan tahun hingga hari ini.

Surat yang direkayasa sedemikian rupa oleh IMF seakan-akan menjadi keinginan pemerintah Indonesia sendiri itu berlanjut dengan peninjauan kembali fungsi Bank Indonesia sebagai the lender of the last resort pada masa pemerintahan BJ. Habibie.

Bank Indonesia menjadi Bank Sentral yang independen dari kekuasaan pemerintah; serta dimunculkannya program baru, yaitu program penjaminan bagi para nasabah bank-bank oleh pemerintah Indonesia.

Program itu selanjutnya disusul dengan pengucuran dana obligasi negara khusus yang disebut Obligasi Rekapitalisasi, disingkat Obligasi Rekap, atau OR, sebagai hasil kesepakatan dalam Letter of Intent baru yang ditandatangani pada 20 Januari 2000 oleh rezim Gus Dur.

Letter of Intent baru tersebut menjadi the final blow yang mematikan bagi perekonomian rakyat, bangsa dan Negara Indonesia. Dana OR itu dimaksud untuk menambah modal perbankan agar mencapai rasio kecukupan modal, atau capital adequacy ratio, setidaknya 8% pada akhir 2001.

Tahap berikutnya adalah penjualan bank-bank berikut segala asetnya yang semula dimaksudkan untuk menarik kembali dana rekap itu; ternyata aset berupa sampah-sampah itu tidak laku dijual.

Sampai dengan akhir tahun 1998 itu Habibie bersama-sama IMF melanjutkan program penyehatan perbankan dengan membentuk skema-skema kesepakatan. Skema kesepakatan itu terutama bermaksud mengalihkan kewajiban bank menjadi kewajiban pemegang saham pengendali atau pemilik bank.

Antara lain, melalui Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham perbankan penerima dana BLBI, Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA); juga Master Refinancing Agreement (MRA) yang kemudian disempurnakan menjadi Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA) terhadap bank-bank penerima dana BLBI yang besar-besar; serta APU, atau Akta Pengakuan Utang.

Adapun MSAA adalah skema yang diperuntukkan penerima BLBI yang nilai aset-asetnya mencukupi pembayaran seluruh kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan skema ini para obligor diberi waktu empat tahun untuk menyerahkan aset-asetnya.

Dalam prakteknya, para obligor memanipulasi nilai asetnya dengan harga yang tinggi, padahal nilai sesungguhnya tidak cukup untuk membayar kewajibannya. Sedang MRNIA adalah untuk para obligor yang nilai aset-asetnya tidak mencukupi nilai kewajibannya, sehingga harus ditambah dengan jaminan aset pribadi; jangka pelunasan juga untuk waktu empat tahun.

Pada hakekatnya APU adalah revisi dari MSAA, di mana para obligor harus membuat pernyataan untuk membayar hutang BLBI yang diterimanya secara tunai dan angsuran dalam waktu yang disepakati kedua pihak.

Demikian pula Habibie telah memulai menerbitkan klausul Release and Discharge (R & D) yang akan membebaskan para obligor penerima dana BLBI dari tuntutan hukum, apabila mereka menyerahkan aset-asetnya sebagai pembayaran hutangnya.

Pada Februari 1999 Habibie menyepakati pengalihan tagihan atas dana BLBI dari Bank Indonesia kepada pemerintah, melalui BPPN, senilai sekitar 145 trilyun Rupiah.

Akan tetapi pada Maret 1999 pemerintah Habibie terpaksa membekukan lagi 38 bank, sebagian besar di antaranya justru bank-bank yang sudah memeroleh dana penyelamatan dari BPPN.

Dalam prakteknya, ternyata pengucuran dana BLBI ratusan trilyun Rupiah itu bukannya memperbaiki kinerja perbankan dan memulihkan perekonomian nasional, tetapi justru membuat bank-bank itu tambah bangkrut sehingga harus dibekukan; bahkan sebagian harus ditutup.

Dana rakyat Indonesia ratusan trilyun tersebut disimpangkan dan diselewengkan, sehingga sebagian besar, yaitu sekitar 138 trilyun Rupiah sendiri, masuk ke dalam saku-saku pribadi para oknum perbankan, pejabat Bank Indonesia dan pemerintah.

Ternyata di luar itu, Bank Indonesia masih mengucurkan dana tambahan BLBI sebesar 65 trilyun Rupiah. Jumlah hutang BLBI sebesar 210 trilyun itu dibayar Pemerintah BJ. Habibie dengan menggunakan SUN, Surat Utang Negara, bersamaan dengan beralihnya kepemilikan bank-bank itu ke tangan pemerintah; tanpa sadar, bahwa berbagai aset bank-bank itu pada hakekatnya adalah sampah yang tidak laku dijual.

Badan Pemeriksa Keuangan Negara, BPK, sudah sejak tahun 2000 melaporkan kepada DPR tentang adanya penyimpangan BLBI dan, bahkan disusul dengan mempublikasikannya; akan tetapi sampai pada jaman Gus Dur, Megawati dan SBY, tidak terlihat adanya keseriusan untuk menindaklanjuti temuan BPK itu.

Bahkan di era Gus Dur, juga atas tekanan IMF, masih ada dana lagi yang harus dikucurkan oleh Negara berupa Obligasi Rekap, atau OR, sebesar 430 trilyun Rupiah; konon dengan maturity-nya sampai tahun 2021. Apabila ditarik, dana OR ini menambah Skandal BLBI menjadi 640 trilyun Rupiah!

National Democratic Institute

Sampai beberapa waktu yang lalu aku masih sempat bertanya-tanya di dalam hati, kenapa secara tiba-tiba kawan-kawan dari YLBHI menjauhi aku.

Aku sempat berpikir, apakah karena aku secara khusus tidak menyampaikan terimakasihku kepada mereka, khususnya kepada Abang Buyung, Hendardi, Luhut Pangaribuan, Bambang Widjoyanto, Munir dan Teten Masduki sesudah aku keluar penjara?!

Memang aku sendiri menyesal, mestinya ada pertemuan bersama, semacam syukuran, antara aku dan para lawyers dan kawan-kawan lain para pembela, para anggota LSM dan pendukungku lainnya selama aku beperkara melawan Soeharto sejak 1995 sampai aku keluar penjara pada 1998.

Tetapi sepertinya aku segera menyibukkan diri dengan urusanku sendiri, menghadapi Pemilu 1999, dan melupakan perjuangan mereka selama itu dalam membelaku. Itukah yang menjadi sebab? Atau ada alasan-alasan lain? Alasan politik? Aku mencoba keras mengingatnya kembali…

Pada Mei 2000, ketika aku mengajukan PK ke Mahkamah Agung dalam Perkara Jerman; lalu sesudah itu, pada November 2000, ketika membuka kembali sidang dalam Perkara Subversi di PN Jakarta Selatan, tidak ada pengacara yang menemaniku di pengadilan.

Tapi sebelum itu, sesudah Soeharto jatuh, dan aku bebas dari Cipinang mereka masih bersamaku. Juga ketika aku ditangkap aparat Habibie pada November 1998 karena tuduhan makar bersama Bang Ali, Pak Kemal dan Mas Edi, pada waktu itu Bang Buyung, Mulia Lubis dan kawan-kawan masih mendampingi kami sebagai Ahli Hukum.

Aku baru merasakan adanya jarak itu pada 1999, ketika aku mulai menyibukkan diri menghadapi Pemilu di bulan April-Mei-Juni. Apa yang terjadi sepanjang tahun 1999 dan sesudah itu?! Kejadian apa saja yang muncul yang berakibat kami, aku dengan kawan-kawan YLBHI khususnya, seakan-akan “pecah”?

Pemilu Juni 1999 dalam dugaanku yang kuat adalah sebuah proses transisional menuju penguasaan terhadap Republik ini, yaitu sebagai kelanjutan dari proses penjatuhan Soeharto oleh khususnya Amerika Serikat dan sekutunya Barat, dan lebih khusus lagi CIA.

Aku beserta para pemuda dan mahasiswa, serta sebagian besar rakyat Indonesia, tentu menghendaki sebuah pergantian menuju sebuah Indonesia Baru yang adil dan makmur, dan yang masyarakatnya sejahtera, abadi, lahir dan batin, dan yang sejajar dan terhormat di antara bangsa-bangsa di dunia.

Tentu CIA menginginkan yang lain, yaitu sebuah Indonesia yang tunduk kepada kemauan Barat dengan demokrasi ala Barat, yaitu demokrasi yang kapitalistis dam neo-liberalis. Jadi, kalau pikiranku tentang Indonesia Baru yang merdeka dan tidak tunduk kepada asing, lalu ditentang oleh mereka, adalah wajar saja.

Tetapi siapa di Indonesia yang ikut mendukung pihak asing itu, dan lalu menjauhiku atau memusuhiku?! Apakah itu pula alasan banyak orang, terutama kawan-kawan seperjuangan dari LSM-LSM Indonesia dan para mantan pengacaraku, untuk menjauh dari aku?!

Misi dan konspirasi apa yang sebenarnya sedang dilakukan mereka di Indonesia ini? Apakah mereka melakukannya berdasarkan pemahaman sendiri, atau dalam kerangka konspirasi di bawah kendali Barat; bahwa Indonesia, untuk bisa menjadi negara maju, haruslah menjadi negara yang kapitalis dan liberalis lebih dulu?!

Ucapan Bang Buyung yang menolak partai-partai gurem, yaitu partai-partai kecil baru yang kalah dalam Pemilu 1999, sulit bisa dimengerti. Mestinya dia ikut menyayangkan partai-partai kecil baru pendobrak statusquo Orde Baru Soeharto tersebut kalah bersaing dengan partai-partai besar Orde Baru di zaman Soeharto, seperti Golkar, PPP, dan PDI atau PDIP serta juga pecahan-pecahan mereka.

Memang ada partai-partai baru yang menang, seperti PKB, PBB, PAN dan PKS; tetapi mereka itu pada masa lalu adalah hasil koalisi partai-partai Orba juga, yang kemudian pecah pasca mundurnya Soeharto. Dan sudah pasti mereka bukanlah partai-partai yang membawa pikiran-pikiran perubahan.

Sedang partai-partai gurem sebagaimana dimaksud Bang Buyung, seperti PUDI, Partai Masyumi Baru pimpinan Ridwan Saidi, Partai Nasional Demokrat pimpinan Edwin Sukowati, Partai Buruh Nasional pimpinan Benny Akbar Fattah, Partai Nasional Indonesia pimpinan Ibu Soepeni dan Partai Rakyat Demokratik pimpinan Budiman Sudjatmiko adalah partai-partai baru yang di jaman Soeharto membawa pikiran-pikiran pembaharuan.

Kami pula yang menyatakan, bahwa Pemilu 1999 tidak absah, karena perhitungan suaranya yang secara manual diwarnai oleh banyak kecurangan partai-partai besar para pendukung Soeharto.

Partai-partai besar itu sudah terbiasa dengan berbagai macam kecurangan Pemilu yang dilakukan Soeharto; kecurangan-kecurangan dari hasil bantuan ABRI. Partai-partai besar pemenang Pemilu yang tidak akan mampu membawa pikiran-pikiran pembaruan itulah yang kembali mewarnai DPR/MPR dan membawa lagi suara Orde Baru, sebagaimana pula Habibie membawa lasykar Orde Baru-nya.

Itukah partai-partai yang diyakini Bang Buyung dan kawan-kawannya akan membawa kepada Indonesia Baru?! Berbagai keanehan itu sedikit-demi sedikit mulai terkuak dan terjawab…

Bagi pihak Barat sendiri mungkin kemenangan partai-partai pro-Orde Baru atau pro-Reformasi tidak menjadi soal. Bagi mereka Soeharto sudah jatuh; dan yang penting, siapa pun yang memimpin Indonesia kemudian “harus tunduk dan mau bekerjasama”.

Mereka pun melakukan seleksi yang ketat; mereka hanya mau menjalin hubungan dengan kelompok anti-Soeharto yang mau bekerjasama dengan Barat.

Mereka sudah menyiapkan semuanya; bahkan di luar kedutaan-kedutaan besar mereka pun sudah ada banyak perusahaan hasil investasi mereka, yang ikut serta menyebarkan agen-agen mereka untuk menjaring siapa saja warganegara Indonesia yang pro-Barat.

Di Indonesia ada sejumlah LSM yang bisa diajak bekerjasama; dari Amerika, Eropa dan Asia pun didatangkan sejumlah LSM “untuk membantu” Indonesia.

Demikian pullah Menteri Luar Negeri AS Medeleine Albright mengirim the National Democratic Institute, NDI, dan the International Republican Institute, IRI, untuk memberikan bantuan gratis kepada partai-partai, para pimpinan dan simpatisannya, pemuda dan mahasiswa, serta para wartawan Indonesia; kesemuanya demi “membantu” rakyat Indonesia menghadapi Pemilu 1999, yang tidak pernah terjadi pada masa Soeharto berkuasa.

Direktur NDI Indonesia, David Timberman, aktif menjaring para wartawan, orang-orang partai dan aktivis-aktivis LSM dengan berbagai kursus gratis untuk “meningkatkan pengetahuan teknis” mereka dan dalam rangka “mengembangkan” partai dan demokrasi menghadapi Pemilu pertama pasca Soeharto.

Mereka mengadakan berbagai lokakarya, antara lain, di Sanur, Bali, dengan menghadirkan pembicara-pembicara dari negara-negara tetangga.

Mereka membantu pula Kementerian Dalam Negeri dan KPU dari Wakil Pemerintah dengan menerjunkan the International Foundation for Electoral System, IFES; mereka menyiapkan format-format untuk penghitungan suara.

Tambahan bantuan asing juga digelontorkan untuk LSM-LSM baru seperti Komisi Independen Pemantau Pemilu, KIPP, pimpinan Mulyana Wira Kusuma dan pemantau-pemantau Pemilu lainnya, seperti Unfrel, University Network for Free and Fair Election yang dipimpin Mulia Lubis, yang para anggota relawannya semua adalah mahasiswa! Dugaanku, para LSM itu sempat berpesta-pora dengan dana-dana bantuan asing itu.

Aku percaya, pihak Amerika Serikat dan sekutunya pun “membantu” Habibie agar mengabaikan Keputusan KPU yang menyatakan Pemilu tidak absah. Bagi mereka, bukankah Habibie hanya sekedar Presiden Transisi?!

Bahkan Bill Clinton sempat mengirim Jimmy Carter, mantan Presiden Amerika Serikat, datang ke Jakarta sekedar untuk menyatakan Pemilu 1999 telah berjalan dengan baik dan demokratis. Luar biasa! Pemilu 1999 hanyalah sasaran antara Amerika Serikat… Sasaran berikutnya masih menunggu!

Dalam dugaanku, Habibie dan rezimnya tidak tahu apa-apa yang sedang “dikerjakan” pihak Barat terhadap Indonesia dan dirinya. Dia merasa yakin bisa memenangkan Pemilu dan juga lembaga kepresidenan.

Oleh Baramuli, tokoh Golkar dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung, serta dengan bantuan orang-orang di kabinetnya, Habibie dilibatkan dalam kasus Bank Bali, kasus dengan nilai uang yang tidak terlalu besar, hanya sebesar 546 miliar Rupiah.

Dana sebesar itu adalah dana cadangan Bank Bali, milik Rudy Ramli, di Bank Indonesia yang tidak pernah bisa dicairkan dalam waktu cukup lama. Seorang broker, Djoko S. Tjandra, kemudian “mampu” mencairkan dana tersebut dengan imbalan. Ternyata dana tersebut tidak sampai ke tangan Bank Bali melainkan hilang entah ke mana.

Diduga dana Bank Bali tersebut digunakan oleh orang-orang dalam pemerintahan BJ. Habibie untuk pemenangan Pemilu 1999. Price Waterhouse-Cooper membuktikan ada aliran dana sebesar 15 milyar masuk dari Bank Bali ke Bendaharawan Golkar.

Habibie juga membagi-bagikan sejumlah dana ke sejumlah partai berideologi Islam dalam Pemilu itu; tentulah dengan harapan agar partai-partai itu memenangi Pemilu dan menjadi pendukungnya di dalam Sidang Istimewa MPR 1999.

Presiden Habibie juga mengambil 50 milyar Rupiah dari Bulog, Badan Urusan Logistik, meskipun Rahardi Ramelan, Ketua Bulog itu, terpaksa harus dikorbankan dengan masuk penjara.

Dari jumlah itu 40 milyar Rupiah diserahkan kepada Akbar Tanjung bagi kemenangan Golkar; sedang sisanya diserahkan kepada Jenderal Wiranto untuk merekrut anggota Pasukan Pengaman Swakarsa, atau Pam Swakarsa, guna mengamankan SI-MPR bulan Oktober.

Akbar Tanjung sempat diadili di Mahkamah Agung dalam kaitan dengan dana Pemilu itu, tetapi diloloskan dari hukuman; katanya sisa uang itu masih ada dan lalu dikembalikan lengkap kepada Negara.

Memang akhirnya partai-partai itu menang dalam Pemilu dan mendapat suara di DPR/MPR; tetapi harapan Habibie menjadi calon Presiden di Sidang Istimewa MPR ternyata gagal.

Sidang Istimewa MPR hasil Pemilu 1999 yang mengawali Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI berlangsung pada Oktober. Sebelumnya, Sidang Istimewa MPR berhasil memilih Akbar Tanjung dari Golkar menjadi Ketua DPR; dan Amien Rais dari Partai Amanat Nasional, PN, menjadi Ketua MPR.

Sudah sejak awal tuntutan reformasi, masyarakat umum menghendaki kedua kedudukan ketua lembaga perwakilan rakyat itu dipisah, tidak dirangkap sebagaimana terjadi pada masa kekuasaan Soeharto.

Sudah menjadi kebiasaan di zaman Soeharto, Sidang Istimewa MPR itu menuntut BJ. Habibie, selaku Presiden, berpidato menyampaikan pertangggungjawabannya. Di situ BJ. Habibie gagal, dan pidatonya ditolak MPR, seperti pernah terjadi di masa Soekarno pada 1967.

BJ. Habibie marah besar kepada para anggota Tim Suksesnya, antara lain, Adnan Buyung Nasution dan Hariman Siregar. Juga kemarahan dilontarkan kepada Akbar Tanjung berikut orang-orang Golkar yang ada di DPR/MPR; tokoh-tokoh partai yang berhasil dibantunya; serta orang-orang ICMI di dalam kabinetnya.

Sekalipun begitu, pada akhirnya Habibie terpaksa memutuskan untuk mundur teratur dari pencalonannya sebagai Presiden RI berikutnya. Kegagalan Habibie tidak terlepas dari kegagalannya mempertahankan Timor-Timur sebagai bagian dari Indonesia, dan menyeret Soeharto ke pengadilan; dua fakta utama yang tidak mungkin diselamatkan oleh Tim Sukses Habibie.

Meskipun begitu, aku melihat adanya kontroversi di dalam keputusan Sidang MPR yang menolak pidato Habibie itu: Kalau pertanggungjawabannya itu ditolak, mestinya segala kebijakan Habibie, termasuk Pemilu 1999 yang dibuatnya pun menjadi tidak absah.

Demikian pula, seandainya Habibie tidak mundur dari pencalonan, belum tentu dia akan kalah dalam pemilihan Presiden. Seharusnya, sesuai dengan Pasal 8 UUD-1945, dia berhak melanjutkan masa kerja Soeharto sampai 2003, sehingga tidak perlu mundur.

Meskipun begitu, lewat surat, aku mengucapkan selamat kepada BJ. Habibie atas kerelaannya mundur dari pencalonan; sambil mengirim copy rancangan penyempurnaan UUD-1945 yang pernah kami, aku dan kawan-kawan PUDI, rancang pada awal 1997.

Abdurrahman Wahid dari PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, memenangi pemilihan Presiden di forum Sidang Istimewa MPR itu; sebuah proses pemilihan yang sangat kontroversial pula, karena kemenangan KH. Abdurrahman Wahid itu adalah sebuah kemenangan yang dipaksakan.

Orang beranggapan bahwa Megawati, yang tidak mewakili kelompok Islam, serta karena dia seorang wanita, dianggap tidak layak untuk menjadi pemimpin Negara. Sekalipun PDIP adalah pemenang tertinggi dalam Pemilu Parlemen 1999 itu, tetapi partai-partai lain seakan-akan sepakat untuk memboikot Megawati.

Megawati memang sengaja dikalahkan; atau lebih tepatnya, MPR lebih memilih Gus Dur agar Megawati tidak menang. Hal itu belum seberapa dibanding dengan proses pemilihan yang diadakan berikutnya sesudah Gus Dur terpilih, yaitu untuk memilih wakil presiden; di dalam kesempatan ini Megawati ternyata “boleh maju lagi” sebagai kandidat Wakil Presiden.

Dalam pemilihan putaran ini Megawati menang; maka jadilah dia Wakil Presiden mendampingi Gus Dur. Maka lengkap sudah dimulainya Rezim Oligarki, di mana Negara dipimpin oleh para ketua partai; sebagaimana orang sudah mencurigai itu sebagai rencana di balik Pertemuan Ciganjur.

Tentu saja terpilihnya Gus Dur dan Megawati adalah hasil dari sebuah pemilihan yang aneh dan tidak pada tempatnya, karena, semestinya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan berpasang-pasangan dalam satu paket, bukan orang-per-orang.

Di zaman Soeharto berkuasa, sekalipun awalnya Soeharto terpilih menjadi presiden, akan tetapi dia kemudian memilih wakilnya sendiri. Dengan cara begitu, tidak akan terjadi “pertentangan” ideologi antara presiden dan wakilnya.

Demikian pula ketika Soekarno dan Hatta terpilih pada 18 Agustus 1945, mereka adalah pasangan yang disebut Dwi-Tunggal yang terpilih secara aklamasi, karena tidak ada pasangan lain yang diajukan. Ketika Bung Hatta mundur pada Desember 1956, Soekarno pun tidak mengangkat pengganti Hatta, karena hanya Bung Hatta sajalah pasangannya.

Sedang di dalam Sidang MPR 1999 itu, Gus Dur dan Megawati bukan sebuah pasangan; mereka berbeda pula ideologi kepartaiannya. Keadaan pemilihan presiden dan wakil presiden yang seperti ini, bahkan, dikukuhkan menjadi pasal dalam Konstitusi, yaitu Pasal 6A UUD-45 hasil Amandemen-III, yang menyatakan bahwa pasangan-pasangan presiden dan wakil presiden boleh berasal dari partai-partai politik atau gabungan partai politik.

Tentu saja bibit-bibit keretakan sangat mungkin bisa terjadi di dalam Lembaga Kepresidenan seperti itu. Model “koalisi kepresidenan” seperti ini umumnya tidak dikenal di dalam sistem pemerintahan kepresidenan; sekalipun di Filipina dikenal partnership antara presiden terpilih dengan wakil presiden dari partai lain.

Bahkan, dalam sistim keparlemenan pun, koalisi di tingkat kepala pemerintah jarang terjadi; melainkan umumnya di tingkat menteri.

Bagi Negara-negara Barat yang telah memberi mandat dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Amerika Serikat, BJ. Habibie memang harus mundur. Sedang Gus Dur dan Mega dibiarkan mengisi kekosongan kepresidenan sementara mereka “menggarap” calon pengganti yang benar-benar bisa menjadi boneka mereka.

Tidak bisa diabaikan peranan agen-agen mereka di dalam negeri; kelompok CSIS dan Lippo serta Nasrani pada umumnya menganggap Gus Dur dengan PKB-nya serta Mega dengan PDIP-nya adalah tempat berlindung yang nyaman.

Mereka berharap pasangan “pluralis” ini dapat mewakili mereka. Kekalahan BJ. Habibie di dalam Sidang MPR tidak terlepas dari kasak-kusuk mereka pula. Mereka tidak antipati terhadap Golkar, karena mereka pernah bersama dan, bahkan, dibesarkan Soeharto, melainkan terhadap Habibie; menurut mereka, munculnya ICMI karena Habibie sangat benci kepada kelompok Nasrani.

Terhadap Gus Dur dan Megawati yang “lemah” dan mudah “dikerjai” ini, mereka pun punya segudang harapan dan sekaligus rekayasa yang menanti.

Koalisi Ornop

Partai-partai reformis di KPU gagal menyelamatkan RI dari partai-partai Orde Baru di dalam MPR, yang tidak mungkin melaksanakan cita-cita reformasi. Demikian pula halnya kaum reformis telah gagal mencegah campurtangan Amerika Serikat melakukan reformasi di Indonesia pasca Soeharto.

Amerika Serikat yang bekerjasama dengan “agen-agen pro-demokrasi” di Indonesia, serta dengan “bantuan keuangannya” yang kuat demi “mendemokrasikan” Indonesia telah bekerja keras untuk mengubah cita-cita Republik Proklamasi-1945 Soekarno-Hatta.

Dalam tahap menjatuhkan Soeharto dan menggantikannya dengan Habibie mereka telah berhasil; dalam mensukseskan Pemilu 1999 mereka juga telah berhasil; tahap menggusur Habibie pun berhasil dengan baik.

Tahap berikutnya, yaitu melakukan amandemen terhadap UUD-1945, melalui Gus Dur dan Megawati, khususnya dalam upaya mewujudkan sistem keparlemenan dan mengubah Pasal-33, segera pula menjadi agenda mereka.

Rupanya tugas orang-orang LSM Indonesia tidak sekedar membantu penjatuhan Soeharto dan melancarkan pelaksanaan Pemilu, tetapi terus berlanjut sampai melakukan amandemen terhadap UUD-1945.

Demikian pula, sampai dengan jatuhnya Soeharto belum selesai pula tugas Medeleine Albright. Konon tidak kurang dari 45 juta USD sendiri dikucurkan oleh pemerintahan Bill Clinton khusus untuk keperluan melakukan amandemen. Sekalipun tidak sadar, sebagai orang yang paling senior, Bang Buyung dengan YLBHI-nya dengan sangat mudah bisa mengerahkan LSM-LSM lain dan para tokohnya.

Mereka bergabung dalam Koalisi Ornop untuk Konstitusi Baru; yaitu dari kelompok Organisasi Non-Pemerintah. Yang duduk di situ adalah tokoh-tokoh LSM yang tidak asing lagi, seperti Mulia Lubis, Nursyahbani Kacasungkana, Zumrotin, Emmy Hafilds, Hendardi, Bambang Widjojanto, Teten Masduki, dan masih banyak lagi tokoh yang lain.

Ketika sidang-sidang MPR untuk menyusun amandemen, dimulai pada Oktober 1999, Koalisi LSM ini membangun Pos di MPR dengan membagi-bagikan selebaran yang berisi pikiran-pikiran yang bersifat mendukung penyusunan amandemen, serta menyebarluaskan pesan-pesan kepada masyarakat dan anggota-anggota DPR/MPR khususnya tentang perlunya amademen itu. Teten Masduki hampir setiap hari terlihat nongkrong di Pos itu.

Di belakang mereka adalah para tokoh National Democratic Institute, NDI, yang tidak ada hentinya memberikan masukan-masukan kepada Koalisi dan Badan Pekerja MPR pimpinan Jacob Tobing, demi terwujudnya hasil amandemen UUD-1945 sebagaimana “mereka inginkan”.

Beberapa tokoh NDI yang “ahli dalam konstitusi”, antara lain, Andrew Ellis, mendapat kamar khusus di gedung MPR. Mereka memantau serta mengendalikan hasil-hasil yang dicapai dalam sidang-sidang amandemen tersebut yang diselenggarakan berturut-turut selama empat tahun itu sampai dengan 2002; dengan dalih “membantu” sebagai ahli dari hari-ke-hari penyelesaian proses amandemen tersebut.

Jacob Tobing adalah tokoh Golkar yang lari ke PDIP, dan mantan Ketua PPI, Panitia Pemilihan Indonesia, 1999, di bawah KPU. Panitia ini bertugas melakukan penghitungan suara dalam Pemilu 1999.

Kemenangan PDIP dan Partai-partai Orde Baru serta kekalahan Partai-partai “Gurem” Reformasi adalah akibat penghitungan secara manual PPI. Jacob “dipilih” sebagai Ketua Badan Pekerja MPR, karena kemenangan PDIP dalam Pemilu 1999 tersebut; tentulah dia termasuk salahsatu dari agen NDI dan orang yang dipilih CSIS dan Lippo.

Juga didirikan Cetro, Center for Electoral Reform, Pusat Reformasi Pemilu, yang dipimpin oleh Mulia Lubis dan kawan-kawannya. Sampai hari ini Cetro pun masih berdiri dan bekerja guna secara rutin memantau, mempertahankan dan sekaligus memelihara sistem kepartaian, sistem Pemilu serta UUD-1945 hasil amandemen agar terus bisa dikendalikan oleh Amerika Serikat.

Sekalipun kawan-kawan LSM yang juga mantan aktivis ini tahu dan sadar betul, bahwa neo-liberalisme yang sengaja diciptakan lewat Amandemen UUD-1945 tersebut terbukti gagal membawa rakyat Indonesia kepada kesejahteraan dan cita-cita 1945, tetapi mereka tidak bergeming.

Bahkan beberapa tokoh Cetro kemudian ikut duduk di dalam KPU; antara lain, Haidar Gumai, salahsatu Ketua Cetro sejak 2004, kemudian terpilih menjadi anggota KPU untuk Pemilu 2014!

Menanggapi tuntutan masyarakat untuk kembali ke UUD-1945 yang Asli untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan ulang tanpa campurtangan asing, Bang Buyung selalu menjawab dengan mengatakan: “Itu sebuah kemunduran!”

Tetapi dia dan yang lain-lain pun tidak tahu bagaimana membelokkannya dari penyimpangan terhadap cita-cita kemerdekaan tersebut. Tidak mungkin, tokoh hukum Tata Negara sekaliber Adnan Buyung Nasution, tidak bisa membedakan antara Cita-cita 1945 dengan penyimpangan yang terjadi sebagai akibat dari diterapkannya Amandemen terhadap UUD-1945.

Aku masih ingat pada suatu waktu di suatu tempat di Jakarta ketika ada “pertemuan” Koalisi, dan aku bermaksud untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Ternyata aku ditolak masuk, dengan alasan bahwa itu rapat tertutup; dan bahwa aku adalah “bukan orang LSM”.

Aku mencoba menerangkan dan meminta tolong Mas Bambang Widjojanto, tetapi dia pun tidak bisa membantu; ada rahasia apa yang aku tidak boleh tahu?! Padahal aku bersama-sama kawan dari PUDI adalah kelompok pertama yang menggagas tentang perlunya perubahan UUD-1945.

Tidak cuma sekedar menggagas, tetapi kami menyusun perubahan itu, bahkan ketika Soeharto masih berkuasa; yaitu perubahan yang kami sebut “Penyempurnaan UUD-1945”. Bang Buyung dan YLBHI tahu pula tentang hal itu. Itu pula sebabnya aku dituduh melakukan tindakan subversi oleh rezim Soeharto; dan Mas Bambang pula yang menjadi koordinator pembelaku di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dugaanku, kawan-kawan Koalisi ini bekerjasama dengan orang-orang NDI merancang Amandemen UUD-1945; mereka tidak ingin aku tahu apa yang sedang mereka kerjakan bersama orang-orang asing itu dan para pimpinan MPR.

Sesudah amandemen oleh MPR selesai pada tahun 2002, aku baru sadar bahwa pikiran-pikiran perubahan yang kami buat pada 1997 itu memunyai benang merah perubahan yang sama dengan yang dibuat oleh MPR 1999 bersama NDI dan Koalisi LSM, tetapi isi pasal-pasalnya jauh berbeda.

Berbeda, karena Amandemen terhadap UUD-45 yang “dibuat oleh MPR 1999” itu adalah untuk kepentingan asing dan kelompok tertentu di dalam negeri; sedang yang kami buat adalah demi kepentingan Indonesia dan demi menyiapkan sebuah Indonesia Baru pasca Soeharto.

Sekarang, aku semakin sadar bahwa telah terjadi konspirasi asing terhadap Indonesia dengan memanfaatkan LSM-LSM Indonesia. Beberapa tahun kemudian, ketika revolusi Mesir berhasil menumbangkan Hosni Mubarak, aku baru sadar.

Di Kairo, Mesir, sedang berlangsung proses pengadilan terhadap 27 tokoh LSM domestik serta 16 warganegara Amerika Serikat anggota NDI. Mereka dituduh menerima uang dari pihak asing dan melakukan intervensi terhadap revolusi Mesir; justru pada saat yang sama Dewan Militer Transisi Mesir bersama-sama dengan parlemen hasil Pemilu anggota Parlemen 2011 sedang melakukan proses amandemen terhadap Konstitusi Mesir.

Akhirnya mereka terkena hukuman rata-rata 5 tahun. Amerika Serikat mengutuk pengadilan itu, sekalipun 15 warganegaranya sudah dibiarkan meninggalkan Mesir, kecuali Robert Becker, yang merasa perlu menunjukkan kesetiakawanannya kepada sebelas warga Mesir yang terhukum.

Bukan rahasia lagi, banyak orang Indonesia bicara tentang dana Amandemen yang jumlahnya puluhan juta Dollar yang diterimakan kepada Amien Rais, Ketua MPR pada waktu Amandemen terhadap UUD-1945 berlangsung. Tentunya kabar itu bukan sekedar isapan jempol.

Jenderal Kiki Syakhnakri pernah menyebutkan besarnya bantuan dari Amerika Serikat itu, tetapi berapa persisnya jumah tersebut serta ke mana saja larinya, sulit untuk dikonfirmasi.

Seperti halnya dana yang diterimakan kepada para LSM Indonesia antara 1995 sampai 1998 untuk penjatuhan Soeharto, dana Amandemen ini juga sangat mungkin disalurkan melalui USAID dan Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Situasi di Mesir itu sangat kontradiktif dengan pernyataan Hillary Clinton, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Barack Obama, juga dari Partai Demokrat, dan yang juga menjadi Ketua NDI, yang memperingatkan agar rakyat Mesir yang sedang berevolusi perlu berhati-hati terhadap kemungkinan intervensi pihak luar.

Ternyata intervensi itu datangnya dari Amerika Serikat sendiri. Intervensi dalam revolusi penjatuhan Soeharto di Indonesia adalah percobaan yang berhasil untuk dicoba lagi di negara-negara lain, seperti di Mesir, Yaman, Libia dan sekarang Syria–dan sebelum itu di Afghanistan dan Iraq–dengan pola-pola yang sangat mirip, demi kepentingan dan keamanan Amerika Serikat dan sekutunya.

Intervensi pihak Barat di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini tentu akan terus berlangsung sampai terpilihnya rezim baru yang pro-Barat.

Sidang Istimewa MPR pada Oktober 1999 itu, selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, juga mengagendakan sidang-sidang lanjutan untuk melakukan amandemen atau perubahan terhadap UUD-1945. Pada 19 Oktober lahirlah Amandemen-I.

Tetapi, menindaklanjuti pikiran menghukum Soeharto pada 1998, baik dalam Amandemen-I ini maupun amandemen-amandemen berikutnya yang berturut-turut lahir di sidang-sidang MPR tahun-tahun berikutnya hingga Amandemen-IV pada 2002, tidak satu pun ada pasal

tambahan mengenai ancaman hukuman terhadap presiden atau mantan presiden, dan pejabat-pejabat tinggi dan mantan-mantan pejabat tinggi negara, sebagaimana pernah ada di dalam UUD-1949 dan UUD-1950.

Aku sungguh terkesan dengan pasal tersebut, yang mengatakan:

“Presiden, Wakil Presiden; Menteri-menteri; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Agung; Jaksa Agung; Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Pengawas Keuangan; Presiden Bank Sirkulasi dan pegawai-pegawainya; anggota-anggota Majelis Tinggi; serta pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dengan undang-undang; diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi juga oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran pelanggaran jabatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan undang-undang dan yang dilakukan dalam masa pekerjaannya, kecuali ditetapkan lain dengan undang-undang.”

Aku menyebutnya sebagai Pasal Sapu Jagat. Betapa tidak?! Dengan pasal tersebut tidak saja pejabat tinggi yang berbuat salah atau membuat kebijakan salah yang berakibat pada kerugian Negara atau kesengsaraan rakyat, bahkan mantan pejabat tinggi sekalipun, bisa diringkus dengan pasal tersebut.

Tidak lagi ada perdebatan soal retroaktif dan non-retroaktif, pasal tersebut sudah amat jelas menyatakan tentang “berbagai kejahatan yang dilakukan dalam masa jabatannya”; sekalipun kejahatannya baru terbongkar kemudian sesudah pensiun.

Dan pasal tersebut sudah ada sejak 1949! Dan diulang lagi pada 1950! Tentulah para pendekar pendiri Negara ini pada waktu itu sangat maklum mengenai kemungkinan penyelewengan yang terjadi di antara para pejabat tinggi Negara; sehingga jauh-jauh hari pun sudah membangun pagar-pagar hukum untuk mencegahnya.

Seandainya saja pasal itu terkandung pada UUD-1945, maka berbagai macam kerusakan yang dibuat oleh Orde Baru dan rezim sesudahnya, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme serta penghamburan berbagai sumberdaya ekonomi lainnya, pasti tidak akan pernah terjadi.

Tanpa adanya ketentuan seperti di atas, maka para pejabat tinggi negara itu dengan seenaknya saja menganggap dirinya tidak akan tersentuh hukum, bahkan tidak juga punya beban dan tanggungjawab apa pun sesudah pensiun dari jabatannya; padahal mereka melakukan, sengaja ataupun tidak sengaja, kejahatan yang membikin rakyat dan Negara sengsara.

Dengan pasal tersebut orang-orang seperti Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan Yudhoyono, atau siapa saja pejabat tinggi di Republik ini, termasuk orang nomor satu di Mahkamah Agung sendiri sekalipun, bisa diseret ke Mahkamah Agung untuk dimintai pertanggungjawabannya; termasuk mereka, sekalipun in absentia!

Sebagai pasal turunannya, tentu bisa dibuat pula peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk para pejabat daerah di wilayah-wilayah provinsi dan yang lebih kecil.

Pengadilan untuk mereka tentu pula untuk tingkat pertama dan tertinggi daerah, yaitu Pengadilan Tinggi atau, sebut saja, Mahkamah Tinggi. Apabila seluruh provinsi dinyatakan sebagai wilayah otonom dalam NKRI, maka Mahkamah Tinggi adalah sebutan untuk pengadilan tertinggi di tingkat daerah.

Keparlemenan

Hanya saja amat disayangkan, bahwa Amandemen terhadap UUD-1945 tidak menyebut-nyebut tentang otonomi tingkat provinsi itu, melainkan di tingkat kabupaten.

Konon, di jaman Habibie sudah beredar persepsi bahwa otonomi yang diberikan kepada sesuatu daerah bisa berubah menjadi keinginan daerah tersebut untuk melepaskan diri dari NKRI, seperti terjadi di Irian Jaya dan Provinsi Aceh; karena sebab itu pulalah, maka otonomi diberikan kepada daerah yang kecil luas geografisnya, seperti kabupaten dan kota, agar tidak ada kekhawatiran bagi pemerintah pusat “tidak mampu” menangani tuntutan daerah “melepaskan diri”.

Tentu saja pikiran orang-orang Habibie seperti ini salah besar, karena keinginan untuk “melepaskan diri” itu justru dipicu oleh kebijakan rezim Soeharto yang represif, yang tidak adil, yang memeras kekayaan daerah dan memiskinkan orang-orang daerah; apalagi di sana daerah tidak pula tersentuh oleh pembangunan.

Padahal kebijakan otonomi justru memberikan “kemerdekaan” yang lebih luas bagi daerah untuk menata daerahnya sendiri sesuai dengan sosial-budaya dan kandungan lokalnya; serta mengurangi campur tangan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan budaya setempat.

Pikiran tentang otonomi luas dan penuh pada provinsi itu bisa dibaca di dalam tulisan-tulisan Bung Hata. Dalam Pasal 18 UUD-1945 Asli, pikiran otonomi itu bisa dikembangkan sesuai dengan maksud Bung Hatta, di mana tidak saja otonomi itu hanya dalam hal politik, tetapi juga sosial-ekonominya.

Dengan pikiran seperti itu, tiap-tiap provinsi akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kekayaan alam daerahnya; tinggal bagaimana mengelolanya oleh sumberdaya manusianya yang berkwalitas.

Dengan pikiran itu pula, maka perekonomian Indonesia akan ditopang oleh sekian puluh tonggak-tonggak perekonomian provinsi di Indonesia; tidak hanya oleh Jakarta atau Jawa saja. Sehingga tidak pula berisiko oleh berbagai rintangan dan gejolak perekonomian yang mungkin terjadi, seperti krisis moneter 1997/1998.

Ini yang dalam ilmu teknik disebut dengan multi-degree of freedom; seperti meja berkaki seribu, hanya jatuh setelah 997 kakinya terpotong.

Tiap provinsi merdeka mengembangkan provinsinya sendiri sesuai dengan karakter dan kandungan lokalnya.

Bahkan tiap provinsi berhak memberi nama provinsinya, seperti Nangroe Aceh Darussalam, sebagai sebutan Provinsi Aceh; atau Daerah Istimewa Yogyakarta Hadiningrat; atau Nagari Minangkabau untuk Provinsi Sumatera Barat, sebagai misal.

Mereka bisa pula mengibarkan benderanya sendiri sebagai simbol provinsi; semisal lambang Rencong Aceh untuk provinsi Aceh, atau Bintang Kejora untuk Irian Barat. Tetapi Republik Indonesia tetap adalah sebuah Negara Kesatuan; bukan Negara Serikat.

Karena itu di dalam UUD-1945 perlu ditambahkan satu pasal lagi, yaitu bahwa para Gubernur sebagai Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan di tingkat Provinsi adalah juga para pembantu Presiden RI di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri.

Tentang hal ini aku sudah pernah menulisnya dalam buku terbitan tahun 2001 (Pamungkas; 2001).

Amandemen terhadap UUD-1945 yang awalnya bermaksud mau mengurangi kekuasaan presiden itu justru menghilangkan karakter sistem pemerintahan kepresidenan dan superbody MPR-nya.

Padahal, dalam sistem kepresidenan sebenarnya tidak ada kesalahan berarti memberikan hak prerogatif kepada seorang presiden sebagaimana tertulis di dalam UUD-45 Asli, yaitu pada Pasal-13, Pasal-14 dan Pasal-15.

Padahal, kesalahan yang terutama dari penafsiran UUD-1945 adalah memberikan kekuasaan kepada presiden, seolah-olah presiden menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, dan DPR hanya memberikan persetujuan, seperti ada pada Pasal-5 ayat-1.

Di dalam Amandemen-I 1999 tersebut Pasal-5 ayat-1 “diperbaiki”, dengan menghilangkan segala hak prerogatif presiden itu dan memindahkannya menjadi hak-hak DPR. Begitu besarnya hak-hak DPR tersebut, sebagaimana terlihat pada perubahan Pasal-pasal-13, Pasal-14 dan Pasal-15 itu, sehingga sistem pemerintahan pun “berubah” dari sistem kepresidenan menjadi sistem keparlemenan.

Sebagai akibat dari “perubahan” itu, terbuka kesempatan untuk melakukan praktek-praktek “koalisi-koalisi politik”, di dalam parlemen maupun di dalam pemerintah, sehingga ruang gerak presiden menjadi sempit.

Selain itu praktek-praktek koalisi tersebut tidak umum karena merupakan koalisi semu yang justru bisa berakibat perpecahan, khususnya, di dalam kabinet. Dibanding dengan rezim Soeharto, kabinet Soeharto hampir tidak pernah mengalami perpecahan; lebih solid.

Aku sendiri bersama para anggota PUDI dan pemuda-pemuda pergerakan lainnya sempat membentuk MPRS-Plus, yaitu pada awal sidang-sidang MPR yang diagendakan untuk melakukan amandemen terhadap UUD-1945 itu.

Selain prosesnya yang tidak jelas itu, kami menilai MPR hasil Pemilu 1999 yang mayoritas dikuasai oleh partai-partai politik di zaman Soeharto tidak layak menjadi motor bagi perubahan.

Terlebih-lebih setelah melihat hasil Amandemen-I 1999 yang cenderung mengubah sistem pemerintahan kepresidenan menjadi sistem keparlemenan, kami pun beranggapan amandemen oleh MPR-1999 telah menyimpang dari tujuan gerakan Reformasi 1998.

Ketika MPR bersidang lagi pada 2000 untuk melanjutkan Amandemen-II, MPRS-Plus pun mengadakan sidang sendiri di Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia untuk menyiapkan sebuah konsep amandemen terhadap UUD-1945 tandingan.

Di situ, bahkan, dilakukan pembagian keanggotaan MPRS-Plus menjadi Dewan Perwakilan Provinsi sebagai Majelis Tinggi, dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Majelis Rendah; untuk sekaligus memberi contoh kepada MPR Pimpinan Amien Rais itu, bagaimana sidang gabungan atau join session sistem MPR Dua Kamar berlangsung.

Sesuai dengan konsep yang kami rancang pada awal 1997 dalam Rancangan Penyempurnaan UUD-1945, kami memang merancang MPR yang terdiri dari Dua Kamar, yaitu Dewan Perwakilan Provinsi sebagai Majelis Tinggi, dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Majelis Rendah.

Di situ MPR adalah sidang gabungan atau join session antara dua kamar tersebut; di situlah MPR tetap menjadi super body di atas kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.

Di dalam Amandemen-III dan IV memang disebutkan adanya dua kamar tersebut, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD; akan tetapi tidak disebutkan tentang adanya sidang gabungan dua kamar tersebut maupun fungsinya sebagai super body.

Bahkan selama periode sesudah itu, 2004-2009 dan 2009 sampai sekarang, MPR tidak pernah bersidang sekalipun; meskipun dalam Pasal-2 tetap disebutkan MPR minimal bersidang sekali dalam lima tahun.

Juga perlu dijelaskan, kenapa Dewan Perwakilan Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat yang menyusun MPR Dua Kamar itu perlu. Di dalam UUD-1945 Asli disebutkan tentang Utusan Golongan dan Utusan Daerah yang menyusun MPR selain DPR.

Kami menganggap, bahwa konsep Utusan Golongan itu sulit direalisasikan; kami beranggapan, bahwa di dalam Utusan Golongan itu ada unsur organisasi kependudukan yang erat kaitannya dengan unsur kedaerahan.

Oleh karena itu kami beranggapan, Utusan Golongan perlu dilebur ke dalam DPR dan Utusan Daerah, atau Dewan Perwakilan Provinsi. Di sini pun kami mengartikan daerah sebagai seluas provinsi, bukan kabupaten atau kota; yaitu sesuai dengan konsep otonomi.

Selain itu, Dewan Perwakilan Provinsi, DPP, pun kami beri kedudukan tinggi sebagai Majelis Tinggi, lebih tinggi daripada Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Dalam pengertian kami, NKRI itu tersusun oleh daerah-daerah yang secara politis dikenal dengan “Dari Sabang Sampai Merauke”; itulah pula batas-batas politis NKRI.

Sedang penduduknya, bisa saja pindah ke mana-mana, bahkan ke luar negeri, tidak akan mengubah status NKRI; itulah pula sebabnya kenapa “hilangnya” Timor-Timur yang berada di dalam enclave NKRI sungguh amat disesalkan.

Demikian pula kalau Sabang atau Merauke hilang, maka NKRI ikut pula hilang. Oleh karena itu Majelis Tinggi yang menjadi cerminan Dewan Perwakilan Daerah memunyai kedudukan yang lebih tinggi pula!

Ketika MPRS-Plus mulai bersidang, beberapa truk pasukan polisi khusus ditempatkan di halaman Gedung YTKI untuk memonitor kami dan sidang-sidang kami. Mereka dipersiapkan untuk membubarkan sidang kami sewaktu-waktu ada perintah.

Akan tetapi, perintah pembubaran itu tidak pernah terjadi sampai sidang-sidang kami selesai. Di situ, kami mulai menilai, bahwa pemerintahan Gus Dur pun memunyai sifat otoriter. Pada akhir sidang, MPRS-Plus berhasil melahirkan konsep penyempurnaan UUD-1945 yang cukup lengkap; lebih lengkap daripada versi 1997, versi pertama yang kami buat.

Konsep Penyempurnaan UUD-1945 versi 2000 itu kami maksudkan untuk memengaruhi sidang-sidang MPR agar memerhatikan perubahan UUD-1945 sesuai dengan versi MPRS-Plus.

Dalam kenyataannya kemudian, MPR memang melakukan perubahan seperti “tujuh pilar reformasi total” MPRS-Plus itu; hanya saja tidak sama betul. Sebagai misal adalah otonomi daerah, yang seharusnya adalah untuk tingkat provinsi, di atas.

Dan juga dampak otonomi terhadap konsep MPR Dua Kamar; di mana DPP versi MPRS-Plus ikut memunyai kewenangannya pula membentuk undang-undang. Sedang DPD versi MPR 1999 tidak memunyai kewenangan itu.

Calon presiden dan wakil presiden pun tidak terbatas hanya untuk partai-partai politik dan gabungannya; akan tetapi dari kelompok-kelompok non-partai politik bisa ikutserta pula mencalonkan presiden dan wakil presiden, masing-masing sebagai sebuah pasangan.

MPR bisa melakukan seleksi lebih dulu, misalnya terhadap ratusan pasangan; lalu menetapkan 10 pasangan untuk dipilih langsung. Pada hakekatnya masih banyak lagi perbedaan yang lain, antara Amandemen MPR dan Pikiran-pikiran MPRS-Plus.

Mengadili Soeharto

Kegagalan Habibie, selain lepasnya Timor-Timur juga karena keengganannya mengadili Soeharto. Keengganan Habibie itu terlihat pada pernyataannya dalam beberapa kesempatan yang terucap, antara lain, seperti ini:

“Dalam tempo 19 tahun lebih, saya mendapatkan pelajaran intensif dari Profesor Soeharto. Kalau itu saya gunakan untuk kuliah di universitas, itu berarti saya sudah tiga kali mendapatkan titel doktor…”

Padahal, salahsatu keputusan MPR 1998 adalah mengadili Soeharto sebagai pelanggar tindak pidana korupsi. Di era Habibie itu pula, Habibie tidak kuasa menentang terbitnya Tap MPR Nomor XI/1998. Di dalam Tap MPR itu, pada Pasal-4 disebutkan:

“Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan dengan tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat, termasuk mantan Presiden Soeharto, dengan tetap memerhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia.”

Bahkan, Habibie juga mengeluarkan Inpres Nomor 30/1998 tentang pengusutan kekayaan Soeharto, serta pembentukan Tim Khusus Kejaksaan untuk menyelidiki kekayaan Pak Harto di luar negeri; tetapi kelihatannya Habibie masih bermaksud mengulur-ngulur waktu.

Proses pemeriksaan terhadap perkara Soeharto sudah memakan waktu yang cukup lama, terhitung sejak September 1998. Pada awalnya orang tertarik kepada pernyataan Habibie, bahwa Jaksa Agung bukanlah bagian dari kabinet di bawah presiden.

Dan itu dibuktikannya, ketika ia menyusun kabinetnya, Jaksa Agung karier hasil pengangkatan Soeharto, Soedjono Chanafiah Atmonegoro yang menggantikan Jaksa Agung Singgih, tetap dipertahankannya. Akan tetapi, ketika Soedjono mulai mengutik-utik soal korupsi Soeharto, Soedjono digantinya dengan Andi Ghalib, kurang dari sebulan sejak menjadi Presiden; Soedjono dikirimnya menjadi Duta Besar.

Pada Juni 1999, Menteri Kehakiman Muladi bersama Jaksa Agung Andi M. Ghalib berangkat ke Swiss dan Austria untuk menyelidiki kekayaan Soeharto, tetapi tidak menemukan apa-apa di sana.

Majalah TIME pada tahun itu pula menyebutkan kekayaan Soeharto mencapai USD 15 milyar; sedang menurut Transparansi Internasional mencapai USD 35 milyar. Soeharto sendiri tidak mengakui punya kekayaan sepeser pun.

Majalah TIME sempat digugat karena berita itu di pengadilan, dengan tuntutan membayar ganti rugi 1 trilyun Rupiah; Majalah TIME yang dibela oleh Pengacara Todung Mulia Lubis dikalahkan; dan demikian pula bandingnya.

Keputusan MPR 1998 di era Presiden Habibie itu membuka peluang bagi Presiden Abdurrahman Wahid untuk membuka kembali pemeriksaan kekayaan Soeharto pada tahun 2000.

Tidak begitu jelas, apakah Gus Dur bermaksud mencari tahu kekayaan Soeharto untuk dikembalikan kepada Negara; atau untuk dibagi-bagi di antara pejabat-pejabat tinggi Negara termasuk dirinya. Ada banyak bukti dan isyu seputar Gus Dur yang menunjukkan, bahwa Gus Dur ini demen duit.

Ada dua perkara yang dihadapkan kepada Soeharto: Pertama perkara pidana korupsi atas keuangan Negara; yang ke dua perkara perdata tentang pengelolaan Soeharto atas yayasan-yayasan yang didirikannya, khususnya Yayasan Supersemar, yaitu yayasan untuk memperingati Surat Perintah Sebelas Maret yang diterimanya dari Bung Karno pada 1966, yang bergerak dalam bidang pemberian beasiswa kepada murid-murid sekolah dan mahasiswa.

Soeharto menjadi tersangka dengan status tahanan kota sesudah tidak kurang dari 140 saksi diperiksa. Soeharto mulai diperiksa lagi pada Februari 2000 dalam kedua perkara itu, yang bersumber pada penyalahgunaan dana sejumlah yayasan sosial yang didirikan dengan uang Negara.

Pemeriksaan terhadap Soeharto yang dimulai oleh Jaksa Agung Soedjono C. Atmonegoro, sempat dihentikan lewat SP3, Surat Perintah Penghentian Penyidikan, oleh Jaksa Agung Andi M. Ghalib pada zaman BJ. Habibie menjadi Presiden. Sedang Marzuki Darusman, Jaksa Agung yang diangkat Presiden Abdurrahman Wahid, mencabut SP3 yang dterbitkan oleh pendahulunya itu.

Baru pada akhir Agustus 2000 Soeharto mulai diadili sebagai terdakwa dalam perkara korupsi di sebuah ruang pengadilan khusus yang ditetapkan untuk itu, agar bisa menampung sebanyak mungkin anggota masyarakat umum yang mau menyaksikannya; yaitu ruang Aula Departemen Pertanian di wilayah Ragunan.

Pengadilan yang berjalan selama sebulan itu dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Lalu Mariyun, sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan Jaksa Penuntut Umum Chairul Imam, Jaksa Muda Pidana Khusus, serta dengan Tim Pembela yang dipimpin oleh Mohammad Assegaf dan Pengacara Keluarga Soeharto, Juan Felix Tampubolon.

Pengadilan itu berakhir dengan bebasnya Soeharto. Tim Dokter independen yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung untuk perkara itu menyatakan bahwa Soeharto tidak mungkin bisa dihadirkan; dia dinyatakan mengalami kerusakan di beberapa bagian jaringan otaknya.

Pada 28 September Majelis Hakim memutuskan bahwa perkara pidana yang didakwakan kepada Soeharto tidak bisa diterima, karena dengan kondisi sakit itu pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak bisa dibebankan kepadanya. Kerusakan pada jaringan otak itu, konon, adalah akibat dari stroke beberapa kali yang dialami Soeharto sebelum dan sesudah mundur pada Mei 1998.

Dalam Perkara Perdata, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Wahyono dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menghadirkan Soeharto sebagai pendiri dan sekaligus Ketua Yayasan, melainkan para pengelolanya; sebagian dari mereka adalah para Menteri dalam kabinetnya.

Bukti-bukti menunjukkan, bahwa pengelolaan atas Yayasan itu dianggap baik. Yayasan yang, antara lain, memberi beasiswa kepada anak-anak sekolah itu terbukti menghasilkan manfaat besar dalam dunia pendidikan.

Dalam persidangan memang tidak jelas tentang nasib yayasan-yayasan lain, seperti Yayasan Amal Bakti Pancasila yang menghimpun dana pendirian masjid-masjid di banyak kampung, termasuk Masjid Agung At-Tin di samping kompleks Taman Mini Indonesia Indah.

Sedang Taman Mini Indonesia Indah itu sendiri didirikan melalui Yayasan Purna Bhakti Pertiwi; juga Yayasan Harapan Kita yang mendirikan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita; dan Yayasan Dharmais yang mendirikan Rumah Sakit Kanker serta Majalah Mingguan Gatra.

Juga perlu dicatat adanya Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial yang konon menjadi pengelola permainan judi SDSB, atau Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah.

Yang menarik, beberapa menteri, termasuk Menteri Sosial, ikut mengelola Yayasan ini, bahkan terjun sekaligus di dalam penyelenggaraan SDSB. Permainan judi itu berhasil menyedot ratusan milyar uang masyarakat dari tingkatan yang paling bawah, seperti para tukang becak, tukang Ojeg dan sopir Angkot, hingga tingkat menengah dan atas.

Dana hasil perjudian itu, sebagian dibagikan kembali kepada tokoh-tokoh masyarakat, antara lain, untuk pembinaan Pemuda dan Olah Raga dan, tentu saja, membeli suara dalam Pemilu. Karena desakan dari berbagai pihak, permainan judi SDSB itu dihentikan.

Sebutan SDSB kemudian diabadikan oleh aktivis Nuku Soleiman menjadi kata-kata seloroh “Soeharto Dalang Segala Bencana”. Kata seloroh itu sempat ditulis dalam sticker yang membawa Nuku dan duapuluh aktivis lain ke penjara dengan tuduhan menghina Presiden.

Nuku Soleiman sendiri diganjar 8 tahun penjara karenanya. Istilah SDSB dengan gaya seloroh itu sempat ditulis pula dalam spanduk di kota Dresden, Jerman, ketika para aktivis Jerman, Timor-Timur, Aceh dan Irian Jaya dikerahkan oleh Amnesti Internasional untuk menyambut kunjungan kenegaraan Soeharto pada April 1995.

Masyarakat kecewa terhadap putusan untuk Soeharto itu, dan menganggap bahwa Tim Dokter Independen telah sengaja membuat laporan dengan opini yang direkayasa. Permintaan menghadirkan Tim Dokter dan Ahli-ahli dari Luar Negeri ditolak oleh Majelis Hakim.

Masyarakat juga kecewa, karena tidak ada samasekali upaya untuk membekukan kekayaan Soeharto dan keluarganya, sebagai hasil korupsinya selama 32 tahun berkuasa; hampir tidak masuk akal kalau Soeharto dan keluarganya tidak menimbun kekayaan.

Sangat mungkin kekayaan itu tersembunyi di perusahaan-perusahaan yang dibangun keluarganya; dalam situasi sekarang dana korupsi yang lalu digunakan untuk membangun perusahaan itu dikategorikan sebagai kejahatan “pencucian uang”.

Upaya untuk membuka kembali perkara Soeharto pada tahun-tahun berikutnya selalu kandas karena yang bersangkutan jatuh sakit sampai kemudian meninggal pada 27 Januari 2008.

Selama berhari-hari setiap hari semua stasiun televisi Indonesia menayangkan gambar Diktator Soeharto yang sangat berkuasa pada masanya itu sedang tergolek sakit di Rumah Sakit Pusat Pertamina dan menghadapi sakaratul maut.

Bebasnya Soeharto dari pengadilan, dan kegagalan otoritas hukum menghadirkannya dalam sidang dengan alasan sakit ini bisa dibandingkan dengan pengadilan terhadap mantan presiden terguling Hosni Mubarak dari Mesir, yang setiap kali disidangkan sebagai terdakwa selalu bisa dihadirkan sekalipun harus telentang di tempat tidur dorong, juga dengan alasan sakit.

Bahkan sebelum Mubarak berhasil ditangkap, seluruh kekayaan keluarganya dibekukan. Rupanya Dewan Transisi Militer di Mesir, dan kemudian Presiden Terpilih Mohammad Morsi, lebih tahu hukum dibanding dengan BJ. Habibie dan para pejabat tinggi hukum Indonesia.

Masa pensiun Soeharto sejak mundur pada Mei 1998 sampai kematiannya pada 2008 amatlah enaknya dibanding dengan penderitaan rakyat yang tidak pernah usai akibat kebijakan pembangunan yang salah.

Hutang asing yang dibuat Soeharto besarnya 3 sampai 4 kali lipat lebih daripada yang seharusnya; misalnya, dibanding dengan hutang asing untuk pembangunan di Korea Selatan. Lalu Korea Selatan berhasil membangun negerinya; sedang Soeharto tidak.

Tetapi tentu masih ada banyak kesempatan di masa mendatang untuk bisa mengadili kembali para mantan presiden dan pejabat tinggi Indonesia pada umumnya, termasuk secara in-absentia, atas berbagai kejahatan dan pelanggaran yang diperbuat mereka selama menjabat.

Ketentuan yang sebenarnya ada di dalam UUD-1949 dan UUD-1950 itu pada saatnya nanti tentu bisa dimasukkan sebagai amandemen terhadap UUD-1945.

Di dalam bukunya (Dwipayana; 1989), Soeharto mengatakan bahwa pengalamannya yang sangat melekat di hatinya sebagai seorang militer adalah di zaman penjajahan Belanda dan Jepang.

Hari-harinya yang tidak terlupakan adalah ketika memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankannya untuk melanjutkan cita-cita kemerdekaan.

“Sebagai seorang Presiden, saya hanya merasa telah memeroleh kepercayaan rakyat; dan karena itu ingin menghargai dan menghormati kepercayaan itu dengan bekerja sebaik mungkin.” Pada 21 Mei 1998, kepercayaan rakyat itu dicabut, karena dia telah tidak bekerja sebaik harapan dan keinginan rakyat.

Perangai Gus Dur

Di awal pemerintahannya, Gus Dur membuat kejutan besar dengan melikwidasi Kementerian Sosial dan Kementerian Penerangan. Orang mengira, bahwa ini adalah bagian dari rencana reformasi birokrasi ala Gus Dur. Pada awalnya orang sibuk mempersoalkan bagaimana memindahkan ribuan orang yang bekerja di kedua departemen tersebut.

Tetapi ketika kemudian persoalan itu tidak pernah terjadi, dan ketika orang tahu, bahwa mereka yang ada di kedua departemen tersebut tetap bekerja dan digaji, orang menjadi maklum bahwa ini sekedar banyolan Gus Dur untuk meremehkan kedua menteri Habibie yang pernah menduduki jabatan-jabatan di kedua departemen tersebut; tetapi mungkin juga karena Gus Dur tidak mampu mendapatkan orang-orang yang tepat.

Hal itu mulai disadari orang, ketika Gus Dur mengangkat Dr. AS. Hikam, seorang Ahli Sastra, untuk memimpin Kementerian Riset dan Teknologi, kementerian yang selama bertahun-tahun dipegang oleh pakar teknologi yang amat dikagumi, BJ. Habibie.

Orang mulai tahu maksud Gus Dur hanya bermaksud merendahkan Habibie, bahwa orang yang tidak paham dengan teknologi pun bisa memegang kementerian itu, sekaligus memimpin BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Kabinet Gus Dur memang jauh dari harapan orang. Mereka yang masuk sebagai pembantu Gus Dur itu adalah orang-orang yang sekedar setia kepada Gus Dur, atau merasa beruntung dipilih menjadi menteri.

Memang Gus Dur secara sembarangan menempatkan mereka pada posisi yang tidak pada tempatnya. Misalnya, AS Hikam tadi. Lalu ada seorang jenderal, Soesilo Bambang Yudhoyono, yang kemudian dikenal sebagai SBY, menjadi Menteri Pertambangan dan Energi.

Juga ada Al Hilal, seorang sarjana Teknik Perminyakan dari ITB, ditempatkan sebagai Menteri Transmigrasi; Sarwono Kusumaatmaja yang sarjana teknik, juga dari ITB, mantan Menteri Lingkungan Hidup di zaman Soeharto, dijadikan Menteri Kelautan; dan Erna Witular, yang juga sarjaan teknik dari ITB, mantan Ketua Walhi, Wahana Lingkungan Hidup, sebuah LSM yang bergerak di bidang lingkungan, sebagai Menteri Pemukiman.

Rupanya Abdurrahman Wahid mengidap penyakit persaingan pribadi terhadap Habibie; Gus Dur tidak mau kalah dari BJ. Habibie, karena dia pun punya banyak pendukung dari orang-orang yang ahli teknik. Pertentangan ini sudah terlihat sejak Gus Dur menganggap ICMI sebagai pesaing dalam dunia kepemimpinan Islam Indonesia; lalu mencemooh ICMI sebagai sektarian.

Mungkin yang agak menarik lagi adalah diangkatnya Bambang Sudibyo, ekonom dari Universitas Gadjah Mada, yang bukan ahli keuangan, khususnya keuangan negara, sebagai Menteri Keuangan.

Ketika Menteri Keuangan baru ini secara terbuka menyampaikan perlunya menaikkan gaji para Menteri dan anggota DPR menjadi 30 jutaan, dan gaji presiden menjadi 70 jutaan Rupiah, dengan alasan mereka membutuhkan dana untuk “loby-loby”, orang mulai mencibir dan menyebut kabinet Gus Dur sebagai “kabinet yang obral kekuasaan dan obral duit”.

Dalam kenyataannya dalam waktu yang pendek, Gus Dur mengganti-ganti menterinya sampai beberapa kali.

Sangat mungkin penempatan Rizal Ramli yang semula adalah Ketua Badan Urusan Logistik menjadi Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri menggantikan Kwik Kian Gie; juga karena latar belakang ilmu teknik itu. Rizal Ramli adalah doktor ekonomi lulusan Amerika Serikat; dia sebelumnya adalah mahasiswa ITB yang dipecat pada 1978 karena melawan Soeharto.

Orang juga mulai meremehkan kedua Menko itu karena tidak konsisten pada garis pikirannya dengan meminta bantuan asing, yang tentu saja harus mendapat lampu hijau dari Bank Dunia dan IMF, senilai yang biasanya juga diterima Soeharto setiap tahun, yaitu sekitar 5 milyar USD; padahal mereka dikenal dalam retorikanya selama itu menolak hutang asing, dan menyatakan anti terhadap kebijakan Bank Dunia dan IMF.

Mohammad Sadli, seorang mantan menterinya Soeharto, dari kelompok Mafia Berekeley, sempat mengejek para ekonom muda pasca Soeharto ketika itu: “Pasti nanti ujung-ujungnya minta bantuan luar negeri lagi!”

Dalam kenyataannya, baik Kwik Kian Gie, Bambang Sudibyo maupun kemudian penggantinya, Rizal Ramli dan Prijadi, tidak mampu menolak tekanan IMF untuk tetap melaksanakan LoI yang sudah ditandatangani Soeharto pada 15 Januari 1998.

Gus Dur juga disibukkan dengan banyak hal yang dinilai tidak bermanfaat bagi bangsa dan Negara. Di dalam situasinya yang tidak sehat secara fisik, karena hampir buta akibat diabetes, Gus Dur justru melakukan banyak perjalanan ke luar negeri; konon perjalanannya ke berbagai negara itu, baik yang resmi maupun yang tidak resmi, mencapai 100-an kali selama kurang dari dua tahun berkuasa itu.

Perjalanannya ke luar negeri diawalinya dengan mengunjungi negara-negara tetangga Asia, khususnya dalam rangka merintis poros Jakarta-Beijing-New Delhi. Banyak pengamat berharap keberhasilan poros ini daripada isyu poros BRIC, Brazil-Rusia-India-China, bahkan BRICS dengan memasukkan South Africa, poros antar benua yang akan lebih sulit diwujudkan, tetapi mulai digagas orang.

Para pengamat di dalam negeri berharap Poros Gus Dur ini kiranya bisa menggantikan dominasi Barat terhadap Asia dan Indonesia yang sudah berlangsung puluhan tahun. Akan tetapi Gus Dur tidak melanjutkan gagasan yang cemerlang ini untuk mewujudkannya, terutama sesudah Bill Clinton berhasil mengundangnya berkunjung ke Washington, DC pada akhir perjalanannya. Dalam kenyataannya BRICS gagal juga akhirnya.

Bagi orang yang cukup dekat, Gus Dur adalah seorang yang sangat pandai dalam karang-mengarang berbagai cerita lucu yang seringkali sinis, bahkan sarkastis.

Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat yang amat terkenal itu, belum genap sebulan sejak disumpah sebagai Presiden RI, konon dia mengumbar cerita-cerita lucu buatan Indonesia di depan Presiden William Jefferson Clinton; cerita lucu itu membuat Presiden AS yang lebih akrab dipanggil Bill Clinton itu tertawa terbahak-bahak.

Salahsatu ceritanya adalah tentang seorang polisi muslim Indonesia yang ketika meninggal, kedua tangannya “tidak mau” menutup ke dadanya; setiap kali ditutupkan selalu membuka kembali dengan kedua tapak tangannya pun menengadah ke atas seperti orang meminta sesuatu.

Lalu Gus Abdurrahman menanyakan tentang pekerjaan orang yang meninggal itu. Setelah diketahuinya, bahwa yang meninggal itu adalah mantan polisi, maka dengan cekatan diambilnya selembar uang kertas untuk diletakkan pada telapak tangan si mayat; serta merta kedua tangan almarhum itu menutup sendiri ke dadanya.

Gus Dur menjelaskan, bahwa polisi di Indonesia itu sewaktu bertugas suka memeras dengan meminta uang kepada para pengendara mobil yang melakukan pelanggaran, khususnya sopir truk dan bus; bahkan ketika meninggalnya pun polisi-polisi itu tidak bisa melupakan kebiasaan buruknya itu…

Gus Dur adalah anak Kyai Besar Wahid Hasyim dari Jombang, Jawa Timur, pemimpin masyarakat santri Nahdhatul Ulama, salahsatu dari dua perhimpunan masyarakat Islam terbesar di Indonesia, di samping Muhammadiyah.

Masing-masing dari perhimpunan itu meng-claim dirinya dengan jumlah pengikut mencapai 30 juta, atau bahkan lebih. Pada masa Nahdhatul Ulama dipimpin Wahid Hasyim, pimpinan Muhammadiyah berada di tangan Ki Bagus Hadikusumo; dua pemimpin masyarakat Islam yang sangat dihormati oleh Bung Karno dan Bung Hatta.

Keduanya memunyai kontribusi besar dalam perjuangan dan merancang kemerdekaan Indonesia 1945.

Berbeda dari Muhammadiyah yang lebih banyak bergerak di daerah perkotaan, dengan membangun sekolah-sekolah yang modelnya umum, dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, Nahdhatul Ulama bergerak di pedesaan dan daerah pertanian dengan mendirikan pondok-pondok pesantren dan sekolah-sekolah Islam dari yang tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Atas.

Di tingkat perguruan tinggi, Muhammadiyah membangun banyak universitas, yaitu Universitas Muhammadiyah, yang menghasilkan para cerdik pandai dan intelektual bergelar kesarjanaan. Sedang NU lebih banyak menghasilkan santri-santri ahli agama dan para ulama bergelar “kyai”.

Sekalipun begitu, banyak dari Keluarga Besar Nahdhatul Ulama, atau NU, dan khususnya Keluarga Wahid sendiri adalah juga sarjana-sarjana lulusan universitas, antara lain, dari UI dan ITB; dan tidak sekedar ahli agama. Gus Dur sendiri adalah lulusan dari beberapa universitas di Irak, dalam bidang Agama dan Sastra.

Gus Dur adalah pemimpin NU dalam masa yang panjang, sesudah Ayahnya. Sesudah tidak duduk sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, Gus Dur masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina atau Dewan Penasehat.

Dia juga adalah deklarator Partai Kebangkitan Bangsa. Sebelum itu, selama rezim Soeharto berkuasa, keluarga NU pada umumnya adalah pengikut PPP, Partai Persatuan Pembangunan, yang secara politis selalu “dikalahkan” oleh Golkar. Padahal dalam Pemilu 1955, NU yang muncul sebagai partai sendiri, Partai Nahdhatul Ulama, memenangi Pemilu tersebut.

Sepanjang hayatnya, Gus Dur adalah seorang icon yang dalam pandangan Keluarga Besar NU adalah tokoh agama, yang sekaligus tokoh nasional dan negarawan yang tiada bandingnya; terutama karena tindak-tanduknya yang merdeka, berani, bahkan terlalu berani, melawan arus, dan one man show. Di dalam legenda Jawa Timur, dia disebut sebagai “Satria Lelono”, atau the Lone Ranger.

Oleh para pendukungnya, Gus Dur dianggap juga sebagai seorang Wali, yaitu tokoh agama yang dipilih oleh Allah Yang Maha Kuasa untuk menyebarkan Islam.

Akan tetapi dalam kehidupan umum, Gus Dur dikenal punya kebiasaan buruk, yaitu sering membuat pernyataan berbeda, nyleneh, atau kontroversial, yang mengakibatkan kegelisahan dan kegaduhan dalam masyarakat. Kebiasaan ini sudah lama diidapnya, bahkan sejak sebelum memimpin NU.

Salahsatu contohnya adalah pernyataannya tentang kedudukan Presiden RI yang juga terbuka bagi Leonardus Benny Moerdani, tokoh Katholik yang berpangkat jenderal dan Panglima ABRI di masa Soeharto.

Padahal Soeharto saja hanya mau mencoba Jenderal Panggabean, juga seorang non-muslim, untuk kedudukan Panglima ABRI; bahkan Bung Karno tidak mau mengangkat jenderal TNI non-muslim sebagai Panglima TNI. Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim dan terbesar di dunia menolak pemimpin non-muslim sebagai sebuah kewajiban.

Contoh lain pernyataan Gus Dur yang kontroversial adalah perlunya membuka hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel. Gus Dur mengaku sebagai anggota Yayasan Shimon Peres, mengambil nama seorang tokoh politik dan mantan Perdana Menteri Israel.

Pernyataan-pernyataannya semacam ini membuat masyarakat Islam umumnya marah besar. Bahkan, seorang seperti Soeharto pun dengan terang-terangan menunjukkan pembelaannya terhadap perjuangan rakyat Palestina yang tanahnya dikuasai Israel; bahkan Pak Harto mendukung Palestina menjadi sebuah negara yang merdeka.

Tetapi banyak pendukung Presiden Gus Dur yang justru berpendapat, bahwa penyataannya itu menunjukkan sikap negarawan, demokrat dan mendukung HAM. Menteri Luar Negeri Alwi Shihab juga mendukung pikiran Gus Dur itu dengan alasan, bahwa dengan membuka hubungan diplomatik itu arah gerakan politik Israel menjadi lebih mudah diketahui.

Sedang Gus Dur sendiri, seperti biasanya, hanya menjawab bahwa dia sebenarnya hanya sekedar mau tahu pendapat rakyat Indonesia.

Pernyataan-pernyataan Gus Dur tentang Israel ini tentu saja menjadi catatan tersendiri bagi Kelompok Gereja Kharismatik yang sudah mulai berkembang di Indonesia.

Bersama-sama tokohnya, seperti James Riadi dan Ciputra, mereka memunyai harapan Gus Dur bisa diajak berperan untuk mencapai cita-cita mereka menghilangkan dominasi Islam di Indonesia dan agar umat Islam dan non-Islam menjadi “setara”.

Setiap tahun dua kali kelompok ini berkunjung ke Israel untuk membangun hubungan serta mencari dana bagi pengembangan jaringan Gereja-gereja Kharismatik di Indonesia.

Israel mendukung gerakan pelemahan Islam di Indonesia yang juga sudah dimulai oleh CSIS sejak 1971 ini. Ciputra sendiri baru masuk ke dalam gerakan ini karena ditolong bangun dari kerusakan bisnisnya dalam krisis moneter 1997/98.

Jemaat Gereja Kharismatik pada awalnya hanyalah bagian dari upacara keagamaan Yahudi Pentekosta yang berkembang di Israel. Kemudian menyebar ke Inggris pada 1925 dan sesudah mendapat Pewahyuan dari Vatikan menyebar ke Amerika Serikat.

Masuk Indonesia pada 1965 melalui Kupang dan Nusa Tenggara Timur pada 1965-an; masuk ke Surabaya dibawa oleh Pendeta Jeremia Rim dan Daniel Alexander. Vatican ikut memberikan dukungannya, karena takut Katholik kehilangan jemaatnya seperti pernah terjadi ketika muncul gerakan Kristen Protestan yang menolak Vatican.

Gus Dur juga mendukung Ahmadiyah dengan alasan HAM. Ahmadiyah adalah suatu sekte bernafas agama yang didirikan oleh Mirza Gulam Ahmad, di India di jaman penjajahan Inggris.

Sekte ini mengaku sebagai kelompok Islam tetapi tidak mengakui Muhammad sebagai nabi terakhir melainkan diri Gulam Ahmad sendiri; dan tidak sepenuhnya mengakui isi Al Quran melainkan setelah beberapa ayatnya diubah pula. Upaya gerakan merusak Islam itu sudah ada sejak zaman Soekarno dan dibendung; demikian pula pada masa Soeharto.

Sangat mungkin munculnya kembali Ahmadiyah pasca Soeharto di Indonesia memang disengaja dan merupakan bagian dari rekayasa pihak Barat, dengan maksud melemahkan Islam di Indonesia; sama seperti gerakan kaum kristiani dan Gereja-gereja Kharismatik.

Maklum, Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Tetapi para pemimpin dan tokoh Islam Indonesia pasca Soeharto tidak menganggap ini sebagai masalah penting, dan tidak bertindak tegas. Padahal, Ahmadiyah sudah dilarang di negara-negara lain, seperti di Pakistan, Bangladesh, Malaysia dan Timur Tengah.

Kemarahan umat Islam kepada Gus Dur juga sempat muncul dalam kasus Ajinomoto. Ajinomoto adalah merek dari produk penyedap masakan dari Jepang yang diproduksi di Indonesia. Menurut penelitian, produk itu menggunakan bahan baku pankreas dari organ babi, binatang mana oleh umat Islam terlarang untuk dimakan, dagingnya ataupun bagian-bagian lainnya.

Gus Dur sebagai ulama Islam pasti tahu betul soal itu seperti umat Islam umumnya di dunia. Tetapi entah apa yang menjadi alasannya, Gus Dur membela Ajinomoto mati-matian, sehingga perkara itu terhindar dari meja hijau.

Kasus lain yang tidak jadi dimejahijaukan adalah kasus pembelian listrik hasil investasi Amerika Serikat di Paiton di Jawa Timur. Paiton, konon sesuai dengan perjanjian awal,

menjual listrik kepada PLN, Perusahaan Listrik Negara, dengan harga yang amat mahal; dan kalau tidak dibeli maka akan ada penalti yang juga luar biasa besar.

Pihak Kedutaan Amerika Serikat pun sempat ikut menyampaikan ancamannya. Awalnya PLN bermaksud melawan dengan menggugat Paiton di pengadilan, yaitu dengan menunjuk Bang Buyung sebagai kuasanya. Tetapi Gus Dur mencegahnya dengan memilih penyelesaian di luar pengadilan.

Direktur Utama PLN pun harus diganti; dan rakyat Indonesia pun dikorbankan dengan membeli listrik dengan tarif yang mahal demi meredakan amarah Amerika Serikat. Ironinya, masih ada puluhan proyek serupa yang ditandatangani rancangan dan persetujuannya di zaman Soeharto; dan sekarang mulai beroperasi.

Kebiasaan buruk Gus Dur dengan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial itu menimbulkan konflik di masyarakat dan menciptakan polemik antara yang pro dan kontra.

Dalam 30 harinya yang pertama menjadi Presiden RI, berbagai macam pernyataan kontroversial disampaikan oleh Gus Dur, seperti keinginannya mau mengampuni Soeharto; bahwa TAP MPRS yang melarang PKI dan ajaran komunis perlu dicabut; bahwa para anggota DPR-RI berperilaku seperti anak-anak sekolah di Taman Kanak-kanak; bahwa Provinsi Aceh pun punya hak untuk melaksanakan referendum seperti di Timor-Timur; dan bahwa ada tiga Menterinya yang terlibat dalam kolusi, korupsi dan nepotisme.

Pernyataannya yang terakhir itu diucapkannya di depan masyarakat Indonesia di Amerika Serikat, dalam menjawab pertanyaan tentang korupsi di Indonesia. Gus Dur berjanji akan memecat tiga orang menteri itu sepulangnya nanti. Dia menggunakan istilah “Mr. TM” sebagai kependekan dari “Tiga Menteri”.

Benar-benar pemecatan itu dilakukannya, yaitu kepada Hamzah Haz, Menteri Negara Investasi dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sementara itu, orang masih bertanya-tanya siapa dua “Menteri” lainnya.

Orang banyak mengira, bahwa dua menteri lain itu termasuk Laksamana Sukardi, Menteri BUMN, dari PDIP; Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum dan HAM, dari PKB; atau Bomer Pasaribu, Menteri Tenaga Kerja, dari Golkar.

Akan tetapi ketika Yusril menjemput Gus Dur di lapangan terbang sepulang dari Amerika Serikat sambil mencium tangannya, dan Gus Dur tetap menerimanya sebagai menteri, maka orang masih saja menanti-nanti siapa “MR. TM” yang dimaksud Gus Dur.

Baru pada April 2000, kurang dari setahun kemudian, ketika Gus Abdurrahman Wahid pada akhirnya memecat Laksamana Sukardi, Menteri BUMN, orang kembali teringat pada cerita tentang “Mr. TM”. Mungkin sekali “Mr. TM” pada awalnya hanya sekedar lelucon Gus Dur juga; tetapi yang kemudian menjadi sungguhan. Siapa yang dimaksud pada awalnya, mungkin, bahkan, tidak pernah ada.

Terlebih-lebih lagi ketika Jusuf Kalla, Menteri Perindustrian, dan Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral juga dipecat Gus Dur, tanpa sebab yang jelas. Bahkan pada paruh jabatannya pun, Gus Dur masih sempat mengganti Menteri Koordinator Ekonomi dan Industri Kwik Kian Gie dengan Rizal Ramli; dan Menteri Keuangan Bambang Sudibyo dengan Prijadi dari Bank Rakyat Indonesia.

Ternyata kedudukannya sebagai presiden mewajibkan semua orang menuruti permintaan Gus Dur. Orang menjadi tidak habis mengerti ketika Gus Dur berkeras hati mengangkat Soeripto sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan; padahal Soeripto sudah melewati usia pensiun.

Soeripto adalah mantan anggota Badan Koordinasi Intelijen, Bakin, di zaman Soeharto; Soeripto khusus ditugasi mengawasi pergerakan mahasiswa. Sesudah Soeharto mundur, dia menjadi salahsatu pendiri Partai Keadilan, kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera, partai yang berorientasi kepada Islam, dan ikut dalam Pemilu 1999 dengan mendapat suara yang cukup besar.

Dalam perjalanannya bersama kabinet Gus Dur, Soeripto ternyata terlibat dalam perkara korupsi pembelian helikopter untuk Kementerian Kehutanan; tapi perkara itu hilang saja di tengah jalan dan tidak berlanjut.

Gus Dur juga memaksakan keinginannya dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 89/2000 tentang kedudukan Polri. Menurut Keppres itu, mulai 1 Juli 2000 Kepolisian Republik Indonesia terpisah dari TNI dan Departemen Pertahanan, serta berada langsung di bawah Presiden; dan Kapolri diangkat oleh Presiden.

Sebagai akibatnya Polri menjadi alat kekuasaan pemerintah, khususnya Presiden. Akan tetapi, pada masa Gus Dur, ketergantungan Polri pada kekuasaan Presiden, atau sebaliknya pengaruh Presiden terhadap tugas dan fungsi Polri, belum begitu kelihatan, selain pernah terucap perintahnya untuk menangkap Tommy Winata, pengusaha yang sekaligus bandar judi di tengah laut.

Di zaman Megawati pun belum terlihat bagaimana Polri menjadi alat kekuasaan presiden. Baru sesudah itu, di zaman SBY sebagai Presiden seperti sekarang ini, Polri benar-benar dimanfaatkan menjadi alat kekuasaan pemerintah dan presiden.

Milyaran Rupiah dana APBN, dan bantuan luar negeri ditumpahkan oleh Pemerintah SBY untuk Polri, yang relatif lebih besar porsinya dibanding yang untuk TNI. Hal ini pula yang menimbulkan konflik di antara keduanya dan persaingan tidak sehat di dalam tubuh kedua alat negara itu.

Konflik Yang Menjatuhkan

Gus Dur menciptakan banyak konflik antara dirinya dan pihak-pihak lain. Sebagai presiden, Gus Dur jarang membicarakan dan menjelaskan berbagai kebijakan yang ditempuhnya secara terbuka; termasuk kepada para menterinya hasil koalisi partai-partai.

Sebagai akibatnya para menteri ini berjalan sendiri-sendiri mengikuti jalan pikiran partai-partainya sendiri. Situasi ini menimbulkan jarak antara Sang Presiden dan partai-partai, termasuk para wakil yang ada di DPR. Sesudah pertemuannya yang pertama dengan pihak DPR, tanpa sebab jelas Gus Dur menyampaikan pendapatnya, bahwa Dewan itu tidak berbeda dengan Sekolah Taman Kanak-kanak.

Sejak itu Gus Dur mulai menyulut konflik-konflik tersendiri dengan DPR.

Gus Dur juga membuka konflik dengan umat Islam, antara lain, dalam kaitan rencana pembukaan konsulat Israel; soal mempersalahkan Laskar Islam dalam Perang Maluku; perihal keinginannya untuk mencabut Tap MPRS No. 25/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan penyebaran komunisme serta memelajari faham Marxisme dan Leninisme; dan yang terbaru soal Ajinomoto yang berbahan baku organ babi.

Abdurrahman Wahid membuka konflik pula dengan pers karena memaksa mengganti Parni Hadi, Ketua Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, dengan budayawan Mohammad Sobari, kawan AS. Hikam, dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan sahabat dekat Gus Dur.

Konflik dengan Mahkamah Agung juga terjadi, karena Gus Dur mau memaksakan agar Hakim Agung Benyamin Mangkudilaga menjadi Ketua Mahkamah Agung, yaitu dengan alasan untuk memberantas Mafia Peradilan.

Padahal Ketua Mahkamah Agung harus dipilih di antara Hakim-hakim Agung, manakala Benyamin waktu itu baru saja diangkat menjadi Hakim Agung. Sebelumnya Benyamin adalah anggota Komnas HAM, dan sebelum itu adalah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Benyamin Mangkudilaga menjadi terkenal karena keberaniannya, sewaktu menjadi Ketua Majelis Hakim dan sekaligus Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara memenangkan perkara Mingguan TEMPO melawan Menteri Penerangan Harmoko.

Mingguan Tempo dicabut ijin terbitnya, karena memuat berita penyelundupan mobil-mobil Mercedes mewah di dalam kapal-kapal perang bekas Jerman Timur yang dibeli pemerintah melalui BJ. Habibie pada 1994. Di situ Habibie sempat berucap: “Saya dibikin tidak tidur berhari-hari oleh TEMPO; sekarang saya bikin dia tidur selama-lamanya!”

Memang selama Soeharto berkuasa, Kekuasaan Peradilan, selain dikooptasi oleh kekuasaan Soeharto, juga berpredikat Mafia Peradilan. Di situ vonis bisa diperjual-belikan; tidak saja oleh para hakim dan jaksa yang terlibat, tetapi juga pengacara dan panitera, dan tentunya para terdakwa sendiri.

Awalnya Rezim Soeharto pula yang suka memaksa pengadilan memutus sesuai dengan maunya; khususnya untuk kasus-kasus politik yang melibatkan para oposan terhadap pemerintah.

Seperti dalam kasus TEMPO di atas, sekalipun bisa menang di tingkat pertama, TEMPO dikalahkan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung; sudah bisa dipastikan Putusan MA yang miring itu hasil tilpun dari pejabat tinggi di sekitar Soeharto.

Sedang yang lalu dilakukan Presiden Gus Dur dalam kasus Benyamin adalah mengulangi kembali perilaku Soeharto, yaitu dengan melakukan intervensi terhadap MA agar memilih Benyamin menjadi Ketua MA; tidak membiarkan Kekuasaan Peradilan itu merdeka dan netral.

Akan tetapi konflik Gus Dur yang terbesar adalah dengan TNI. Presiden Gus Dur memulai program reformasi di tubuh ABRI, khususnya TNI, dengan melakukan pergeseran dan mutasi besar-besaran terhadap beberapa perwira tinggi TNI.

Tindakan itu dilakukan tanpa konsultasi dengan Wanjakti, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi, TNI, atau bahkan, dengan orang-orangnya di dalam Kabinet, seperti Jenderal Widodo, Panglima TNI, Jenderal Wiranto, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, atau dengan Mahfud MD, Menteri Pertahanan yang orang sipil.

Di lain pihak, dalam rangka melakukan reformasi di tubuh TNI itu, seperti biasa, Gus Dur tidak segan-segan mengangkat-angkat nama seseorang tokoh, kali ini Agus Wirahadikusuma, seorang Jenderal TNI-AD, sebagai sosok TNI yang dianggapnya reformis. Dalam beberapa kesempatan itu, Gus Dur terang-terangan bermaksud menjadikannya Panglima TNI.

Tindakan-tindakan Gus Dur itu dianggap oleh Keluarga Besar TNI sebagai upaya melemahkan dan memecahbelah TNI. Karena itu tidak heran, apabila kemudian TNI membuat jarak dengan Gus Dur dan Agus. Sangat mungkin Gus Dur juga terlalu jauh memberikan “janji-janjinya” kepada Agus, sampai Agus sendiri kehilangan kendali atas dirinya.

Dengan secara terbuka dia sering menyampaikan kritik-kritiknya kepada para TNI seniornya. Kemudian, secara tiba-tiba saja Agus didapati meninggal di Rumah Sakit Pusat TNI Gatot Subroto setelah menjalani operasi gigi; mungkin Agus sengaja dibunuh.

Masih di awal 2000, ketika sedang berada di Italia, Gus Dur melontarkan pernyataan mengagetkan, bahwa Jenderal Feisal Tanjung sebagai Panglima ABRI di jaman Soeharto pernah memerintahkan Panglima Kostrad, Jenderal Wiranto, untuk menyingkirkan Gus Dur dan Megawati.

Konon informasi ini diperolehnya dari Wiranto sendiri; sesuatu yang hampir tidak mungkin terjadi. Gus Dur pun beberapa kali meyampaikan pernyataan tentang adanya beberapa jenderal yang sedang merencanakan kudeta terhadap pemerintah yang dipimpinnya; hal mana tentu saja mengakibatkan polemik dan keresahan di kalangan masyarakat, terlebih-lebih TNI.

Belum usai isyu tentang kudeta muncullah hasil temuan dan rekomendasi KPP-HAM, Komisi Penyelidik tentang Pelanggaran HAM di Timor-Timur, periode pra- dan pasca-referendum, yang menunjukkan keterlibatan Jenderal Wiranto, mantan Panglima ABRI di jaman Soeharto dan BJ. Habibie.

Tidak pelak Gus Dur pun melontarkan pernyataan-pernyataan yang justru memperberat konfliknya dengan TNI.

Ketika menghadiri sebuah pertemuan Internasional di Davos, Swiss, Abdurahman Wahid juga mendapat pertanyaan banyak pihak tentang peristiwa genosida yang terjadi di Timor-Timur menjelang dan sesudah referendum 1998.

Gus Dur menjawab dengan menjanjikan akan segera memecat Jenderal Wiranto sesudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Masih berada di Swiss, Presiden Gus Dur memperbaiki pernyataannya, dengan mengatakan bahwa Jenderal Wiranto akan diminta mundur dari Kabinetnya segera setelah dia mendarat di Jakarta.

Bahkan sesampai di Belanda, Gus Dur sekali lagi mengoreksi pernyataannya, dengan mengatakan telah memerintahkan Menteri Pertahanan Mahfud MD untuk meminta Wiranto mundur. Di Belanda pula Gus Dur menyatakan akan adanya pertemuan rahasia beberapa jenderal di jalan Lau Tse, Jakarta, untuk menggulingkannya.

Perang mulut Gus Dur melawan TNI ini terus berlanjut sampai di akhir kunjungannya di Jerman.

Dalam kenyataannya kemudian, Jenderal Wiranto dipecat Gus Dur pada saat kunjungan Kofi Annan, Sekretaris Jenderal PBB, ke Jakarta. Pemecatan juga dilakukannya terhadap Jenderal (Pol) Roesdihardjo, Kepala Kepolisian RI, karena kegagalannya memaksa penyerahan senjata para mantan milisi Indonesia dalam perang Timor-Timur, di Attambua, Timor Barat.

Selain menangkap salahsatu komandan milisi, Eurico Gutteres, untuk diadili di Jakarta, Gus Dur juga didesak untuk memecat Kapolri Roesdihardjo oleh pihak Amerika Serikat.

Pemecatan itu dilakukan justru pada saat kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat William Cohen datang berkunjung ke Jakarta, khusus untuk memantau perkembangan keamanan di Timor-Timur sehubungan dengan ditempatkannya pasukan PBB di sana.

Mungkin sekali, selain menderita penyakit “suka bikin onar” dan penyakit-penyakit fisik yang sesungguhnya, Gus Dur juga menderita penyakit “rendah diri”: kalau bertemu dengan orang asing, terlebih-lebih yang berpangkat, Gus Dur merasa bangga bisa menunjukkan “kepatuhannya” dengan berbuat menuruti kehendak “si Boss”.

Sekalipun begitu, ke-“Aku”-an Gus Dur juga sangat tinggi, seperti ketika dia memecat Bimantoro, Kapolri berikutnya, ketika sang Kapolri dianggap melakukan korupsi pengadaan senjata laras Polri. Bimantoro membalas dengan menolak menyerahkan tongkat komandonya kepada Gus Dur, melainkan kepada Megawati.

Sejak awal, aku tidak sepakat Gus Dur menjadi Presiden RI. Sama dengan alasanku terhadap BJ. Habibie, karena Gus Dur tidak pernah melawan Soeharto; bahkan sering mendukungnya karena penyakit “patuh”-nya itu.

Gus Dur, meskipun sering disebut Bapak Fordem, karena pernah mendirikan gerakan Forum-Demokrasi bersama-sama para tokoh LSM, seperti Mulia Lubis, tidak pernah menggagas Indonesia Baru pasca Soeharto.

Memang ada pikiran-pikiran pembaharuan di dalam benaknya, tetapi dia bukan seorang arsitek yang mampu jauh ke depan membangun out-of-box, di luar batas-batas yang sudah ditetapkan pendahulunya, yaitu Soeharto.

Alasanku yang lain adalah penyakit fisik dan psykhisnya, terlebih-lebih karena Gus Dur sudah buta atau hampir buta; sesuatu yang tidak pantas untuk memimpin Negara dan perubahan.

Berbeda dari para tokoh LSM yang mendukungnya, ternyata para mahasiswa dan pemuda memunyai pendapat yang sama dengan aku tentang kepemimpinan Gus Dur.

Karena itu kami pun bergabung bersama-sama, berunjukrasa untuk meminta Gus Dur mundur. Kebetulan sekali ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia adalah Taufik Riady yang sudah aku kenal sebelumnya.

Para mahasiswa Indonesia juga merasakan keprihatinan yang sama melihat hingar-bingar yang tidak pernah usai dari hari-ke-hari. Hampir setiap hari pula kami menggelar demonstrasi ke Istana dan ke DPR untuk berorasi sambil membawa spanduk meminta Gus Dur mundur.

Kampus UI di Salemba seakan-akan menjadi markas; kami berkumpul dan berorasi dulu di sana, lalu bergerak menuju Istana melewati wilayah Senin, Kwitang, Tugu Pak Tani, Gambir dan Mahkamah Agung. Selesai berhenti dan berorasi di depan Istana, kami bergerak menuju Gedung DPR/MPR melewati jalan Thamrin dan Sudirman, lalu menyeberangi Jembatan Semanggi masuk ke Jalan Gatot Subroto.

Seringkali kami berpapasan dengan kelompok PRD, Partai Rakyat Demokratik, yang dipimpin Budiman Sudjatmiko dan Dita Indah Sari; mereka bersikap mendukung Gus Dur.

Tidak bisa dihindarkan, akhirnya Gus Dur jatuh juga. Pada awalnya Gus Dur diduga melakukan tindak pidana korupsi: Dia menerima bantuan dana sekitar 50 milyar Rupiah dari Sultan Brunei, tetapi tidak pernah diserahkan kepada Negara; skandal ini dikenal dengan Bruneigate.

Demikian pula Gus Dur berhasil mengeluarkan dana dari Badan Urusan Logistik senilai sekitar 35 milyar Rupiah, tetapi tidak pernah jelas untuk keperluan apa; skandal ini dikenal dengan Buloggate. DPR membentuk Panitia Khusus untuk menangani dua skandal korupsi tersebut, sekalipun masih ada satu skandal lain, Borobudurgate.

Skandal itu menyangkut kesepakatan Gus Dur dalam penyelesaian kasus pidana Tommy Soeharto, tersangka dalam pembunuhan terhadap seorang hakim; hakim itu membatalkan perkara tukar-guling dua aset yang dua-duanya ternyata bukan milik Tomy.

Panitia Khusus DPR meminta Gus Dur datang ke Sidang DPR untuk ditanya tentang nasib dana-dana itu. Setelah beberapa kali menolak datang dengan macam-macam alasan, bahkan dengan meminta Menteri Keuangan Bambang Sudibyo untuk datang mewakilinya, Gus Dur akhirnya memenuhi undangan itu pada 22 Januari 2001.

Akan tetapi di tengah persidangan, Presiden Gus Dur menjadi marah sambil menuduh Pansus DPR sedang menyiapkan tindakan hukum terhadap dirinya. Gus Dur membalasnya dengan melakukan aksi walk-out meninggalkan ruang sidang. Hubungan antara Gus Dur dan DPR semakin membara.

Hal itu berlangsung terus sampai pertengahan tahun, yaitu ketika Gus Dur mengancam untuk membubarkan DPR.

Malam hari tanggal 22 Juli itu konon konsep Dekrit Presiden tentang Pembubaran DPR sudah selesai disiapkan. Di sini Gus Dur rupanya mau menempatkan diri seperti Soekarno pada 1959 ketika DPR dan Konstituante hasil Pemilu 1955 dinilai gagal menjalankan tugasnya, lalu dibubarkan.

Di samping itu konon juga disiapkan konsep Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Keadaan Bahaya. Bahkan sejumlah tokoh LSM yang mayoritas pendukung Gus Dur pun sudah disiapkan sejak beberapa hari, bahkan pada malam tanggal 22 Juli itu banyak aktivis LSM yang tidur di Istana Merdeka menemani Sang Tokoh Demokrat sambil memberikan berbagai saran dan dukungannya.

Rencananya, sesudah Negara Keadaan Bahaya dinyatakan, maka Dekrit Presiden tentang Pembubaran DPR pun akan dibacakan. Konon Marsilam Simanjuntak, Menteri Hukum dan HAM pengganti Yusril Ihza Mahendra, yang akhirnya dipecat Gus Dur juga, yang akan membacakan Keadaan Bahaya itu; dan Wimar Witular, Jurubicara Istana, yang akan membacakan Dekrit Presiden untuk Gus Dur.

Ternyata, Gus Dur sendiri, tanpa memberitahu lebih dulu para tokoh LSM pendukungnya itu bermaksud menyatakan pemerintahnya pun bubar, atau membubarkan diri ke dalam situasi demisioner.

Dengan keadaan seperti itu, di mana DPR dan Pemerintah sama-sama tidak aktif, sulit untuk bisa dimengerti, apa sebenarnya tujuan Gus Dur dengan rencana pembubaran DPR dan pemerintah itu; atau bagaimana jalan pikirannya…

Tetapi Amien Rais, Ketua MPR-RI bersama Akbar Tanjung, Ketua DPR-RI, lebih cekatan melihat situasi Negara yang hampir berantakan dibuat Gus Dur. Mereka mengundang Sidang MPR pada tanggal 23 Juli untuk segera memecat Gus Dur. Gus Dur pun akhirnya dipecat sebagai Presiden RI dalam Sidang MPR itu.

Tidak itu saja, Panglima Kostrad Jenderal Ryamizard Ryacudu juga menyiapkan tiga batalyon pasukan raiders yang konon dibentuknya sendiri, yang dengan senjata lengkap berkumpul di Lapangan Monumen Nasional di depan Istana Negara.

Pasukan ini bermaksud memaksa agar Gus Dur mematuhi keputusan MPR. Dengan sombongnya, Gus Dur sengaja keluar dan mempertontonkan dirinya dengan hanya memakai celana dalam di depan Istana Negara; mungkin sambil mengatakan: “Emangnya Gue Pikirin?!”. Tetapi Gus Dur lalu meninggalkan Istana itu untuk selama-lamanya.

Gus Dur batal membacakan Dekrit Presiden; ternyata dia seorang penakut juga. MPR-RI pada hari itu juga melantik Megawati menjadi Presiden RI ke Lima. Megawati mengambil Hamzah Haz, Ketua Umum PPP pengganti Ismail Hasan Metareum, menjadi Wakil Presiden.

Apa yang dilakukan oleh Riyacudu memang mewakili sikap kebanyakan jenderal-jenderal TNI terhadap Gus Dur, terutama Wiranto yang sempat dipecat Gus Dur. Di sini Wiranto kembali bekerja bersama Djadja Suparman dengan menggerakkan lagi organisasi masa pendukung Habibie.

Sejak awal Mei 2000 sampai dengan pertengahan Juli secara rutin dan sistematis dilakukan pertemuan-pertemuan, tidak kurang dari sepuluh pertemuan, yang dilakukan sebagai upaya untuk menggusur Gus Dur dan segera menggantinya dengan Megawati.

Di dalam pertemuan itu selalu ada Wiranto dan Djadja serta beberapa tokoh organisasi Islam dan tokoh-tokoh aktivis; sebagian dari mereka dikenal sebagai Tim Sukses pencalonan Habibie-Wiranto sebagai presiden dan wakil presiden dalam Sidang MPR-1999.

Yang menarik, bahwa di dalam setiap pertemuan itu nama Zacky Makarim, Hariman Siregar, Fuad Bawazier, Burzah Zarnubi, Egi Sudjana dan Front Pembela Islam hampir selalu disebut hadir; beberapa nama jenderal juga disebut, tetapi tidak selalu datang dalam tiap pertemuan.

Djadja Suparman mengatakan, bahwa cerita yang terdokumentasi itu, lengkap dengan menyebut nama tempat dan tanggalnya. “Itu dibuat oleh seorang sutradara yang punya maksud membangun opini publik dengan tujuan membunuh karakter”, katanya.

Meskipun begitu, Djadja juga mengatakan bahwa cerita di dalam dokumen itu benar-benar ada dan terjadi, hanya saja para pelakunya yang lain…

Djadja Suparman, yang sempat diangkat gus Dur menjadi Panglima Kostrad, pernah dipanggil Gus Dur untuk memberi penjelasan tentang suara-suara miring dari beberapa jenderal terhadap dirinya, serta tuduhan tentang keterlibatan Djadja dalam setiap gerakan yang melibatkan Front Pembela Islam, antara lain, Apel Sejuta Umat di Monas dan hiruk-pikuk Kerusuhan Ambon. Djadja menjawab bahwa dia adalah tentara profesional yang tidak memunyai hubungan dengan laskar-laskar seperti itu.

Akan tetapi tuduhan terhadap Djadja tetap berlanjut. Bahkan, Djadja pun dituduh melakukan korupsi dengan mengalihkan beberapa juta Dollar dana Kostrad untuk membiayai laskar jihad yang berangkat ke Ambon mengatasi Perang Maluku.

Semua itu dibantah Djadja Suparman. Dukungan Duta Besar Amerika Serikat Robert S. Gilbard terhadap tuduhan kepada Djadja Suparman, Front Pembela Islam dan tentunya Wiranto itu justru memperkuat dugaanku, bahwa Amerika Serikatlah yang amat tahu tentang Perang Maluku, dan karena itu berada di balik Perang Maluku itu.

Djadja Suparman memang akhirnya harus meringkuk di penjara. Dia ketahuan, sewaktu menjabat sebagai Pangdam Brawijaya, sempat menjual tanah milik Kodam Brawijaya di sekitar Malang; dan menggunakan uangnya untuk keperluan dirinya sendiri. Dia diganjar hukuman penjara 4 tahun oleh Pengadilan Negeri di Surabaya.

Merusak Konstitusi

Sekalipun Gus Dur adalah salahsatu kontributor besar dalam mengubah sistem pemerintahan dari kepresidenan murni ke keparlemenan dalam Amandemen-I 1999, tetapi perubahan itu justru berakibat pada impeachment DPR terhadap dirinya sendiri.

Dan sekalipun tidak sehebat pasal-pasal HAM yang ada pada UUD-1949 atau UUD-1950, perlu dicatat, bahwa Gus Dur adalah kontributor besar Pasal-pasal 28A sampai 28J tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Amandemen-II 2000. Pasal-pasal ini melengkapi Pasal 28 dan beberapa pasal lain tentang hak-hak dasar rakyat dan hak-hak asasi manusia di dalam UUD-1945.

Hanya saja, konstruksi UUD-1945 yang tetap saja dipertahankan oleh MPR 1999 tidak memungkinkan pasal-pasal tersebut masuk di dalam satu bab tersendiri dan lengkap seperti pada UUD-1949 atau UUD-1950.

Sumbangan BJ. Habibie terhadap terbitnya Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM bisa dianggap sekaligus telah melengkapinya. Sekalipun begitu, pelanggaran terhadap HAM masih saja berlangsung.

Ketidakadilan dan kekerasan terhadap rakyat kecil oleh aparat negara, baik TNI maupun Polri, serta hukuman berat dari para hakim dan jaksa tanpa memperhatikan keadaan rakyat yang miskin dan teraniaya hidupnya masih terus terjadi di mana-mana, bahkan sampai hari ini.

Rupanya pikiran-pikiran tentang hak-hak dasar rakyat dan asasi manusia, sekalipun sudah masuk di dalam pasal-pasal Konstitusi, belum juga mampu memperbaiki atau mengubah cara berpikir statusquo yang represif peninggalan Soeharto.

Hamzah Haz memenangi kedudukan Wakil Presiden dengan mengalahkan calon lain, Akbar Tanjung. Rezim Megawati melanjutkan amandemen terhadap UUD-1945 yang sudah dirintis Gus Dur dengan “bimbingan” Amerika Serikat, dan menghasilkan Amandemen-III dan Amandemen-IV.

Melihat diri anak Soekarno ini, masyarakat merasa bahwa seharusnya Megawati bisa memengaruhi MPR untuk tidak “merusak” lebih lanjut UUD-1945. Soekarno adalah ketua Tim Penyusun UUD-1945 pada waktu itu; jadi alangkah aibnya anak sendiri yang merusak warisan Bapaknya, demi kepentingan asing! Tetapi harapan masyarakat itu tidak pernah terwujud.

Orang juga mulai sadar, bahwa Jenderal Endriartono Soetarto, Panglima TNI, seharusnya juga ikut bertanggungjawab terhadap “proses perusakan” UUD-1945 yang dibuat MPR, mengingat TNI selalu mengatakan UUD-1945 adalah “harga mati”. Mereka dan para anggota MPR 1999 itu tidak ada bedanya dari agen-agen domestik yang “melayani” kemauan Amerika Serikat.

Tidak hanya sekedar mengurangi kekuasaan presiden sambil memperkuat kekuasaan DPR seperti terjadi pada Amandemen-I, akan tetapi partai-partai politik sungguh diberi kekuasaan yang besar di dalam Amandemen-III dan -IV.

Orang-orang partai dengan mudah bisa membentuk koalisi partai politik untuk menjadi pasangan presiden dan wakil presiden demi memeroleh kekuasaan lewat pemenangan Pemilu, tanpa lagi memerhatikan moral politik, moral bangsa ataupun nasib Negara di masa mendatang.

Pemilihan presiden dan wakil presiden model Gus Dur dan Megawati pada 1999 dikukuhkan dalam Pasal 6A Konstitusi, di mana presiden dan wakil presiden bisa berasal dari gabungan partai politik.

Sebagai akibatnya, dekonstruksi tidak saja terjadi terhadap kekuasaan Lembaga Kepresidenan, tetapi juga pada Lembaga Perwakilan Rakyat dan lembaga Peradilan; itu terus berlanjut dalam masa Megawati-Hamzah.

Demi menonjolkan besarnya kekuasaan partai politik dan DPR, kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara ternyata dihapuskan begitu saja. MPR sudah tidak lagi menjalankan kedaulatan rakyat, dan tidak lagi menyusun garis-garis besar daripada haluan Negara.

MPR tidak lagi mengawasi lembaga-lembaga tinggi Negara termasuk meminta pertanggungjawaban presiden, tetapi kewajiban MPR hanya melantik presiden dan mengabsahkan pemberhentian presiden, serta menetapkan dan mengubah Konstitusi. Bahkan, sejak sidangnya pada 2012 dalam Amandemen ke IV, lebih sepuluh tahun terakhir ini, tidak pernah ada lagi sidang-sidang MPR, padahal kewajiban untuk bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun tetap berlaku.

Tidak ada lagi cerita tentang pertanggungjawaban presiden kepada MPR. Ini saja sudah membuktikan bahwa sistim telah tidak mampu bekerja; Ketua MPR menjadi tidak berarti. Sebagai akibatnya keberadaan Dewan Perwakilan Daerah pun menjadi tidak jelas, karena DPD tidak memunyai tugas yang spesifik.

Akibat selanjutnya, pertentangan di antara lembaga-lembaga tinggi Negara selalu terjadi sekalipun berada di bawah permukaan, karena tidak adanya lembaga tertinggi Negara sebagai superbody yang bisa menyelesaikan berbagai konflik dan menjadi panutan.

Yang menarik lagi adalah ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi. Pada awalnya ide tentang dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah untuk melaksanakan pengujian materiil, atau judicial review terhadap peraturan perundang-undangan yang sekiranya bertentangan dengan Konstitusi.

Memang pada masa Soeharto berlaku larangan untuk melakukan pengujian materiil terhadap undang-undang, karena pembentukan segala undang-undang menjadi hak Soeharto. Tapi untuk melakukan tugas dan fungsi pengujian materiil itu tidak perlu harus memecah Kekuasaan Peradilan yang ada di tangan Mahkamah Agung.

Sebagai contoh di dalam UUD-1949 dan UUD-1950, judicial review bisa dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Konstitusi yang merupakan bagian dari Mahkamah Agung. Demikian pula dengan dibentuknya Komisi Judisial yang bertugas mengawasi kerja para hakim semakin menambah perpecahan Kekuasaan Peradilan.

Penempatan kedudukan Mahkamah Konstitusi yang sekaligus berhak menetapkan pelanggaran Presiden terhadap Konstitusi mengakibatkan besarnya kekuasaan Mahkamah Konstitusi.

Bahkan ada kecenderungan menempatkan Mahkamah sebagai menggantikan peranan MPR. Perpecahan terjadi di dalam Kekuasaan Kehakiman ketika Komisi Judisial dilarang untuk mengawasi hakim-hakim Konstitusi; seakan-akan kedudukan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi daripada Mahkamah Agung.

Padahal, apabila Mahkamah Konstitusi itu berada di dalam Mahkamah Agung, perpecahan tidak akan terjadi; dan para hakimnya pun bisa diawasi oleh Mahkamah Agung sendiri, misalnya dengan membentuk suatu badan khusus.

Di dalam Pasal-8 UUD-1945 juga dimasukkan ketentuan tentang impeachment terhadap presiden, yang juga memberi kekuasaan besar kepada DPR. Impeachment dilakukan oleh DPR setelah ada keputusan oleh Mahkamah Konstitusi.

Hal ini berarti juga memberi kekuasaan besar kepada partai-partai politik; apalagi ketika 6 dari 9 Hakim Konstitusi ditetapkan oleh orang-orang partai. Padahal kalau hanya sekedar mau membuktikan, bahwa presiden telah benar-benar melanggar Konstitusi, cukuplah itu dilakukan oleh sebuah panitia khusus yang dibentuk oleh MPR; bukankah MPR yang menetapkan Konstitusi?!

Di dalam panitia penyelidik itu diikutsertakan pula Jaksa Agung. Dengan demikian, MPR pun kembali berfungsi menjadi superbody di mana presiden dan semua kekuasaan Negara harus bertanggungjawab pula kepada MPR.

Akan tetapi tidak ada kerusakan yang lebih besar terhadap Republik ini dibanding rekayasa Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya untuk memasuki wilayah sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Indonesia.

Sepertinya, amandemen terhadap Pasal-pasal-31, -32, -33 dan -34 itu menjadi pasal-pasal yang bagus; tetapi tujuan utamanya adalah demi mengubah cara berpikir lama menjadi baru. Dan pikiran baru itulah pikiran Barat!

Memang Indonesia, sebagai bagian dari dunia yang sedang bekerja untuk pembaharuan, sedang gandrung kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; karena itu setiap perubahan cara berpikir demi kemajuan pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan selalu disambut.

Pada tahun 1960-an perubahan juga terjadi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dengan mengatasnamakan Program PBB, mereka menjual teknik-teknik dan materi-materi tentang pendidikan baru yang sebenarnya sudah pernah dicoba di negara-negara Afrika tetapi gagal.

Di Afrika ditolak, tetapi dipaksakan untuk Indonesia dan diterima. Sebagai akibatnya anak-anak didik kita sudah tidak lagi tahu tentang Sejarah Indonesia dan Dunia, Ilmu Bumi, Kebudayaan Indonesia dan Budi Pekerti. Matematika, Ilmu Komputer dan Bahasa Inggris menjadi lebih penting daripada ilmu pengetahuan tentang Indonesia.

Sebagai akibatnya, kecintaan terhadap Indonesia dan nasionalisme menjadi luntur dan hilang. Inilah yang sebenarnya menjadi tujuan mereka! Sebab, rasa nasionalisme itulah yang menjadi kekuatan setiap bangsa dan negara, dalam mempertahankan kedaulatannya.

Demikian pula dalam bidang kesejahteraan sosial. Pasal-33 tentang kesejahteraan sosial juga “dirusak” lewat tambahan ayat yang redundant dan tidak jelas, sehingga perekonomian Indonesia menjadi kapitalistik dan sangat pula liberal.

Azas kekeluargaan yang terkandung di dalamnya menjadi hilang, berganti dengan paham individualisme. Demikian pula hilang makna dari public goods atau basic needs digantikan dengan private goods, sehingga pengertian tentang cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak berubah menjadi profit centers.

Selanjutnya “bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya” tidak lagi dikuasai Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, melainkan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta dan asing dengan mudah. Tidak saja produksi sumber-sumber kekayaan itu tergantung kepada mereka, tetapi hasilnya pun kemudian dijual dengan harga murah ke luar negeri.

Sebagai akibat selanjutnya, Indonesia kehilangan segala manfaat dari hasil kekayaan alamnya sendiri. Bahkan, ketika pada masa Soeharto minyak bumi masih bisa diproduksi sampai 1.6 juta barrel per hari dan bisa diekspor, sekarang harus diimpor karena produksi merosot hingga 900 ribu barrel per hari atau lebih rendah.

Berlakulah apa yang disebut dengan Indonesia paradox: Indonesia kaya, tetapi rakyatnya miskin.

Pelanggaran terhadap Konstitusi 1945 justru dimulai oleh MPR 1999 sebagai Lembaga Tertinggi Negara pimpinan Amien Rais. Seharusnya MPR 1999 memang dinyatakan tidak absah, karena Pemilu 1999 memang tidak absah.

Tetapi ketika KPU 1999 sedang bekerja giat untuk menolak Keputusan Presiden BJ. Habibie yang menyatakan Pemilu 1999 absah, serta memeriksa mantan Presiden Habibie karena terlibat dalam Baligate, secara tiba-tiba Presiden Gus Dur justru membubarkan KPU.

Mungkin Gus Dur khawatir, dengan tidak absahnya Pemilu 1999, dia pun menjadi tidak absah sebagai Presiden RI…

Kekacauan mulai terjadi, ketika Megawati menggunakan Pasal-134, yaitu penghinaan kepada presiden untuk menangkapi para mahasiswa dan pemuda. Dia tidak ingin mahasiswa dan pemuda melawan dirinya seperti yang terjadi pada Gus Dur dan Habibie.

Pada masa Presiden BJ. Habibie dan Gus Dur, Pasal-pasal 134, 136 bis. dan 137 tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden itu memang “ditidurkan”, tidak digunakan. Sedang di jaman Megawati, belasan pemuda dan mahasiswa ditangkapi, diadili dan dipenjarakan, karena dituduh menghina Presiden.

Megawati lupa, bahwa sekiranya mahasiswa dan pemuda tidak bergerak melawan dan menjatuhkan Soeharto, maka tidak mungkin dia bisa menjadi Presiden. Megawati pun didemo di tempat kediamannya yang baru dibelinya ratusan milyar di Jalan Suropati, Menteng, oleh para mahasiswa di bawah pimpinan Ketua BEM Universitas Indonesia yang baru, Roy Marbun.

Roy ditangkap karena menyandera seorang polisi di atas mobil komandonya; tidak lama kemudian dia dilepas, karena tuduhan terhadapnya diubah menjadi unjukrasa tanpa pemberitahuan.

Roy Marbun bisa dicatat sebagai Ketua BEM terakhir pasca Soeharto yang membawa masa mahasiswa untuk menentang kebijakan presiden.

Tetapi, ketika anak-anak muda itu mulai sadar dan menolak perubahan terhadap UUD-1945, Patung Kertas Megawati, Hamzah Haz, Amien Rais dan Akbar Tanjung dibakar masa aktivis di depan Gedung DPR/MPR-RI; aku bersama para aktivis MPRS-Plus ada di antara mereka.

Tetapi upaya kami sudah terlambat, karena MPR dan Megawati akhirnya menyepakati berlakunya UUD-45 yang diamandemen pada 2002; bahkan dengan dukungan penuh Panglima TNI, Endriartono Soetarto; dan Amerika Serikat, tentunya.

Megawati hanya menang menjadi Presiden RI karena masa PDIP yang mendukungnya menganggapnya sebagai anak biologis Soekarno. Megawati dianggap tidak mewarisi pikiran-pikiran ideologi Bung Karno; samasekali Megawati tidak punya kemampuan ilmu pengetahuan yang cukup untuk duduk sebagai Presiden RI.

Dia pun hanya pernah duduk di bangku universitas, Universitas Padjadjaran, Bandung, tanpa mampu menyelesaikannya. Konon yang bermain politik di belakangnya adalah suaminya, Taufik Kiemas, yang suka dengan uang dan kekuasaan.

Mestinya, masyarakat lebih berharap dari anak Soekarno tertua, Guntur Soekarno, daripada anak Soekarno yang lain. Tetapi semenjak keluarga Soekarno “ditolak” bermain politik oleh Soeharto, maka Guntur Soekarnoputro memutuskan untuk “tidak terjun” ke dunia politik. Guntur pun menganjurkan agar saudara-saudaranya tidak terjun ke dalam kegiatan politik.

Tetapi pada awal 1996 dalam sebuah Kongres di Semarang, masa PDI mendudukkan Megawati sebagai Ketua Umum PDI; bahkan menjadikannya calon Presiden menghadapi Pemilihan Presiden 1998.

Beberapa Jenderal Angkatan Darat, antara lain, Agum Gumelar dan AM. Hendropriono ikut menyelamatkan Megawati dari kemarahan orang-orang pro-Soeharto.

Sangat kebetulan, masa rakyat pun sudah mulai muak dengan Soeharto, dan ikut prihatin dengan keselamatan Megawati, termasuk kami dari kelompok yang menentang Soeharto, antara lain, PUDI dan PRD yang belum lama berdiri.

Upaya Presiden Soeharto dan Soeryadi, Ketua PDI yang pro-Soeharto, untuk mengambil alih posisi Ketua Umum di Kongres Medan juga tidak mampu menghadang keinginan masa PDI-Megawati.

Sekalipun kemudian markas PDI-Megawati di Jalan Diponegoro-58 diserbu tentara Kodam-V Jaya pada 27 Juli 1996, dan ratusan korban jiwa masa pendukung Megawati jatuh, tetapi para tokoh dan masa PDI pendukung Megawati berjalan terus.

Tidak satu pun dari para jenderal Kodam-V Jaya dan Sutiyoso, komandannya, mengaku ikutserta di dalam pembantaian 27 Juli tersebut, sekalipun Soeharto sudah mundur sebagai Presiden. Konon, operasi tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Kodam-V Jaya, Soesilo Bambang Yudhoyono.

Bahkan SBY-lah yang kemudian menandatangani pengeluaran dana operasi, ketika Jenderal Suyono sengaja menghindar karena menolak mengeluarkan dana. Suyono, bahkan kemudian mengaku melihat beberapa jenderal, termasuk Sutiyoso, Pangdam V Jaya, ikut memberi aba-aba kepada para tentara Kodam-V yang menyamar sebagai preman-preman ketika penyerbuan terjadi.

Megawati pun sesudah itu, bahkan ketika menjadi Presiden RI, tidak pernah mengusik peristiwa pembantaian 27 Juli itu, karena merasa ikut bertanggungjawab dengan mengabaikan peringatan akan adanya penyerbuan yang pernah disampaikan kepadanya sebelumnya.

Menjuali Aset Negara

Megawati termasuk penjahat besar di antara presiden-presiden di Indonesia. Pertama, kalau sekiranya Megawati bersuara berbeda dari DPR/MPR-RI dalam hal Amandemen UUD-1945, maka pengaruh liberalisme dan kapitalisme tidak sedahsyat yang sekarang terjadi.

Presiden Megawati pun ikut membuat perekonomian Indonesia rusak lebih parah dengan menjuali aset-aset berharga Indonesia. Melalui Boediono, Menteri Keuangannya, dan Laksamana Soekardi, Bendahara PDIP dan sekaligus Menteri BUMN, Megawati menjual PT. Indosat, berikut Satelit Palapanya.

PT. Indosat adalah hasil penanaman modal ITT, International Telephone and Telegraph Corporation dari Amerika Serikat di Indonesia; merupakan penanaman modal Amerika Serikat yang ke dua sesudah Freeport, yaitu pada 1967.

Pada 1981, Soeharto membeli alat-alat komunikasi itu yang kemudian menjadi aset-aset nasional yang berharga dengan susah-payah dari dari Amerika Serikat. Satelit yang dinamakan Soeharto dengan Palapa ini adalah satelit untuk komunikasi yang memunyai wilayah operasi dari Sabang sampai Merauke.

Palapa mengambil nama dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada di jaman Majapahit, yaitu sumpahnya untuk mempersatukan Nusantara. Soeharto membanggakan satelit ini sebagai upayanya mempersatukan seluruh Indonesia, serta memperbaiki pula hubungan Indonesia dengan dunia luar.

Laksamana Soekardi, insinyur Teknik Sipil yang belajar ilmu Administrasi Bisnis dari Amerika Serikat itu, dengan dalih menyelamatkan APBN pasca Krisis Moneter, menjual PT. Indosat dan PT. Telkom, perusahaan-perusahaan milik Negara, kepada sebuah perusahaan Negara Komunikasi milik Singapur, Singapore Technologies Telemedia, ITT, dengan harga murah.

Bahkan, dengan cara-cara licin pula dan tidak terbuka, sebab penjualan itu dilakukan pada hari Minggu, 31 Desember 2002, pada saat orang tidak masuk kerja. Penjualan juga dilakukan melalui perusahaan perantara asing yang tidak jelas statusnya, Indonesia Communication Limited, ICL, yang didirikan di Mauritius.

Kasus penjualan saham yang bermasalah ini tidak sempat masuk ke pengadilan. Belum diketahui pula berapa banyak dana yang dihimpun oleh Megawati untuk kepentingan Partainya dari hasil penjualan Indosat itu karena kasusnya tidak sempat diselidiki.

Penjualan itu dilakukan dengan dalih, bahwa Sidang MPR 1999 sudah menyetujui penjualan aset-aset negara karena adanya krisis moneter.

Ternyata di balik penjualan PT. Indosat itu, juga berperan tekanan IMF terhadap Rezim Megawati. Alasannya sangat kerdil, yaitu untuk menutup defisit APBN.

Kasus lain yang mirip sekali adalah penjualan sebuah super tanker, very large carrier vessel, VLCV, yang dipesan dari Korea Selatan untuk mengangkut minyak mentah dari Timur Tengah.

Minyak mentah itu rencananya akan diolah menjadi Bahan Bakar Minyak di perusahaan pengolahan minyak di Cilacap. Segala sesuatu yang sudah dipersiapkan menjadi harus batal, karena tanker raksasa itu tidak pernah masuk perairan Indonesia.

Sebagai Menteri BUMN, Laksamana Soekardi juga memunyai wewenang menyatakan PTDI, PT. Dirgantara Indonesia, yang disebut-sebut telah mengalami kerugian, sehingga sejumlah 6.000 karyawannya harus dirumahkan atau diputus hubungan kerjanya; bahkan tanpa kompensasi yang benar terhdap para karyawannya.

Para karyawan itu tetap tidak dibayar, sekalipun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan pihak Karyawan PTDI; Putusan itu dianulir Mahkamah Agung di jaman Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

Sebagai akibat perampingan PTDI itu, program produksi pesawat terbang CN-235 dan CN-250, serta N-2130 pesawat dengan dua engineturbofan berkapasitas 100 sampai 130 penumpang yang sedang dirintis terpaksa harus berhenti.

Perusahaan industri pesawat terbang Indonesia yang dibangun Komodor Udara Noertanio semenjak perang kemerdekaan dan kemudian dikembangkan oleh BJ. Habibie serta menjadi salah satu kebanggaan rakyat Indonesia itu akhirnya tidak berjalan sebagaimana diharapkan.

Di sini pula IMF ikut berperan; pada hakekatnya mereka tidak ingin melihat Indonesia menjadi besar. Ironinya, Megawati dan orang-orang di sekelilingnya tunduk kepada IMF.

Sebagaimana perusahaan BUMN pada umumnya, kerugian yang terus-menerus menjadi salah satu karakternya. Hal itu “bisa dimengerti”, karena campurtangan para pejabat tinggi negara sangat besar, sehingga perusahaan-perusahaan itu tidak sempat ditangani secara profesional; sebagai contoh adalah PTDI, salahsatu perusahaan di bawah payung dalam kelompok BUMN Industri Strategis.

Dari enam perusahaan industri strategis, yaitu perusahaan galangan kapal PT. Penataran Angkatan Laut; perusahaan industri persenjataan PT. Pindad, atau Perusahaan Industri Angkatan Darat dan PT. Dahana; perusahaan industri otomotif, PT. Bisma-Boma-Indera; PT. LEN, Lembaga Elektronika Nasional yang bergerak di bidang instrumentasi; dan PT. IPTN, Industri Pesawat Terbang Nasional, yang kemudian berubah nama menjadi PTDI; semuanya merugi. Di luar itu, PT. Krakatau Steel, PT. Inti yang bergerak di bidang telekomunikasi, PT. INKA atau Industri Kereta Api, serta PT. Barata, juga bergerak di bidang otomotif, dinilai cukup sehat.

Akan tetapi keadaannya menjadi semakin sulit sejak krisis moneter berlangsung.

Padahal, PT IPTN atau PTDI, industri pesawat terbang dengan investasi sekitar USD 2,5 milyar atau 5 trilyun Rupiah waktu itu, oleh sebab krisis moneter 1997/1998 itu sebenarnya hanya membutuhkan injeksi dana sebesar sekitar 2 trilyun Rupiah.

Tetapi IMF tidak mau menyetujui. Bandingkan ini dengan Bank Mandiri yang memeroleh kucuran dana sampai 146 trilyun Rupiah! Belum lagi menghitung dampak industri pesawat terbang terhadap industri-industri lain berupa forward linkages dan backward linkages di kemudian hari.

Tetapi Soeharto pada 1998 itu terpaksa setuju saja dengan permintaan IMF untuk menghentikan bantuan APBN kepada IPTN. Baru kemudian disusul oleh Presiden Megawati yang dipaksa memangkas hampir semua kemampuan PTDI.

Laksamana Soekardi juga menghancurkan PT. Texmaco, sebuah perusahaan tekstil hulu-hilir raksasa; yang sekaligus punya anak perusahaan PT. Texmaco Perkasa yang juga sudah mampu memproduksi secara masal bus dan truk; bahkan mampu memamerkan delapan model sedan yang disebutnya Carnesia, kependekan dari Car of Indonesia.

Permintaan IMF untuk melikwidasi Texmaco sudah berawal dari jaman Gus Dur. Tetapi Gus Dur menolaknya. Sebagai akibatnya, sampai Gus Dur meninggalkan Istana, bantuan IMF tidak kunjung cair. Baru sesudah Gus Dur digantikan Megawati, bantuan itu cair. Sekalipun begitu, pencairan dana bantuan IMF itu juga menuntut Megawati untuk setuju menjuali aset-aset Negara.

Laksamana Soekardi menuduh Texmaco telah menerima dana bantuan dari Soeharto. Dengan menyebut nama Soeharto itu, masyarakat mau dibawa kepada suasana kebencian terhadap Soeharto, dan ikut pula membenci Texmaco.

Padahal mantan Gubernur Bank Sentral Soedradjat Djiwandono membantah tuduhan itu dengan mengatakan, bahwa dana yang diberikan kepada Texmaco adalah dana resmi dari pemerintah pusat yang juga diberikan kepada perusahaan-perusahaan lain dalam rangka meningkatkan ekspor Indonesia.

Kebetulan sekali Soehartolah yang membuka PT. Texmaco Perkasa; demikian pula kebetulan sekali salah satu tokoh Texmaco, Marimutu Manimaren, adalah Bendahara Partai Golongan Karya.

Maka Megawati dan Laksamana Soekardi menganggap merekalah, sebagai kelompok Golkar yang selama ini mengerdilkan PDI atau PDIP, perlu mendapat pembalasan. Tuduhan berikutnya kepada Texmaco adalah diselewengkannya dana bantuan itu untuk kegiatan yang tidak semestinya.

Sekarang banyak orang lupa, bahwa seperti Golkar, di dalam PDIP pun banyak bersembunyi tokoh pengkhianat bangsa dan Negara yang lebih patuh kepada pihak asing dan kehilangan identitasnya sebagai nasionalis.

Seharusnya mereka melihat di sekeliling mereka, bahwa tidak ada satu pun sepeda motor dan mobil, termasuk bus dan truk, yang bikinan Indonesia; seluruh kendaraan yang bernilai ratusan miliar USD tersebut tersedot ke luar negeri dibayarkan oleh seluruh penduduk Indonesia.

Senilai itu pulalah kerugian Indonesia dengan menghancurkan Texmaco Perkasa; pasti dalam jangka panjang nilainya jauh lebih besar dari dana BLBI 640 trilyun Rupiah untuk mem-bail-out para konglomerat hitam itu.

Senilai itu pulalah seharusnya sumbangan Marimutu Sinivasan pendiri dan Direktur Utama Texmaco, seorang warganegara Indonesia keturunan India kelahiran Medan yang keluarganya sudah tiga generasi tinggal di Indonesia.

Tidak sulit menduga, Texmaco dihancurkan oleh konspirasi IMF dengan pengusaha-pengusaha keturunan Cina, khususnya para konglomeratnya, lebih khusus lagi para pengusaha otomotifnya, bersama-sama investor prinsipalnya dari Eropa, Amerika Serikat serta Jepang dan Korea Selatan; mereka selama ini mendominasi pasar otomotif Indonesia dan menikmati keuntungan luar biasa.

Amat disayangkan, bahwa harian Kompas yang terkenal netral dengan oplah terbesar itu ikut-ikutan dalam konspirasi dengan menyebarkan kabar bohong tentang Texmaco; puluhan kabar bohong ditulis oleh Kompas, termasuk dalam tajuk-tajuknya.

Antara lain, tentang bail-out terhadap hutang-hutang Texmaco dalam BLBI. Padahal Texmaco tidak mendapat kucuran dana BLBI; hutang Texmaco adalah murni hutang-piutang yang ditutup dengan aset-asetnya. Dikatakan lagi, bahwa aset-aset Texmaco adalah barang rongsokan berasal dari Eropa Timur yang tidak berharga.

Memang Texmaco membeli mesin-mesin second hand, tapi itu dari pabrik-pabrik di Eropa Barat. Sangat tidak mungkin mesin-mesin rongsokan itu bisa menghasilkan mobil sedan, bus dan truk; serta melayani job order dari General Electric, Hitachi, Siemens dan Krupps. Sebagai contoh, Hitachi memesan mesin pengolah limbah, pengolah air laut menjadi air minum, mesin kilang minyak, pembangkit listrik serta MRT untuk angkutan di luar negeri; dan GE memesan komponen turbin gas.

Kompas juga memberitakan, bahwa Texmaco adalah debitor terbesar; sesuatu yang amat sangat mudah dibuktikan “tidak mungkin” dibanding dengan hutang para konglomerat seperti kelompok Sudono Salim dari Bank Central Asia, dan Syamsul Nursalim dari Bank Dagang Nasional Indonesia.

Yang sungguh keji adalah berita tentang terbakarnya truk Texmaco sebagai akibat kerusakan mesinnya; padahal itu tidak pernah terjadi.

Akhirnya Texmaco membawa berbagai berita-berita bohong harian Kompas itu ke Pengadilan. Salahsatu pengacara yang dihadirkan Kompas adalah Freddy Tan Toan Sin, termasuk ahli hukum yang piawai.

Tetapi, Freddy pada akhirnya terpaksa mengusulkan untuk berdamai dengan Texmaco dan membuat penyelesaian di luar pengadilan. Sekalipun begitu, bersama Laksamana Sukardi, Texmaco berhasil dibangkrutkan; bahkan tidak hanya pabrik mobilnya, tetapi juga pabrik tekstilnya.

Puluhan ribu karyawan terpaksa diputus hubungan kerjanya; termasuk 3 ribu sarjana, di dalamnya ada tenaga-tenaga ahli mantan PTDI. Tetapi tidak ada keributan tentang pesangon yang diberikan Texmaco bagi mereka. Kekejaman dalam PHK karena pembangkrutan semacam itu tidak pernah terjadi di negara-negara maju.

Freddy yang lebih dikenal dengan nama Amir Samsudin ini, kemudian diangkat oleh Presiden SBY, pengganti Megawati, menjadi Menteri Hukum dan HAM. Di jaman mereka itu, beberapa tersangka kejahatan narkoba berhasil mendapat putusan ringan dan, bahkan, bebas.

Juga beberapa narapidana mendapat potongan hukuman; termasuk seorang warganegara Australia, Schapelle Leigh Corby, kawan anak SBY, Baskoro “Ibas” Yudhoyono.

Keduanya konsumen Narkoba sewaktu ada di Australia, di mana Ibas pernah ditangkap; kemudian dilepas dengan syarat-syarat berkat campurtangan Bapaknya. Nona Corby kedapatan menyelundupkan narkoba ke Bali, ditangkap, diadili dan dihukum kurungan.

Akan tetapi tidak ada kejahatan besar di bidang ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Megawati selain pembebasan para obligor penerima obligasi atau tanda hutang Negara BLBI itu dari ancaman hukuman.

Masalah perampokan uang Negara bernilai “ribuan trilyun” Rupiah lewat Skandal BLBI akibat dari krisis moneter 1997/98 itu memang tidak pernah selesai sampai sekarang. Para obligor itu melakukan berbagai macam kecurangan, baik pada masa sebelum krisis, saat menerima dana BLBI, maupun selama proses penyelesaian kewajibannya sebagai pemegang saham di bawah pengawasan BPPN.

Yang akhirnya, menanggung beban “ribuan trilyun” Rupiah adalah Rakyat pula. Yaitu sebagai akibat ulah para oknum obligor dan pejabat negara sejak jaman Soeharto hingga SBY, para petinggi Bank Indonesia, BPPN, serta IMF.

Gus Dur pada awalnya juga mencoba menyelesaikan Skandal BLBI tersebut. Akan tetapi campur tangannya bersama para pembantunya justru mengakibatkan skandal tersebut semakin masuk ke dalam jurang yang lebih dalam.

Atas rekomendasi IMF berdasarkan Letter of Intent tanggal 20 Januari 2000, rezim pemerintahan Gus Dur didesak mengucurkan dana guna menolong bank-bank yang sakit itu, dengan cara meningkatkan angka CAR,capital adequacy ratio, atau angka kecukupan modal, setidaknya sampai 8%.

Sesudah itu desakan IMF masih tertuang lagi dalam dokumen tambahan tertanggal 17 Mei, 31 Juli dan terakhir 7 September; yaitu untuk menambah modal bank-bank pemerintah dan BTO, bank take-over, seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Danamon, BCA dan Bank Lippo.

Lagi-lagi Gus Dur merasa panik oleh tekanan IMF dan menjadi tidak puas terhadap Kwik Kian Gie dan Bambang Sudibyo yang dianggap lalai dalam melaksanakan LoI tanggal 20 Januari 2000 itu. Pada 23 Agustus 2000 mereka dicopot; lalu Rizal Ramli diangkat menggantikan Kwik Kian Gie sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri, dan Prijadi menggantikan Bambang Sudibyo sebagai Menteri Keuangan.

Namun, karena Pemerintah sendiri sedang kesulitan uang tunai, maka penyuntikan dana dilakukan dengan memberikan Obligasi Rekapitalisasi yang juga dikenal dengan OR; nilainya mencapai 431,6 trilyun Rupiah.

Dengan begitu, seluruh utang negara BLBI, termasuk SUN yang 210 trilyun Rupiah yang dikucurkan di era BJ. Habibie, mencapai 640 trilyun Rupiah; dengan ditambah bunganya sampai tahun 2021 akan mencapai lebih dari “dua ribu trilyun” Rupiah!

Bahkan ada usaha dari kelompok tertentu, terutama pada konglomerat hitam untuk memperpanjang surat hutang itu hingga 2033. Tentu saja kucuran dana Negara akan bisa mencapai lebih dari “tiga ribu trilyun” Rupiah!

Tentulah Gus Dur dan lalu Mega telah dikerjai oleh para obligor itu! Tiga kelompok bank-bank penerima OR dari sekitar seluruhnya 50 bank adalah: Bank-bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia 1946, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara; lalu Bank-bank Swasta Nasional, antara lain, Bank Internasional Indonesia, Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Bali, Bank Artha Media, Bank Danamon dan Bank Niaga; selanjutnya kelompok Bank-bank Pembangunan Daerah, antara lain, BPD Daerah Khusus Ibukota Jakarta, BPD Sumatera Utara, BPD Daerah Istimewa Aceh, BPD Jawa Tengah dan BPD Jawa Timur.

Selain bank-bank yang disebut itu, masih ada banyak bank-bank lain. Lebih dari 60 persen dari dana OR di diterimakan kepada empat Bank-bank BUMN di atas; Bank-bank Pembangunan Daerah hanya menerima sekitar 1 persen dan selebihnya adalah untuk bank-bank swasta nasional.

Dari semua bank penerima dana OR itu, terbesar adalah Bank Mandiri dengan jumlah lebih dari 176 trilyun Rupiah atau lebih dari 40 persen. Masih juga tidak jelas kenapa Bank Mandiri sampai terpaksa memeroleh kucuran dana OR begitu besar.

Padahal, ketika merger Bank Pembangunan Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Expor-Impor dan Bank Bumi Daya menjadi Bank Mandiri, pakar perbankan Robby Djohan yang punya reputasi internasional ditunjuk untuk memimpin bank hasil merger itu.

Memang akhirnya Bank Mandiri telah menjadi bank nasional terbesar; tetapi itu hasil dari kucuran dana Skandal BLBI yang korbannya adalah rakyat, termasuk rakyat kecil yang justru tidak pernah merasakan sedikit pun akses perbankan.

Ketika bank-bank penerima OR tersebut sudah “menjadi milik pemerintah”, kemudian dijual aset-asetnya dengan cara cepat, juga atas rekomendasi IMF, ternyata harga jualnya jauh sekali di bawah nilai hutangnya; sampah-sampah itu hanya laku sekitar 15-20 persen saja.

Tentang rendahnya nilai aset-aset perbankan yang kemudian di-mark-up sebagai rekayasa untuk mendapatkan dana BLBI yang berlipatkali dari nilai aset-asetnya itu sebenarnya sudah diketahui sejak awal; yaitu ketika Soeharto masih berkuasa.

Menteri Keuangan dengan usia paling pendek itu, Fuad Bawazier, sudah menyurati Presiden Soeharto tanggal 18 Mei 1998, berdasarkan keterangan Ketua BPPN Iwan Prawiranata, mengatakan, bahwa dari total pinjaman BLBI per 12 Mei 1998 sebesar 109,5 trilyun Rupiah, yang diterima Bank Dagang Nasional Indonesia, BDNI, berjumlah 27,6 trilyun Rupiah sementara nilai asetnya hanya 5,8 trilyun Rupiah; sedang Bank Danamon yang menerima 25,8 trilyun Rupiah sementara asetnya hanya bernilai 13,1 trilyun saja.

Tetapi terlambat untuk bertindak. Soeharto tidak bereaksi, karena sibuk menghadapi desakan masyarakat untuk mundur. Sedang Ginanjar, Menko Ekuin sibuk menyiapkan pengunduran diri sejumlah menteri…

Selain terjadi mark-up atas nilai aset-aset perbankan itu, dapat dipastikan juga ada “tikus-tikus” koruptor di situ. Salahsatu contoh menyedihkan dalam masalah penjualan bank adalah kasus BCA, Bank Central Asia.

Penjualan BCA yang menjadi salahsatu bank swasta nasional dimenangi oleh konsorsium asing, Farallon Capital Indonesia. Hasil penjualan yang hanya mencapai 5,3 trilyun Rupiah itu berada jauh di bawah target BPPN yang tercantum dalam Letter of Intent Desember 2001 sebesar 27 trilyun; apalagi ketika penjualan terjadi, BCA masih mengantongi dana OR yang bernilai sekitar 60 trilyun Rupiah.

Artinya, penjualan tersebut tidak memakai logika menejemen keuangan; ke dua pemerintah masih wajib membayar bunga obligasi senilai sekitar 9 trilyun Rupiah pertahun, disamping nilai pokok obligasinya.

Ternyata, salahsatu konsultan Farallon adalah Hubert Neiss, mantan Direktur IMF untuk Asia-Pasifik yang ikut menangani krisis moneter Indonesia dari awal.

Karena itu, tentulah penjualan BCA ini tidak jauh dari kasus insider trading yang mestinya bisa digugat di pengadilan internasional… Bahkan, pimpinan IMF pun mestinya harus bisa digugat, sebagai akibat dari rekomendasinya yang bodoh dan jahat! Bukankah mereka sedang bekerja untuk Indonesia?

Kasus yang mirip dengan itu terjadi pada Christine Lagarde, Presiden IMF, yang diselidiki pengadilan Perancis karena keterlibatannya dalam skandal keuangan ketika menjabat Menteri Keuangan Perancis.

Dalam kasus penjualan BCA tahun 2003 itu, yaitu di jaman Megawati, celakanya yang menjadi Menteri Keuangan adalah Boediono, mantan Wakil Gubernur Bank Indonesia, yang pernah melakukan kesalahan sehingga dipecat Soeharto pada akhir 1997.

Juga pada 2003 itu sebagai ketua KSSK, Komisi Stabilitas Sistim Keuangan, adalah Sri Mulyani. Keduanya, kemudian terlibat lagi dalam Skandal Bank Century 2008 yang membocorkan keuangan negara sebesar 6,7 trilyun Rupiah; kebocoran mana terjadi pada masa SBY menjadi Presiden RI periode pertama, di mana Boediono menjadi Gubernur Bank Indonesia dan Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK.

Dalam periode ke dua kepresidenan SBY dewasa ini, Boediono adalah Wakil Presiden; dan Sri Mulyani menjadi Pejabat Eksekutif Bank Dunia… Hebat! Dan sejauh ini belum ada kekuasan hukum yang berhasil menjerat mereka!

Seharusnyalah pikiran-pikiran IMF itu hanya terbatas pada masalah perbankan nasional, di mana krisis moneter 1997/98 mengakibatkan dunia perbankan mengalami krisis likwiditas.

Dengan demikian, tidak ada alasan kuat bagi IMF untuk serta-merta memberikan pendapatnya di luar bidang perbankan; apalagi memaksakan pendapatnya yang selain itu. Padahal belum tentu pendapatnya itu merupakan obat mujarab. Oleh sebab itu, sudah seharusnyalah pemerintah Indonesia melalui ahli-ahlinya tidak serta-merta pula setuju dan menuruti saja pikiran-pikiran IMF.

Penjualan Indosat dengan Palapanya, super-tanker, likwidasi Texmaco, perampingan PTDI dan lain-lain di satu pihak, dan di pihak lain pengucuran dana besar-besaran ratusan trilyun di dunia perbankan nasional adalah dua kebijakan yang bertolak belakang.

Memang Soeharto dan para pembantunya sejak awal sudah tidak teliti ketika menyetujui Letter of Intent, istilah lain dari Memorandum of Economics and Financial Policies yang tidak lain adalah program restrukturisasi perekonomian untuk Indonesia yang sangat luas… dan sangat rinci; semata-mata demi kepentingan Blok Barat!

Kita tengok saja tahap Skandal BLBI yang terakhir, yaitu divestasi atau penjualan aset-aset perbankan. Ternyata aset-aset itu adalah sampah belaka. Bagaimana bisa IMF memaksa pemerintah mengucurkan dana sampai ratusan trilyun Rupiah, untuk aset-aset sampah yang hanya laku dijual seharga 15-20 persen?!

Memang ini bukan kesalahan IMF saja, sebab BPPN, badan yang ditunjuk untuk menjual kembali aset-aset sampah perbankan itu, juga harus ikut bertanggungjawab dan harus dipersalahkan.

Biaya yang dikeluarkan dari APBN untuk BPPN dan para konsultan asing di dalamnya mencapai lebih dari setengah trilyun Rupiah setiap semesternya; uang rakyat benar-benar menjadi bancakan bagi BPPN dan orang-orang di dalamnya.

Tetapi kesalahan awal pastilah ada pada obligor-obligor itu sendiri; yaitu adanya mark-up terhadap aset-aset sampah itu, sehingga dana obligasi yang dikucurkan menjadi sangat-sangat besar; berlipat kali daripada yang semestinya.

Di lain pihak, divestasi perbankan oleh pemerintah dan BPPN itu terlalu cepat dilakukan, seperti sedang mengobral, sehingga harganya pun jatuh. Divestasi itu terjadi selain tanpa melalui tender terbuka, juga tanpa menetapkan harga minimal.

Yang lebih parah adalah bahwa seharusnya divestasi berlangsung sesudah bank-bank itu nyata-nyata kembali sehat, serta surat tanda hutang itu ditarik kembali oleh pemerintah pada saat divestasi.

Sekalipun begitu, Kepala Perwakilan IMF di Indonesia, John Dodsworth sempat berang, karena penjualan BCA dan Bank Niaga dianggap amat terlambat; bahkan sudah dimasukkan ke dalam Agenda 20 Januari 2000. Akhirnya BCA terjual juga di tangan Laksamana Sukardi pada 14 Maret 2002.

Penjualan BCA tidak dilakukan secara transparan, sebagaimana pernah disepakati Kwik Kian Gie dan Anoop Singh, Wakil Direktur IMF untuk Asia Pasifik. Dalam penjualan itu, Konsorsium Faralon Indonesia dimenangkan, sekalipun penawarannya atas saham BCA lebih rendah dari penawaran Standard Chartered Bank, karena BCA berjanji mau mengembalikan seluruh OR yang diterimanya; suatu kebohongan yang seharusnya sudah diduga. Penjualan BCA dengan harga murah tersebut tidak terlepas dari permainan pemilik aslinya juga, Soedono Salim.

Seperti dalam kasus penjualan BCA, sangat mungkin IMF memang sengaja membikin perekonomian Indonesia menjadi kacau; dan kesempatan itu datang ketika Megawati menjabat sebagai Presiden RI. Demikian pula para obligor konglomerat hitam itu tentu tahu bagaimana cara merayu Megawati beserta orang-orang PDIP di sekelilingnya, dan lalu mendorongnya ke dalam jebakan keuangan sambil memperhatikan celah-celah hukum keuangan Indonesia yang lemah…

Kesempatan penjualan bank-bank itu tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Mochtar dan James Riady untuk menjual Bank Lippo. Tujuan mereka yang terutama adalah menghapus jejak keterlibatan Bank Lippo dalam gerakan penjatuhan Soeharto; khususnya sesudah Soeharto jatuh.

Setelah merger dengan Bank Niaga, penjualan jatuh ke tangan CIMB-Niaga. Lippo kemudian berpindah bisnis ke arah bisnis properti dengan membangun Lippo Karawaci dan Lippo Cikarang, dan lain-lain termasuk merancang pendirian bank baru, antara lain, Bank Mayapada, yang dipimpin Datok Tahir, menantu Mochtar atau adik ipar Stephen dan James Riady.

Gerakan penjatuhan Soeharto secara diam-diam yang dimotori oleh kelompok CSIS-Lippo bersama dengan dukungan para konglomerat hitam ini terus berlanjut.

Campurtangan mereka bersama the National Democratic Institute untuk melakukan amandemen terhadap UUD-1945 telah berhasil dengan baik. Tidak hanya Pasal-33 saja yang berhasil diubah, tetapi juga Pasal-6 UUD-1945; dengan perubahan pasal ini orang-orang Indonesia yang tidak asli pun bisa sekarang menjadi Presiden RI. Sesudah itu masih banyak agenda-agenda lain… Tujuan akhirnya adalah untuk menguasai Indonesia secara ekonomi, sosial dan politik.

Inpres Nomer 8/2002

Bunga Obligasi Rekap dari pemerintah itu pada awalnya dimaksudkan agar bank-bank itu bisa menjalankan operasinya dengan baik dari hari-ke-hari.

Seharusnya, apabila bank-bank tersebut kemudian telah mampu beroperasi dengan baik dan, bahkan, membukukan keuntungannya, maka OR itu harus dikembalikan kepada pemerintah, baik dengan cara menjual kembali surat hutang itu pada harga nominalnya, atau menjual gratis kepada pemerintah; sehingga tidak perlu ada bunga obligasi tahunan yang membebani pemerintah.

Maksudnya, agar pemerintah tidak lagi mendapat beban pengeluaran dana APBN terus-menerus untuk bunga dan pokoknya, dana Negara mana harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia. Sebab, betapapun dana OR itu berasal dari rakyat pembayar pajak.

Karena itu adalah sangat tidak adil, apabila bankir-bankir yang sudah kayaraya itu terus saja dikucuri dana bunga obligasi, bahkan sampai sekarang sudah lebih dari sepuluh tahun; sedang rakyat yang miskin tidak memeroleh bagiannya, tidak pula tersentuh oleh derapnya pembangunan.

Bahkan, apabila subsidi bahan bakar minyak atau subsidi-subsidi lain dicabut dengan alasan menutup defisit APBN, maka mayoritas rakyat yang masih miskin ini akan semakin sengsara hidupnya.

Padahal, kalau bunga OR itu disetop, maka defisit APBN akan tertutup dengan sendirinya. Artinya, kesengsaraan rakyat itu terjadi karena bunga-bunga OR itu jatuh ke tangan para obligor yang sudah kaya-raya; berbagai gedung yang mencakar langit tumbuh seperti cendawan di musim hujan itu ternyata berasal dari uang rakyat ini…

Memang dari tahun-ke-tahun jumlah OR yang disimpan oleh bank-bank tersebut menyusut. Tapi bukan karena surat tanda hutang itu dikembalikan ke pemerintah, tetapi karena dijual kepada pihak lain, termasuk kepada pihak asing.

Sebagai akibatnya, baik hutang maupun bunga yang harus ditanggung pemerintah tidak berubah. Sebagai contoh, Bank Mandiri telah menjual sebagian dari OR-nya senilai 58 trilyun Rupiah kepada SCB, Standard Chartered Bank, tentulah dengan mengambil keuntungan.

Menteri Keuangan Agus Marto Wardoyo, mantan Direktur Utama Bank Mandiri, yang sekarang menjadi Gubernur Bank Indonesia, mendiamkan hal itu, atau justru mendorongnya.

Sedang dari APBN, pemerintah RI tetap saja harus membayar bunganya, kali ini kepada SCB; pemerintah pun wajib membayar nilai nominal OR itu kepada SCB sewaktu-waktu surat hutang itu ditagih. Di sini Agus Marto Wardoyo, sebagai mantan Direktur Utama sebuah bank BUMN, nyata-nyata telah mempermainkan pemerintahnya sendiri; dan rakyat Indonesia.

Padahal, sebagai akibat dari bunga OR itu, Bank Mandiri telah mampu membukukan keuntungan besar; apa sumbangannya terhadap rakyat dan Negara Indonesia? Bandingkan dengan BRI yang mengembalikan surat OR-nya kepada pemerintah.

Sangat menarik memerhatikan krisis moneter di Amerika Serikat pada 2008. Krisis yang dipicu oleh skandal properti yang mengakibatkan jatuhnya harga saham-saham hampir semua korporasi termasuk keuangan dan perbankan itu diawali dengan bangkrutnya Lehman Brothers, perusahaan yang bergerak di bidang properti.

Menteri Keuangan Hank Paulson samasekali tidak mau menolong perusahaan properti besar itu, melainkan hanya lembaga keuangan yang bergerak di bidang perumahan publik, yaitu Fannie Mae dan Freddie Mac, dan perusahaan asuransi AIG, American Insurance Group, yaitu perusahaan-perusahaan yang menjadi tumpuan jutaan penduduk dunia.

Ketika keadaan semakin tidak terkendali, pemerintahan George W. Bush berusaha keras menghindarkan Amerika Serikat dari depresi ekonomi yang mirip dengan yang pernah terjadi pada 1930-an itu. Dengan begitu, dia berharap pemerintahan tidak jatuh ke tangan Barack Obama dari Demokrat, melainkan John McCain dari Republik.

Dalam keadaan sangat panik, akhirnya para pembantu Menteri Keuangan mengusulkan untuk memilih salahsatu dari dua opsi: membeli perusahaan-perusahaan yang hampir collapse itu atau menyuntikkan dana ke 9 bank besar yang dipilih, yang lambat atau cepat juga akan berjatuhan seandainya dipilih tanpa opsi.

Di situ Menteri Keuangan Hank Paulsen sambil berteriak mengatakan bahwa membeli aset-aset perusahaan itu sama saja dengan membeli sampah. Dan akhirnya diputuskan untuk menyuntikkan 125 Milyar USD ke delapan bank; hanya Bank of America yang menolak karena merasa masih kuat.

Dengan suntikan dana itu, mau tidak mau bank-bank itu harus berusaha keras menyalurkan lebih banyak kredit kepada masyarakat; dari penyaluran mana, masyarakat menjadi tetap percaya, bahwa likwiditas bank-bank itu “tidak terpengaruh” oleh krisis yang sedang berlangsung.

Sekalipun harga-harga saham masih terus berjatuhan, dan McCain dikalahkan Obama, tetapi ekonomi Amerika Serikat masih bisa diselamatkan. Mungkin sekali Menteri Keuangan Amerika itu belajar dari pengalaman dari Indonesia ketika menghadapi krisis moneter 1997/98; yang atas saran IMF, pemerintah justru membeli aset-aset sampah perbankan nasional itu.

Bagi IMF itu sebuah experimen yang berhasil memporakporandakan ekonomi Indonesia. Bagi Hank Paulsen, pengalaman IMF menghadapi bank-bank di Indonesia itu dijadikan pelajaran berharga untuk menyelamatkan ekonomi Amerika Serikat.

Skandal BLBI itu seakan-akan berakhir dan masuk “peti es” setelah Megawati menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8/ 2002 pada 30 Desember.

Inpres itu berujung pada pelepasan para konglomerat obligor BLBI itu dan pembebasan mereka dari tuntutan hukum pidana, asalkan telah membayar 30 persen dari hutang mereka, dan bersedia membayar sisanya; kalau itu terjadi, maka kepada para obligor diberikan Surat Tanda Lunas, SKL.

Tentu saja Inpres itu sebuah pelanggaran terhadap prinsip equality before the law atau ‘persamaan kedudukan di mata hukum’; tentu saja tindak pidana tidak bisa dihapuskan oleh kewajiban perdata, apalagi hanya 30 persen.

Presiden Megawati bersama Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri Dorodjatun Kuncoroyakti, Menteri Keuangan Boediono serta sebagian besar para menteri dan penasihatnya, seperti Kwik Kian Gie, telah diperangkap oleh kekuatan konglomerat kelas internasional sehingga perlu menerbitkan Inpres yang dikenal dengan Inpres Release and Discharge itu.

Menyusul Inpres itu diterbitkan pula pada 2004 Surat Perintah Penghentian Penyidikan, SP3, terhadap sepuluh obligor kakap oleh Jaksa Agung Abdurrahman Saleh.

Yang aneh bagi masyarakat luas adalah tidak jelasnya batas habis tempo (maturity date) surat-surat tanda hutang atau obligasi negara, seperti SUN itu: bisa 10 tahun, 20 tahun, atau lebih. Sedang untuk OR disebut-sebut akan berakhir pada 2021, yang berarti berjangka 20 tahun.

Akan tetapi sudah ada berita baru rencana untuk memperpanjangnya hingga 2033. Demikian pula tidak jelas besarnya bunga, bukan sukubunga, yang harus dibayarkan. Biasanya bunganya tetap, tidak berubah; tetapi untuk OR ini, bisa saja ada ketentuan lain. Karena itu, masalah OR, atau secara meneluruh masalah BLBI, ini rentan dengan berbagai manipulasi.

Pembayaran bunga obligasi yang bisa diartikan sebagai “subsidi oleh rakyat” kepada para bankir kaya dan konglomerat hitam di belakang bank-bank ini sudah berlangsung setiap tahun sejak, sebutlah, tahun 2000/01, dengan menggunakan dana APBN.

Sedang bagaimana pembayaran pokok hutang negara dari SUN dan OR pada saat habis tempo nanti, yang nilainya mencapai 640 trilyun Rupiah itu adalah persoalan besar lain yang akan dihadapi oleh perekonomian nasional.

Sekalipun Skandal BLBI secara diam-diam “sudah diselesaikan dengan cara salah” sampai dengan rezim Megawati, tetapi sejauh ini, rezim SBY pun tidak berbuat apa-apa untuk mengoreksi dan mencegah kesalahan itu berlanjut.

Tentulah dengan anggapan pembayaran bunga tetap sebesar 64 trilyun Rupiah tiap tahun (yang identik dengan 10 persen sukubunga), sampai dengan 2012, atau sekitar 12 tahun saja, berarti sudah dibayarkan 780 trilyun Rupiah berupa bunga; yang berarti pula, berikut pokoknya, sudah lebih dari 1.400 trilyun Rupiah uang rakyat dihambur-hamburkan bagi para konglomerat yang sudah kayaraya.

Apalagi kalau bunga yang dibayarkan saja mencapai 70 trilyun Rupiah tiap tahun (setara dengan sukubunga 12%) dan berlaku sampai lebih dari tahun 202o… atau 2030…!

Inpres Nomor 8 Tahun 2002 itu pernah diajukan oleh beberapa anggota masyarakat yang peduli, kepada Mahkamah Agung untuk diuji secara materiil. Perlu dicatat, bahwa pada waktu itu belum terbentuk Mahkamah Konstitusi, sehingga pengujian materiil harus diajukan kepada Mahkamah Agung; dan juga karena derajat Inpres adalah di bawah Undang-undang.

Menurut para penggugat yang dipimpin oleh ahli hukum Bambang Widjojanto, sekarang menjadi Wakil Ketua KPK, dengan bantuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, YLBHI, yang juga pernah dipimpinnya, Inpres itu harus dicabut.

Inpres tersebut tidak saja bertentangan dengan prinsip hukum, tapi juga bertentangan dengan beberapa pasal Konstitusi UUD-1945, dan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, seperti Tap MPR, Undang-undang Anti Korupsi Nomor 13 Tahun 1999 dan beberapa pasal dalam KUHP.

Putusan Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Agung yang dipimpin oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulong menetapkan, bahwa Inpres Nomor 8/2002 tersebut sudah benar sebagai sebuah kebijakan yang kewenangannya berada di tangan presiden; dan bahwa sebagai kebijakan, Inpres tersebut dinilai sebagai bukan obyek hak uji materiil.

Yang aneh dari Putusan Mahkamah Agung Nomor o6G/HUM/ 2003 itu ditetapkan pada 30 Desember 2003, akan tetapi baru disampaikan kepada para penggugat pada 30 Mei 2007! Tentu, sekarang, pengujian materiil semacam itu bisa diajukan lagi kepada Mahkamah Konstitusi.

Bukan Inpresnya yang akan digugat, tetapi Undang-undang APBN-nya yang secara terang-terangan mengucurkan dana puluhan trilyun setiap tahun kepada mereka yang selayaknya tidak lagi mendapatkan kucuran dana. Bukankah bunga yang dikucurkan dulu melalui Surat Hutang OR dimaksudkan untuk membantu likwiditas perbankan?

Sekarang ini bantuan tersebut sudah tidak perlu lagi; bak-bank tersebut telah bisa beroperasi lagi dengan baik dan mendapat untung. Maka dengan alasan apa Rezim SBY mau memperpanjang masa berlakunya hingga 2033?

Nasionalisme ala Mega

Banyak kejadian lain dalam masa Megawati menjadi Presiden yang menunjukkan ketidakmampuannya memimpin bangsa dan Negara ini. Megawati berencana datang ke Timor-Timur untuk ikut merayakan dan mengakui kemerdekaan Timor-Timur pada 20 Mei 2002.

Aku menyampaikan protesku secara keras di depan para wartawan dengan mengatakan, bahwa seharusnya Negara Republik Indonesia belum bisa mengakui kemerdekaan Timor-Timur sebelum memenuhi beberapa syarat:

Melakukan penyelidikan tentang pelanggaran HAM oleh para milisia Timor-Timur, khususnya dari kelompok Fretilin, terhadap penduduk sipil yang pro-Indonesia;
Melakukan penyelidikan yang jelas juga terhadap keabsahan referendum di Timor-Timur pada Agustus 1998; bukti-bukti sementara menunjukkan bahwa referendum itu tidak jujur dan adil;
Batas-batas darat dan laut Timor-Timur dengan Indonesia harus ditetapkan dengan jelas, termasuk status wilayah Oekusi di pantai Barat Timor yang waktu itu dikenal sebagai wilayah tak bertuan;
Warga Negara Indonesia kelahiran Timor-Timur serta penduduk Timor-Timur yang secara politis pro-Indonesia tetap memunyai hak berupa ijin tinggal di wilayah Timor-Timur dan tidak terusir;
Segala perjanjian dengan negara asing serta segala investasi asing pada sumberdaya alam Timor-Timur harus dengan melibatkan Republik Indonesia; dan
Timor-Timur dilarang menjadi pangkalan militer pihak asing, atau yang semacam itu. Kenapa mesti begitu? Karena Pulau Timor berada di dalam enclave Indonesia.

Karena prinsip enclave itu pulalah Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, pada masa lalu mendukung Timor-Timur sebagai bagian dari Indonesia; selain itu, Timor-Timur tidak mungkin bisa “hidup” sendiri di dalam enclave tersebut.

Pada pertengahan tahun 2003 Megawati kembali menyatakan provinsi Aceh sebagai Daerah Operasi Militer, sebagaimana Orde Baru pernah menyatakan begitu sejak 1978.

Tidak pelak lagi, perang antara Gerakan Aceh Merdeka, GAM, dan TNI berlangsung lagi. Masalah Aceh mirip dengan Timor-Timur: TNI tidak mampu memadamkan pemberontakan tersebut dengan cepat. Gerakan Aceh Merdeka terus mendesakkan keinginannya untuk merdeka.

Setelah Soeharto mundur DOM dicabut dan Jenderal Wiranto sempat datang ke Aceh untuk meminta maaf kepada rakyat Aceh.

Tapi tentu saja permintaan maaf seperti itu tidak cukup; melainkan harus dilakukan pula penyelidikan tentang kemungkinan pelanggaran perang, atau war crimes, yang pelanggarnya harus diadili di pengadilan internasional di Den Haag, Negeri Belanda. Setelah kunjungan Wiranto itu dimulailah perundingan-perundingan.

Gus Dur pernah mengirim delegasi ke Aceh untuk memulai perundingan, tetapi berakhir dengan kegagalan. Akhirnya Gus Dur membawa persoalan Aceh ke Jenewa; terbetik berita bahwa akan dicapai Memorandum of Understanding antara RI dan Aceh pada 13 Mei 2000.

Orang bertanya-tanya terhadap apa yang dilakukan Gus Dur. Kenapa MOU? Kenapa tidak gencatan saja, lalu disusul dengan melanjutkan perundingan? Padahal kita semua tahu, bahwa Aceh cuma menuntut berlakunya syariah Islam; serta otonomi dengan pembagian kekayaan provinsi yang seimbang. Lalu kenapa Jenewa?

Apa RI tidak bisa menyelesaikan persoalan di dalam Negeri sendiri? Apa itu tidak sama dengan “menjual Aceh” dan “membuka intervensi dunia” terhadap kedaulatan RI?

Dalam kerangka Jenewa juga, pada pertengahan Mei 2003 Megawati membawa persoalan Aceh ke perundingan di Tokyo, melanjutkan upaya Gus Dur. Akan tetapi, ketika delegasi Aceh meminta waktu penundaan satu hari saja guna menyiapkan perundingan itu, Megawati tega menolak dengan membatalkan perundingan; Mega menyatakan perang lagi terhadap Aceh.

Megawati juga memulai perang terhadap Islam Indonesia atas desakan Amerika Serikat. Tragedi 11 September 2001 terjadi di New York; gedung Menara Kembar kantor World Trade Center runtuh ditabrak pesawat-pesawat terbang United Airlines yang, konon, dibajak oleh orang-orang Arab anti Amerika Serikat dan Yahudi.

Dalam kemarahannya, George W. Bush menuduh pelaku peruntuhan Menara Kembar yang menelan jiwa tidak kurang dari 8.000 jiwa pada hari Sabtu itu adalah para teroris Islam, dan khususnya Al Qaeda pimpinan Osama bin Laden.

Lalu dimulailah perang “melawan terorisme” oleh Amerika Serikat bersama para sekutunya. Peristiwa 11 September itu digunakannya untuk melakukan invasi ke Afghanistan, karena mengira Osama bin Laden sedang berperang di negara itu membela kelompok Taliban.

Kesempatan itu juga digunakan Amerika Serikat dan Sekutunya untuk memengaruhi PBB guna menghukum Iraq karena dituduh menyimpan senjata kimia dan pemusnah masal.

Sampai hari ini tidak pernah terbukti, bahwa Al Qaeda di bawah pimpinan Osama bin Laden ada di belakang peristiwa 11 September 2001 itu; Perdana Menteri Mahathir Muhammad adalah orang pertama yang mendukung pikiran itu.

Bahkan sudah ada dugaan, bahwa Tragedi Nine-Eleven itu sengaja dibuat untuk mendukung alasan penyerbuan ke Afghanistan dan Iraq; konon tabrakan pesawat terbang ke Gedung Kembar World Trade Center itu tidak mungkin juga menghasilkan keruntuhan gedung yang seperti itu.

Tidak terbukti pula Sadam Husein menyimpan senjata kimia ataupun pemusnah masal. Tentulah alasan penyerbuan Amerika Serikat ke Iraq adalah minyak Iraq yang diduga memunyai cadangan 300 sampai 400 milyar barrel, atau sekitar 35 persen dari cadangan dunia.

Tapi rakyat Afghanistan dan Iraq menjadi terkoyak-koyak sebagai akibat pendudukan Amerika Serikat dan sekutunya.

Invasi dan pendudukan Amerika Serikat dan sekutunya tidak menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat ataupun demokrasi sebagaimana mereka selalu gembar-gemborkan sebagai alasan. Setiap hari selalu ada orang terbunuh oleh bom dan bom bunuh diri akibat rakyat tercerai-berai menjadi berbagai faksi oleh akibat invasi itu.

Pemerintahan pasca Sadam Husein ciptaan Amerika Serikat ternyata tidak mampu mencegah bom-bom di Iraq yang seharinya bisa membunuh 10, 20, 30 bahkan 100 orang rakyat Iraq; itu tidak pernah terjadi di jaman Sadam Husein, diktator yang berani menantang Amerika Serikat itu.

Orang-orang Islam di seluruh dunia wajib mencatat kekejian Amerika Serikat dan para sekutunya itu; dan menuntut kerugian seperti ketika Lybia dituntut membayar ganti rugi atas jatuhnya pesawat Pan-Am di atas Lockerbie.

Peristiwa Bom Bali yang memakan korban lebih dari 100 wisatawan, 88 di antaranya dari Australia, dipakai sebagai alasan untuk memaksa Megawati ikut menerbitkan Undang-undang Anti Terorisme.

Sejak itu, dimulailah penangkapan dan pemenjaraan terhadap para tokoh Islam, seperti Abubakar Ba’asyir, seorang ustadz pendiri Pondok Pesantren Ngruki di Surakarta. Amerika Serikat menuduh guru agama itu punya hubungan dengan Al Qaeda; sesuatu yang tidak pernah terbukti.

Tidak terkecuali, juga mereka yang dituduh sebagai teroris dan melakukan berbagai pemboman di banyak tempat di Indonesia; termasuk Amrozi, Imam Samodra dan Mukhlas, dan kawan-kawannya yang diduga merakit Bom Bali.

Dengan bantuan keahlian dan dana dinas keamanan Australia, Polri membentuk Detasemen Khusus-88, Densus-88, di bawah pimpinan Goris Merre, yang dikenal sebagai algojo umat Islam.

Angka 88 dalam Densus-88 itu diambil dari jumlah korban warganegara Australi dalam peristiwa Bom Bali tersebut.

Sejak itu Densus-88 terus-menerus secara aktif melakukan penangkapan-penangkapan dan tembak di tempat terhadap para aktivis dan pemuka Islam dengan tuduhan teroris. Entah apa yang ada di benak Polri dan Densus-88 sampai-sampai orang baik-baik yang terbunuh oleh peluru-peluru mereka, termasuk para penjahat biasa, pada akhirnya harus menjadi “teroris”, semata-mata karena mereka mengatakan begitu.

Mereka pula yang “menemukan” dan sekaligus “meletakkan” bukti-bukti berupa bom dan lain-lain untuk membenarkan tuduhan mereka. Sidney Jones sendiri yang pada awalnya menuduh pemuka-pemuka Islam itu sebagai ancaman, sempat mengatakan bahwa apa yang dilakulan Densus-88 sudah melanggar HAM.

Karena itu perlu disimak kemungkinan adanya jaringan internasional, di mana Densus-88 ciptaan Australia ini memunyai misi yang sama dengan berbagai aksi pembunuhan di Iraq, Afghanistan dan sekarang Pakistan, serta tempat-tempat lain di dunia.

Polisi juga menangkap Habib Riziek, tokoh dan Ketua Front Pembela Islam, yang dituduh main hakim sendiri dengan kekerasan, antara lain, terhadap para pemakai minuman keras.

Pada kenyataannya, Polri memang secara sengaja membiarkan berkembangnya pasar minuman keras dan obat terlarang, karena banyak anggotanya yang terlibat. Megawati telah mulai menanam benih permusuhan dengan umat Islam Indonesia; karena banyak pendompleng PDIP yang memang anti Islam, yang berfaham komunis dan yang anti Pribumi.

Sekalipun begitu, Mega sempat menolak Bush untuk menangkap lagi Ketua Pesantren Ngruki itu; kalau tidak, maka Abu Bakar Baasyir pasti sudah diterbangkan ke Guantanamo.

Mega sempat menolak Bush untuk menangkap lagi Ketua Pesantren Ngruki itu; kalau tidak, maka Abu Bakar Baasyir pasti sudah diterbangkan ke Guantanamo.

Menjelang akhir pemerintahannya, Megawati masih terlibat lagi dengan Skandal Sukhoi: pembelian beberapa pesawat jet tempur Sukhoi buatan Rusia, yang dilakukan dengan cara melanggar hukum.

Pembelian empat pesawat tempur Sukhoi itu, dua dari jenis SU-27SK dan dua dari SU-30MK, ditambah dengan dua buah helicopter dari jenis MI-35P bernilai 192.9 juta USD atau 1.7 triliun Rupiah, telah sepakat ditandatangani di Moskow pada 24 April 2003.

Dari jumlah itu Bank Bukopin membayarkan dana talangan in advance sebesar 26 juta USD, lalu 77.57 juta USD dibebankan pada Dana Cadangan Umum APBN 2003. Selebihnya akan dibayarkan lewat imbal-beli dengan Bulog, serta dengan dana APBN 2004.

Pembelian pesawat Sukhoi dengan cara barter atau imbal-beli khusus itu sudah direncanakan di jaman Habibie, di mana Indonesia membayar harga pesawat itu dengan produk-produk dalam negeri, antara lain, produk-produk hasil unggulan pertanian, seperti karet, kopi, kelapa atau minyak sawit.

Juga produk-produk manufaktur lain, seperti, odol, sabun, deterjen, semen dan pupuk; bahkan Habibie menjanjikan produk-produk usaha otomotif dan pesawat terbangnya hasil IPTN. Sementara Rusia bersedia memberikan lisensi pembuatan spare parts Sukhoi kepada IPTN.

Proyek itu gagal, akibat dari krisis moneter dan Soeharto yang keburu jatuh. Tetapi dengan kebodohannya, Presiden Megawati bermaksud melanjutkan proyek Habibie itu.

Menurut DPR, ada empat pelanggaran hukum yang dilakukan Megawati:

Bahwa kontrak pembelian tidak ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil, melainkan oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Kepala Badan Urusan Logistik, Bulog, Widjonarko Puspoyo; yang berarti pula melanggar UU Tentang Pertahanan Negara;
Bahwa kontrak yang ditandatangan juga tidak melibatkan Menteri Keuangan Boediono, sekalipun pelunasan pembelian menggunakan Dana Cadangan APBN; yang berarti melanggar UU Keuangan Negara dan UU Tentang APBN;
Bahwa kredit hasil talangan dari Bank Bukopin tidak didukung oleh kecukupan modal Bukopin; yang berati pula melanggar UU Perbankan.

Sebagai Master Minds Skandal Sukhoi ini tuduhan jatuh kepada Presiden Megawati dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Suwandi, mantan Direktur Keuangan PT. Astra International.

Tentu saja proyek Sukhoi ini tidak pula lepas dari kemungkinan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, dari orang-orang yang berada di sekeliling Megawati. Orang menggambarkan Rini sebagai baby sitter keluarga Mega, yang sengaja disusupkan oleh kelompok Astra dan keluarga William Suryadjaja.

Belum lagi orang-orang yang sangat dekat dengan Mega, termasuk suami Mega sendiri, Taufik Kiemas; Taufik memang dikenal sebagai manusia doyan duit yang selalu ada di belakang segala tindakan Megawati.

Dan tentu saja para calo pesawat dan persenjataan… Tetapi Mega keburu jatuh, dan seperti biasa, skandal ini dianggap selesai dan hilang begitu saja!

Napak Tilas Yang Menggusur

Kira-kira Skandal Sukhoi itu menjadi salahsatu penyebab “vonis” Amerika Serikat untuk Megawati. Sedang Yudhoyono yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan SBY memang sudah lama dibidik para penentu kebijakan di Amerika Serikat dan CIA untuk menjadi boneka asing, menggantikan Mega.

Perjalanan “napak tilas” Bapaknya, yaitu Presiden Soekarno, yang dilakukan Megawati memperingati Poros Jakarta-Peking-Moscow yang dibangun Soekarno sebelumnya, juga menjadi alasan bagi penyingkiran Megawati Soekarnoputri.

Dalam “napak tilas”-nya itu Mega didampingi seorang konglomerat hitam Syamsul Nursalim, mantan Boss Bank Dagang Nasional Indonesia, pelaku tindak pidana BLBI yang buron ke Singapur. Di situ Mega menambah daftar kunjungannya dengan mampir ke Pyong Yang, Korea Utara, yang masih komunis dan menjadi ancaman bagi Korea Selatan dan Amerika Serikat sendiri.

Tentu saja kebodohan Megawati ini dianggap oleh Presiden George W. Bush sebagai sebuah provokasi, yang memaksanya untuk menjatuhkannya.

Pikiran Bush ini terbukti, ketika Obama pun diancam Kim Yong Un dengan peluru kendali berkepala nuklir yang tertuju ke daratan Amerika Serikat.

Akan tetapi, peringatan 60 tahun Perang Kemenangan Korea 1953 oleh Yong Un pada 2013 kemarin benar-benar menunjukkan kemampuan Korea Utara membangun nasionalisme rakyatnya sekaligus kekuatan 10 ribu angkatan bersenjatanya, yang membikin Barack Obama gentar; lalu membatalkan latihan perang-perangannya bersama Korea Selatan.

Dunia berharap menyaksikan Korea bersatu kembali, suatu ketika nanti, seperti Vietnam dan juga Jerman.

Sidney Jones, yang dikenal sebagai agen CIA, ketika bertemu denganku di YLBHI selepas aku keluar dari penjara pada Mei 1998, sudah menyebut nama SBY sebagai jagoan-nya.

Sedang Sidney sendiri ditolak masuk Indonesia oleh Hendropriono, Ketua BIN yang diangkat Presiden Megawati, dan pendukung setia Megawati sejak Kongres PDI di Semarang 1996; Hendro tidak suka, karena sudah membau rencana menjagokan SBY, yuniornya di Angkatan Darat.

Tetapi upaya AM. Hendropriono mendongkrak suara Megawati dalam Pemilu 2004 itu ternyata tetap kandas.

Begitu besarnya kepentingan rakyat dan Negara Indonesia yang dikorbankan demi asing oleh Megawati dalam tiga tahun lebih pemerintahannya dianggap belum cukup memadai.

Amerika Serikat sudah lebih dahulu memilih Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden yang bakal pro-Amerika Serikat pasca Soeharto. Sebaliknya dari pihak SBY sendiri, demi mendapat dukungan dari Amerika Serikat, sudah lebih dulu berikrar untuk setia dan sujud secara total kepada Amerika Serikat. Sedang BJ. Habibie, Gus Dur dan Megawati hanyalah presiden transisi.

Di samping berbagai tuduhan manipulasi suara dan korupsi, pasangan SBY-Kalla ini dimenangkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, dalam Pemilihan Presiden 2004; yaitu sebuah pemilihan presiden langsung yang pertama kali, berdasarkan Amandemen UUD-2002.

Begitulah pula dengan Mesir. Setelah Mubarak dijatuhkan karena dianggap tidak lagi bermanfaat bagi Amerika Serikat dan negara Barat pada umumnya, sementara rakyat Mesir mulai gelisah dengan berbagai persoalan di dalam negeri, maka saatnyalah Mubarak harus diganti.

Padahal investasi Amerika Serikat di dalam peralatan militer sudah sangat besar; dan sangat mengkhawatirkan kalau jatuh ke tangan yang salah, dan karena itu harus diselamatkan. Akhirnya mau-tidak-mau revolusi Mesir untuk menggulingkan Mubarak pun harus terjadi; itu dimulai pada akhir Januari 2011.

Revolusi 18 hari rakyat Mesir pun berhasil menggulingkan Hosni Mubarak pada 12 Februari 2011, sesudah 30 tahun berada dalam kekuasaan. Dewan Transisi Militerlah di bawah pimpinan Jenderal Omar Suleiman adalah yang menggantikan kepemimpinan Presiden Hosni Mubarak, sebelum pemilihan presiden bisa dilaksanakan.

Akhirnya melalui amandemen, Konstitusi baru terbentuk dalam sebulan, di mana, antara lain, periode seorang presiden adalah maksimun dua kali empat tahun. Sesudah pemilihan anggota parlemen dan pemilihan presiden, terpilihlah Mohammad Morsi.

Mohammad Morsi ini pun bukan pilihan Amerika Serikat, karena kemenangannya sebesar 52 persen terutama karena didukung oleh Ikhwanul Muslimin yang tentu tidak disukai Amerika Serikat. Sehingga, sekali lagi, Morsi haruslah tetap menjadi presiden transisi.

Tinggallah Amerika Serikat dengan jaringan CIA-nya menunggu saat yang tepat untuk mengganti Morsi… Rakyat Indonesia mudah-mudahan semakin tahu bagaimana cara kerja Amerika Serikat dan para intelijennya menjatuhkan kekuasaan yang tidak sesuai dengan maunya! Mereka pun menggunakan pengkhianat-pengkhianat di dalam negeri yang bisa dibelinya.

Ikhwanul Muslimin sendiri dilarang sejak 1954, sesudah Gamal Abdul Nasser menjatuhkan Raja Farouk melalui sebuah kudeta militer pada 1952; baru 57 tahun kemudian, sesudah 18 hari Revolusi 2011 mencapai kemenangannya, kelompok Ikhwanul Muslimin diperkenankan kembali berkiprah di dalam politik Mesir.

Karena ada larangan menggunakan nama yang merujuk pada sesuatu agama, kelompok Ikhwanul Muslimin kemudian mendirikan Partai Kebenaran dan Keadilan sebagai kendaraan politiknya.

Hampir tepat setahun sesudah naik kursi kepresidenan, selama beberapa hari ribuan rakyat Mesir mendadak menyatakan anti Morsi; mereka berkumpul lagi di Tahrir Square dan menuduh Morsi telah berkhianat terhadap Revolusi Mesir.

Penentangan terhadap Morsi dipicu, antara lain, oleh inflasi yang tinggi, serta kelangkaan BBM dan listrik yang berlangsung selama beberapa minggu. Tetapi tidak hanya itu, penentang Morsi juga mengatakan, bahwa Morsi adalah boneka Ikhwanul Muslimin; yang tidak memperhatikan kelompok-kelompok rakyat yang lain, termasuk yang non-Muslim.

Sekalipun ada ratusan ribu pendukung Ikhwanul Muslimin yang juga berkumpul di lapangan depan Universitas Kairo di Nasr City dan Giza untuk mempertahankan Morsi, pihak militer seakan-akan tidak peduli.

Tepat menjelang hari ulang tahun Kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli, Morsi ditangkap dan harus meninggalkan jabatannya itu oleh Kudeta Militer tak berdarah yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal Abdel Fattah Al Sissi, Panglima Angkatan Bersenjata yang diangkat sendiri oleh Morsi untuk menggantikan Omar Suleiman.

Memang pihak militer pernah penasaran terhadap Morsi ketika Ketua Dewan Militer Mesir, Jenderal Omar Suleiman, setelah diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata dalam Kabinet Morsi, ternyata digusur oleh sang Presiden. Dendam itu rupanya menjadi dalih Jenderal Abdel Fattah Al Sissi, untuk bergerak lebih dulu menggusur Morsi.

Pihak oposisi sendiri melakukan protes kepada Presiden Morsi pada awalnya, karena kelangkaan BBM dan pemadaman listrik. Akan tetapi tentulah kelangkaan BBM dan pemadaman listrik itu memang disengaja oleh pihak militer Mesir untuk memicu perlawanan pihak oposisi.

Setelah lewat masa ultimatum 48 jam untuk mundur, Presiden Morsi beserta beberapa pimpinan Ikhwanul Muslimin dan 300 anggotanya ditangkap oleh penguasa militer dengan alasan demi menghindari bentrokan berdarah di antara para oposan dan pendukung Morsi.

Sekarang, sesudah enam bulan dalam situasi bentrokan antara kubu rakyat dan kubu militer, dengan ratusan yang tewas, mendadak Jenderal Al Sisi menyatakan mimpinya menjadi Presiden Mesir. Tentu masih tergantung pada rakyat Mesir atau Amerika Serikat.

Bagi kelompok Lippo dan CSIS, serta para pendukungnya yang didominasi Overseas Chinese, mereka tidak bisa berbuat apa-apa pula terhadap pilihan Amerika Serikat pada SBY.

Sebab Amerika Serikat dan mereka adalah sama-sama menginginkan negara kapitalis dan liberalis sebagai dasar bagi demokrasi mereka. Sebab, bahwa hanya dengan cara itu, maka Indonesia akan lebih maju…

Cita-cita kemerdekaan dan nasionalisme adalah masa lalu yang sudah kuno… Itu kata mereka! ■

*Sri Bintang P, Aktivis Senior RAKYAT BERGERAK (lanjutan tulisan GANTI REZIM GANTI SISTIM, Pergulatan Menguasai Nusantara)

Waspada, Pemilu 2014 Diprediksi Akan Terjadi 'Chaos' Hingga 2016

Berbagai kalangan menilai agar rakyat waspada dan bersiap menjaga diri dan keluarganya dari fitnah pesta demokrasi yang akan digelar tahun 2014 ini.

Narasumber kami menilai ada benang merah antara reuni Perwira TNI AD, pembentukan Paspamres Group D dan syahwat yang menggelora dari mafia cina yang sudah tak tahan mendesak PDI-P menunjuk Jokowi sebagai calon Presiden RI ke tujuh dan akan ada kerusuhan apabila Jokowi gagal nyapres.

Dimana benang merahnya?

1) 100 Perwira Purnawiran TNI Berkumpul di MABES TNI AD

Sekitar 100 Perwira Tinggi Purnawirawan TNI-AD berkumpul dengan Perwira Tinggi aktif di Markas Besar TNI-AD, Kamis 20 Februari 2014. Silaturahmi itu untuk menjaga netralisme TNI pada Pemilu mendatang.

Dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh purnawirawan TNI yang menjadi Calon Presiden pada Pemilu mendatang, yaitu mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto (Capres Hanura), mantan Kepala Staf TNI-AD Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo dan Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto (Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat).

Wiranto dan Pramono Edi tampak duduk melingkar di satu meja dengan Kepala Staf TNI-AD Jenderal Budiman. Di sebelahnya, tampak mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn) Tri Sutrisno dan Letjen Purnawirawan Surjadi, mantan Gubernur DKI dan Mendagri era Pemerintahan Orde Baru.

Selain itu juga turut hadir Jend TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, Jend TNI (Purn) Hendro Priyono, Jend TNI (Purn) Luhut B. Pandjaitan dan lainnya.

Tri Sutrisno dalam pidatonya menyatakan, TNI harus menjaga netralitas pada Pemilu tahun ini. TNI cukup menjaga keamanan dan kelangsungan pesta demokrasi tersebut.

"Kami ingatkan, TNI jangan sampai terlibat langsung dalam pemilu yang akan datang," katanya.

2) TNI Kubu Seberang: 150 Jenderal membentuk 'Dewan Revolusi Rakyat'

Berbagai sumber menilai sikap ini atas timbulnya gerakan Ratusan purnawirawan jenderal dan perwira menengah TNI kembali menyatukan barisan untuk ‘menjatuhkan’ atau melengserkan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Alasannya, para jenderal itu, pemerintahan SBY tidak bisa lagi diharapkan menyejahterakan rakyat, menegakkan hukum, memberantas korupsi, dan persoalan bangsa lainnya.

Informasi yang diterima, sekitar 150 purnawirawan TNI berkumpul di Jakarta, dan hadir dalam pertemuan ini antara lain Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, Mustahid Astari, Tommy (PETA). Ketiganya mengatasnamakan dari Gerakan Revolusi Nurani (GRN).

Dalam pertemuan itu dikeluarkan pernyataan Tri Komando Nurani: Turunkan SBY dengan mobilisasi umum, Bentuk Dewan Revolusi Rakyat, dan Kembali ke UUD 1945 asli. “Sebanyak 150 purnawirawan itu sudah sepakat untuk melengserkan pemerintahan SBY dengan mobilisasi umum,” kata Indro Tjahyono yang dikenal dekat dengan sejumlah jenderal purnawirawan, Selasa pagi (20/12). Menurutnya, pertemuan 150 purnawirawan TNI itu disambut 20 jenderal lainnya, termasuk Jenderal (Purn) Prabowo Subianto dengan membuat aksi keprihatinan bangsa pada pertengahan Desember lalu.

“Prabowo dkk menyatakan aksi keprihatinan terhadap kondisi bangsa saat ini, dan hal ini sah-sah saja. Tapi, kalau 150 purnawirawan itu sudah clear, artinya menjatuhkan SBY secara inkonstitusional,” ujar Indro. Menurut Ketua DPP Hanura, partai yang didirikan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto ini, para purnawirawan itu juga menyatakan optimis pemerintahan SBY tidak akan sampai 2014. “Itulah sebabnya mereka terus melakukan penggalangan kepada rakyat untuk mengkritisi pemerintahan SBY, yang pada akhirnya melakukan aksi penggulingan,” ujar Indro.

Sementara itu, mantan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Purnawirawan Saurip Kadi sangat mendukung langkah para Jenderal senior Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang akan berkumpul di Bandung, Jawa Barat pada perengahan bulan Desember nanti. “Saya sangat mendu-kung langakah para Jenderal senior SBY tersebut. Kalau bukan senior, siapa lagi yang akan mengingatkan SBY,” kata Saurip Kadi dalam perbincangannya dengan Teraspolitik.com melalui telepon selularnya, Jum’at (25/11).

Kecewa Diinformasikan, selain Tyasno dkk dari GRN, dari kelompok jenderal lain, sekitar 19 orang, juga kerap berkumpul di rumah Jenderal (Purn) Luhut B Panjaitan, Jenderal (Purn) Jhony Lumintang, Jenderal (Purn) Fahrur Rozi, dan lainnya. “Mereka sering berkumpul di rumah Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan yang juga mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Reformasi masa Presiden Abdurrahman Wahid,” kata Ketua MK Mahfud MD, beberapa waktu lalu. Menurutnya, para jenderal itu menyatakan kecewa dengan pemerintah.

“Beberapa mantan jenderal yang sering bertemu di rumah Luhut Panjaitan antara lain, Letnan Jenderal purnawirawan Jhony Lumintang, Jenderal purnawirawan Fahrur Rozi, Letjen (Purn) Agus Wijoyo, Jenderal (Purn) AM Hendropriyono, dan Letjen (Purn) Kiki Syahnakri. “Setidaknya ada sekitar 19 para purnawirawan jenderal yang kerap bertemu di kediaman Luhut Panjaitan. Mereka mengatakan, pemerintahan ini mengecewakan. Pemerintahan ini lambat,” ujar Mahfud, yang juga mantan Menteri Pertahanan.

Hal senada juga dikemukakan mantan Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, menurutnya, para mantan jenderal sering melakukan pertemuan. “Para jenderal itu hampir setiap hari berkumpul dan bertemu, karena mereka berkantor di gedung yang sama, di Kuningan, Jakarta,” ujar Fahrul.

3) Banyak Skandal, Presiden SBY Coba Selamatkan Diri Dengan Membentuk PASPAMRES Group D. Ada Apa Jenderal?

Skandal yang membelit Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono terlanjur beredar secara luas dikalangan jurnalis dan rakyat Indonesia. Kasus demi kasus akan makin memojokkan posisi Presiden SBY dan keluarga. Sebut saja kasus Bank Century, skandal Hambalang, kasus SKK Migas dan lainnya dinilai sebagai tekanan pada keluarga Cikeas.

Dalam hal ini maka kurun waktu tak lebih dari satu semester, SBY akan menanggalkan jabatannya sebagai Presiden RI. Meski ia bersikap irit komentar namun sejatinya ia berada dalam tekanan luar biasa. Karena SBY segera membentuk group D Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) yang disinyalir untuk mengamankan dirinya agar tidak didera 'Post Power Syndrom' dan melindungi dirinya dari serangan pihak musuh politiknya.

Sikap SBY dinilai berlebihan karena meski mantan Presiden Suharto otoriter tapi ia justru tak ada pengawalan khusus, demikian halnya dengan Gus Dur yang menolak untuk dikawal. Tapi karena memang sudah peraturan, akhirnya beliau dikawal 10 orang dengan sistem shift, antara dua sampai tiga orang saja tiap harinya,

Pembentukan group D Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) dinilai Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan adalah langkah yang terlambat. Seharusnya, group tersebut dibentuk sejak jauh-jauh hari.

Hal ini seolah memunculkan kesan bahwa ada maksud dan tujuan tertentu dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sehingga membentuk group baru di Paspampres.

"Terlambat pemerintah itu. Harusnya sejak dulu. Sehingga jadi kesan kenapa SBY lengser baru dibuat sekarang, selama ini para mantan presiden dan wakil presiden telah mendapat pengamanan yang baik dari kepolisian. Selama ini kan sudah ada, tapi dari kepolisian," ujar kata politikus PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2014).

Mabes TNI resmi memekarkan grup di Paspampres menjadi empat. Grup D atau yang terakhir akan mendapat tugas mengawal mantan presiden dan wakil presiden. Maka Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono akan tetap mendapat pengawalan, meski sudah lengser dari jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden termasuk mantan presiden lainnya.

Pada 27 Agustus 2013 telah disahkan dan diberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 59/2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarga dan Tamu Negara.

Moeldoko melanjutkan, Peraturan Pemerintah tersebut telah ditindaklanjuti oleh Mabes TNI dengan mengeluarkan Peraturan Panglima TNI No 37/2013. Isinya tentang pengesahan validasi organisasi dan tugas Pasukan Pengamanan Presiden.

Anggota Komisi I (Bidang Pertahanan dan Intelijen) DPR RI Tjahjo Kumolo menilai pembentukan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Grup D, khusus untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden RI, berlebihan dan tidak mendesak. Sejarah mencatat saat Presiden Soeharto berhenti, kata Tjahjo, satu grup (Grup A) Paspampres ditarik ikut Pak Harto--sapaan akrab mantan Presiden Soeharto. Kemudian saat Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Wapres Megawati Soekarnoputri perlu dua grup yang tidak disiapkan secara profesional. Lalu, mulailah ada penataan satuan Paspampres sampai kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Rumah atau asrama anggota Paspampres, menurut Tjahjo, harusnya dekat Istana Negara dan dekat Markas Paspampres, misalnya, di daerah Tanah Abang (dekat istana), bukannya asrama Paspamres malah dibangun atau ditempatkan di Cikeas yang jauh dari Istana Negara. "Akhirnya untuk pengamanan siapa?" ucapnya

Selama ini, tugas Grup A Paspampres yang berkekuatan empat detasemen, yakni melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap Presiden RI dan keluarganya.

Tugas Grup B, lanjut dia, berkekuatan empat detasemen, melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap wakil presiden RI dan keluarganya.

Tugas Grup C, berkekuatan dua detasemen melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap tamu negara dan keluarganya, serta satu detasemen latihan bertugas melatih dan membina kemampuan personel Paspampres.

4) Romo Magnis Memberi Kode: Jokowi Gagal Nyapres Rakyat Rusuh

Jika Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo gagal menjadi calon presiden 2014, akan muncul kerusuhan di Indonesia. Jokowi bisa membuat Indonesia rusuh, dan membuat pendukung fanatiknya menjadi marah dan kehilangan akal sehatnya.

Analisis itu disampaikan tokoh Katolik Romo Franz Magnis Suseno dalam diskusi yang digelar di kantor Maarif Institute, Jakarta (04/03). “Kalau Jokowi tidak maju, maka bisa jadi ada kekerasan,” tegas Romo Magnis.

Selain Jokowi, kata Magnis, resiko yang sama akan timbul jika Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto juga gagal menjadi calon presiden. “Mungkin karena tidak lolos ambang batas 20 persen, jika Prabowo tidak maju akan ada masalah,” jelas Magnis.

Lebih jauh Magnis berharap Pemilihan Umum 2014 tidak menjadi sumber malapetaka, yang menyebabkan anak bangsa harus terlibat kerusuhan. Magnis juga berharap pemilihan umum dapat berlangsung dengan jujur dan adil, dan semua pihak menjaga agar tidak terjadi rekayasa perolehan suara.

Diberitakan sebelumnya, desakan agar PDIP mencalonkan Jokowi menjadi presiden 2014, semakin menguat. Namun di sisi lain, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri belum juga memutuskan pencapresan Jokowi

5. Mega & SBY Membiarkan Fenomena Jokowi, Ada Apa?

Terlihat jelas ada rencana besar untuk mendudukan Jokowi sebagai presiden RI ke tujuh dan menjadi boneka oleh para cukong cina & sekutu-sekutunya. Rencana besar terhadap Jokowi untuk jadi presiden boneka oleh para cukong-cukong Cina & sekutunya itu sudah dikonfirmasi presiden SBY melalui penasihatnya, Jend Purn Jusuf Iskan, mantan Kepala Bais.

Ia mengungkapkan informasi yang disampaikan Presiden Sby via Jusuf Sskan itu 90% sama dengan informasi yang beredar di narasumber kami.

Faktya SBY sadar bahaya besar ancam NKRI jika Cina hitam berkuasa di RI via boneka Jokowi, akan tetapi SBY tidak ambil tindakan meskipun sebenarnya mudah “menghancurkan” Jokowi. Namun Sby lebih suka untuk tidak menunjukan niatnya dan hindari ‘konfrontasi’ langsung dan memang SBY di kenal sebagai jenderal yang mahir bermain operasi intelijen.

Citra Presiden SBY terkenal degan sikap kehatian-hatian hingga dikesankan lelet, lambat, lebay adalah sandiwara. Padahal SBY adalah ahli strategi nomor 1 di Indonesia.

Menghancurkan Jokowi mudah karena cukup dengan menyebarkan fakta-fakta tentang kinerja, integritas dan kapasitas Jokowi yang sebenarnya. Tapi SBY tidak melakukan itu, media pun sama dengan sikap partai-partai lain yang juga tidak mengungkapkan, apalagi PDIP yang benci setengah mati sama Jokowi tapi menahan diri.

Karena bagaimana pun juga PDIP mendapatkan blessing dengan rekayasa pencitraan palsu Jokowi yang dibiayai, dilakukan dan support all out cukong.

Kenapa Jokowi berani menipu semua tokoh bangsa ?

JK, Prabowo, Mega dan rakyat? Karena dia di back up penuh konglomerat adidaya dunia. Majikan Jokowi adalah Antony salim, James Riady, Edward Suryajaya cs dengan hampir seluruh konglo cina hitam berada dibelakang mereka. Like son like father. Jika Muchtar Riady adalah agen intelijen china, James Riady juga demikian. Buktinya banyak di dokumen resmi pemerintah AS.
Tak terbantahkan Bill Clinton menang jadi presiden AS berkat bantuan dana luar biasa besar dari James Riady, John Huang cs.

Uang untuk kampanye Clinton dari James cs kemudian terbukti berasal dari China Resources Corp. Perusahaan kedok China Military Intellegence. Atas jasa besarnya membantu clinton ke tampuk kekuasaan, James menjadi sahabat karib Clinton, bersama sahabat clinton lain, hingga kini. Persahabatan erat Clinton & sahabat terdekatnya itu terbangun hingga kini, yang dikenal di AS dan dunia dgn julukan : ARKANSAS CONNECTION. Selain Bill tentu ada Hilary Clinton, John Kerry, Stanley Berhard Greenberg, Ramh Emmanuel, Webb Hubbel, Buddy Young, James Riady dsb

Arkansas connection saat ini adalah pemerintah bayangan di AS. Hampir semua anggotanya menduduki jabatan penting di gedung putih Obama. Rahm Emmanuel kini kepala staf gedung putih atau jabatan paling berpengaruh di AS setelah presiden. Kerry jadi menlu gantikan Hilary. Satu satunya anggota elit arkansas connection yang tidak menjabat posisi strategis di pemerintahan Obama hanyalah James Riady.

28. Seorang deputy director intelligence malaysia pernah menyebutkan James itu bermuara dua kekuatan 2 negara adidaya dunia : AS dan China. James agen china tapi juga sohib Clinton dan pada diri James Riady terdapat 2 kepentingan besar dari 2 negara super power dunia : AS dan China. Belum pernah terjadi dalam sejarah.

James anggota inti arkansas connection yg mengendalikan partai demokrat AS dan jadi mentor presiden Obama. James juga adalah agen intelijen pemerintah China (RRC) yang pindah agama ke kristen televangelis dibina tokoh nomor 1 kristen evangelis AS Pat Robertson yang sangat berpengaruh di Partai Republik AS. Sehinga ia masuk kristen evangelis James punya akses dan perlindungan dari tokoh evangelis AS, yang umumnya elit partai republik termasuk Bush.

Sedangkan presiden SBY sejak 2003 didukung penuh oleh partai republik AS. Paska kemarahan Bush kepada Presiden Megawati. Presiden Bush Jr marah besar kepada Megawati yg tdk mau menyatakan dukungan RI untuk serangan AS ke Irak pada tahun 2003 lalu, permintaan langsung George Bush Jr via telpon kepada Presiden Megawati agar RI mendukung serangan militer AS ke Irak, ditolak Mega. Kegusaran Bush bertambah ketika Megawati menolak permintaan Bush utk mendeportasi Ust Abubakar Baasyir yg dituduh AS sebagai teroris.

Kembali ke Jokowi. Dia didukung oleh pemerintah AS (partai demokrat AS, Arkansas Connection), RRC, China Connection dan konglomerat cina RI dan Jokowi sadar tentang dukungan luar biasa besar itu. Dia pasti jadi presiden. Dukungan politik, dana, jaringan, media, dll. Tanpa batas dan otak rekayasa pencitraan dan elektabilitas Jokowi adalah stanley bernhad greenberg. Ahli pollster dan konsultan politik No. 1 dunia.

Kenapa mereka dukung Jokowi ? Karena Jokowi ini tidak punya visi, misi, agenda, cita-cita kebangsaan. Dia suka dan nikmati jadi wayang. Jokowi tidak punya nasionalisme, patriotisme, harga diri dan martabat sbg anak bangsa Indonesia. Dia manusia boneka tanpa agenda apa-apa.

Itulah sebabnya Jokowi dijuluki Doraemon oleh para majikannya. Kita bisa titip apa saja dan jokowi setuju-setuju saja. Yang penting dia manggung

Apakah Jokowi hanya sendiri jadi boneka ? Tidak. Ada Ahok, ada Dahlan Iskan dan Hary Tanoe. Mereka berempat sebenarnya punya majikan yang sama diorbitkan, dia terus blusukan utk pencitraan. Media dan pasukan khusus (cyber, aktifis & akademisi pelacur)

Dahlan iskan dipromosi oleh Chairul Tanjung. CT adalah proxy atau boneka antony salim, yang sejak reformasi, bisnisnya disembunyikan.

Relawan PDI projo, gebyar Jokowi, ormas-ormas pendukung jokowi, media-media, aktifis, faksi parkindo di PDIP, alumni PK China Siapa danai?

H. Lukminto, Bos Sritex Solo yang menyuap Jokowi di pelepasan hotel maliyawan sudah wafat. Padahal dia saksi kunci Tersangkakan Jokowi. Seorang professor UI yg semula keliru analisis tentang Jokowi, akhirnya sadar, dan sering hubungi kami untuk tukar informasi, juga telah wafat.

Kini pertarungannya adalah melanggengkan kekuasaan SBY hingga 2016. Hal ini dilakukan demi bebas dari jeratan tekanan Presiden RI baru dan masa KPK akan habis pada kurun waktu tersebut.

Skenarionya adalah hidupkan kerusuhan dan TNI akan tampil ke permukaan mengamankan chaos dan Panglima tertinggi akan mengambil alih negara. Panglima TNI saat ini adalah Jend Moeldoko.

Hingga 2016 akan diletupkan berbagai chaos dengan berbagai macam modus dan dapat dipastikan Jokowi akan sulit maju menjadi capres kalau DKI Jakarta dalam keadaan genting. Setidaknya akan tertunda langkahnya.

Informasi yang muncul ke meja redaksi kami adalah siapa Capres dari PDIP? Megawati akan mencari pengamanan perwira tinggi TNI Ryamizard Ryacudu.

Pasangan Wiranto dan Hary Tanoe, maupun Prabowo Subianto yang akan berpasangan dengan Ahmad Heryawan dari PKS disinyalir akan sulit bersaing karena diduga hanya sebagai cheerleader 'pesta demokrasi' bagi tahta God father.

Namun ini adalah bentuk pre-emptive warning, bisa terjadi bisa juga di switch ke plan lainnya. Inilah skenario A yang mungkin terjadi. Lalu Bagaimanakah skenario B nya? Tunggu Mafiawar berikutnya. Wallahu'alam bishowab (www.edinugroho.com)

Satukan Hati, Tebarkan Aqidah Yang Lurus Sesuai Manhaj Salaf

Senin, 24 Maret 2014

MafiaWar : Popularitas Jokowi dan Uang Haram Mafia 'China Connection'

Pesan Rahasia Dibalik Terungkapnya 'Jilbab Hitam'

Ulama Haramkan Rotary Club, James Riady Malah Dukung

Jokowi Bukan Manusia Setengah Dewa, Tapi Boneka Cina

Jokowi Tersandera Nyapres, Se-Indonesia Banjir Bandang?

Jokowi Obral Janji Dibantu Jasmev dan Relawan Munafik

Tidak ada komentar:

Mengenai Saya

Total Tayangan Halaman